Gereja di Papua Akan Dilibatkan Dalam Program Percepatan Pembangunan
Rabu, 16 Februari 2022 - 22:09 WIB
loading...
Seminar dan konferensi pimpinan-pimpinan Gereja di Tanah Papua dalam rangka Hari Pekabaran Injil (HPI) Ke-167 tahun. Foto/iNews TV/Edy Siswanto
A
A
A
JAYAPURA - Sekitar 50 pemimpin gereja di Papua dan Papua Barat hadir dalam seminar dan konferensi pimpinan-pimpinan Gereja di Tanah Papua dalam rangka Hari Pekabaran Injil (HPI) Ke-167 tahun.
Kegiatan diselenggarakan Persekutuan Gereja Gereja di Tanah Papua (PGGP) di Kota Jayapura, Papua pada 15-17 Februari 2022.
Baca juga: Bamsoet: Pimpinan MPR dan Pemerintah Sepakat Wujudkan Kondisi Papua Aman dan Damai
Maskury Abdillah, staf khusus Wakil Presiden (Wapres) KH Ma'ruf Amin turut hadir secara virtual memberikan paparannya.
Maskury menyebut konferensi pemimpin-pemimpin gereja di Tanah Papua penting untuk mambahas segala persoalan dan upaya penyelesaian termasuk rumusan rekomendasi yang dihasilkan.
"Pertemuan ini penting dilakukan guna mengetahui berbagai persoalan-persoalan di Papua, mengantisipasi akar masalah, memberikan solusi kongkrit dan rumusan rekomendasi serta aksi Gereja bagi arah dan pembangunan di Tanah Papua," kata Maskury, Rabu (16/2/2022).
Dikatakannya, Presiden Jokowi memiliki komitmen untuk memajukan Tanah Papua dan mensejahterakan rakyatnya. Hal itu dibuktikan dengan UU Otsus dan berbagai kebijakan.
"Hal ini dibuktikan dengan afirmasi Otsus Papua, baik sebelumnya UU No 21 maupun perbaruan pada UU No 2 Tahun 2021," ujar Maskury.
Baca juga: Bangun Sinergi, Pangdam Kasuari Datangi Kapolda Papua Barat
Termasuk juga Inpres No 9 Tahun 2020 tentang percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat, dan Kepres No. 20 Tahun 2020, tentang koordinasi terpadu percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat.
Maskury menyebut peran gereja sangat penting, yakni sebagai motivasi bagi jemaatnya untuk terus menyebar kedamaian dan berkontribusi positif dalam pembangunan di Papua.
"Gereja juga memberikan pelayanan sosial, kemanusiaan, dan kerohanian serta memberikan kontribusi positif melalui sumbangsih pemikiran yang kritik namun konstruktif dalam pembangunan di Tanah Papua," lanjutnya.
Sementara, Ketua PGGP, Pdt. Hezkia Rollo mengapresiasi langkah Wapres KH Ma'ruf Amin yang menggandeng tokoh-tokoh gereja dalam upaya percepatan pembangunan di Tanah Papua.
"Tuhan ini baik, karena menjadikan seorang kyai menjadi Wakil Presiden. Sehingga kami yang banyak kyai di Papua ini bersatu dalam satu kesatuan gerak. Dan kami percaya bahwa pembangunan di Tanah Papua ini akan berjalan dengan damai dan sukacita, karena peletak dan pendiri PGGP telah keluar dengan tema sentral Jadikan Papua Tanah Damai," ucap Pdt. Hezkia.
Dia menambahkan, hasil Konferensi akan dibuatkan rekomendasi yang kemudian dikirimkan ke Presiden dan Wakil Presiden di Jakarta untuk kemudian menjadi pertimbangan keikutsertaan gereja dalam pembangunan di Tanah Papua.
"Petunjuk dari Prof Abdillah, bahwa hasil dari seminar dan konferensi mampu melahirkan rekomendasi untuk melibatkan gereja dalam pembangunan di Tanah Papua. Sehingga harapan kami, gereja tidak lagi menjadi penonton saja," ucapnya.
Sementara, Ketua PGGP Papua Barat, Pdt. Shirley F.A Parinussa mengapresiasi keseriusan pemerintah pusat dalam hal pembangunan di Tanah Papua, utamanya pelibatan gereja dalam upaya pembangunan kesejahteraan masyarakat.
"Kami saat ini memasuki perubahan pembaharuan dan peradaban baru bangsa Papua di tanah Papua. pelaksanaan konferensi dan seminar perayaan HPI ke-167 tahun ini merupakan komitmen baru dari semua pemimpin gereja di tanah Papua, dari 58 Dedominasi Gereja di Tanah Papua, walaupun ada 2 Provinsi tetapi perjuangan ini tidak terbagi."
"Kita mau satukan persepsi satukan langkah untuk mengawal pembangunan di Papua dan Papua Barat. Sehingga tidak ada lagi air mata tidak ada lagi tangisan karena apapun yang terjadi atas umat, kami bertanggung jawab," ucapnya.
Dikatakan, seminar dan konferensi jua dimaksudkan untuk menyatukan persepsi seluruh pemimpin umat di Papua untuk mendukung pembangunan di Tanah Papua dengan tanpa kekerasan dan segala bentuk penindasan dan segala bentuk penghilangan hak-hak orang Papua terhadap ekonomi, pendidikan, sosial.
"Jadi gereja harus diberikan kesempatan untuk mengawal dan mendampingi pemerintah dalam pembangunan. Sehingga gereja tidak hanya manjadi penonton, tapi gereja sebagaimana disampaikan ketua PGGP Papua, menjadi peletak dasar untuk pembangunan Papua yang bermartabat dan mampu menghasilkan SDM yang luar biasa," katanya.
Ketua Panitia HPI Ke-167, Jhony Banua Rouw mengungkapkan, pihaknya meminta Wapres menyampaikan pemikiran terkait percepatan pembangunan Papua dan gereja bisa ambil bagian.
"Kita tau bersama di Papua gereja punya umat dan pelayanan ada di berbagai daerah. Sehingga kalau gereja hadir dan bekerja bersama pemerintah akan mempunyai satu mindset yang sama untuk membangun Papua yang lebih baik," ujarnya.
Kegiatan diselenggarakan Persekutuan Gereja Gereja di Tanah Papua (PGGP) di Kota Jayapura, Papua pada 15-17 Februari 2022.
Baca juga: Bamsoet: Pimpinan MPR dan Pemerintah Sepakat Wujudkan Kondisi Papua Aman dan Damai
Maskury Abdillah, staf khusus Wakil Presiden (Wapres) KH Ma'ruf Amin turut hadir secara virtual memberikan paparannya.
Maskury menyebut konferensi pemimpin-pemimpin gereja di Tanah Papua penting untuk mambahas segala persoalan dan upaya penyelesaian termasuk rumusan rekomendasi yang dihasilkan.
"Pertemuan ini penting dilakukan guna mengetahui berbagai persoalan-persoalan di Papua, mengantisipasi akar masalah, memberikan solusi kongkrit dan rumusan rekomendasi serta aksi Gereja bagi arah dan pembangunan di Tanah Papua," kata Maskury, Rabu (16/2/2022).
Dikatakannya, Presiden Jokowi memiliki komitmen untuk memajukan Tanah Papua dan mensejahterakan rakyatnya. Hal itu dibuktikan dengan UU Otsus dan berbagai kebijakan.
"Hal ini dibuktikan dengan afirmasi Otsus Papua, baik sebelumnya UU No 21 maupun perbaruan pada UU No 2 Tahun 2021," ujar Maskury.
Baca juga: Bangun Sinergi, Pangdam Kasuari Datangi Kapolda Papua Barat
Termasuk juga Inpres No 9 Tahun 2020 tentang percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat, dan Kepres No. 20 Tahun 2020, tentang koordinasi terpadu percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat.
Maskury menyebut peran gereja sangat penting, yakni sebagai motivasi bagi jemaatnya untuk terus menyebar kedamaian dan berkontribusi positif dalam pembangunan di Papua.
"Gereja juga memberikan pelayanan sosial, kemanusiaan, dan kerohanian serta memberikan kontribusi positif melalui sumbangsih pemikiran yang kritik namun konstruktif dalam pembangunan di Tanah Papua," lanjutnya.
Sementara, Ketua PGGP, Pdt. Hezkia Rollo mengapresiasi langkah Wapres KH Ma'ruf Amin yang menggandeng tokoh-tokoh gereja dalam upaya percepatan pembangunan di Tanah Papua.
"Tuhan ini baik, karena menjadikan seorang kyai menjadi Wakil Presiden. Sehingga kami yang banyak kyai di Papua ini bersatu dalam satu kesatuan gerak. Dan kami percaya bahwa pembangunan di Tanah Papua ini akan berjalan dengan damai dan sukacita, karena peletak dan pendiri PGGP telah keluar dengan tema sentral Jadikan Papua Tanah Damai," ucap Pdt. Hezkia.
Dia menambahkan, hasil Konferensi akan dibuatkan rekomendasi yang kemudian dikirimkan ke Presiden dan Wakil Presiden di Jakarta untuk kemudian menjadi pertimbangan keikutsertaan gereja dalam pembangunan di Tanah Papua.
"Petunjuk dari Prof Abdillah, bahwa hasil dari seminar dan konferensi mampu melahirkan rekomendasi untuk melibatkan gereja dalam pembangunan di Tanah Papua. Sehingga harapan kami, gereja tidak lagi menjadi penonton saja," ucapnya.
Sementara, Ketua PGGP Papua Barat, Pdt. Shirley F.A Parinussa mengapresiasi keseriusan pemerintah pusat dalam hal pembangunan di Tanah Papua, utamanya pelibatan gereja dalam upaya pembangunan kesejahteraan masyarakat.
"Kami saat ini memasuki perubahan pembaharuan dan peradaban baru bangsa Papua di tanah Papua. pelaksanaan konferensi dan seminar perayaan HPI ke-167 tahun ini merupakan komitmen baru dari semua pemimpin gereja di tanah Papua, dari 58 Dedominasi Gereja di Tanah Papua, walaupun ada 2 Provinsi tetapi perjuangan ini tidak terbagi."
"Kita mau satukan persepsi satukan langkah untuk mengawal pembangunan di Papua dan Papua Barat. Sehingga tidak ada lagi air mata tidak ada lagi tangisan karena apapun yang terjadi atas umat, kami bertanggung jawab," ucapnya.
Dikatakan, seminar dan konferensi jua dimaksudkan untuk menyatukan persepsi seluruh pemimpin umat di Papua untuk mendukung pembangunan di Tanah Papua dengan tanpa kekerasan dan segala bentuk penindasan dan segala bentuk penghilangan hak-hak orang Papua terhadap ekonomi, pendidikan, sosial.
"Jadi gereja harus diberikan kesempatan untuk mengawal dan mendampingi pemerintah dalam pembangunan. Sehingga gereja tidak hanya manjadi penonton, tapi gereja sebagaimana disampaikan ketua PGGP Papua, menjadi peletak dasar untuk pembangunan Papua yang bermartabat dan mampu menghasilkan SDM yang luar biasa," katanya.
Ketua Panitia HPI Ke-167, Jhony Banua Rouw mengungkapkan, pihaknya meminta Wapres menyampaikan pemikiran terkait percepatan pembangunan Papua dan gereja bisa ambil bagian.
"Kita tau bersama di Papua gereja punya umat dan pelayanan ada di berbagai daerah. Sehingga kalau gereja hadir dan bekerja bersama pemerintah akan mempunyai satu mindset yang sama untuk membangun Papua yang lebih baik," ujarnya.
(shf)
Lihat Juga :
