Pancasila Sudah Final, HMI Sumut: Kami Tolak RUU HIP
Sabtu, 13 Juni 2020 - 17:09 WIB
loading...
HMI Sumut menilai Pancasila sudah final sehingga pemerintah dan DPR tidak perlu lagi memasukkan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang memberi celah ideologi komunis di Indonesia ini. (Foto/Ilustrasi)
A
A
A
MEDAN - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sumatera Utara menilai Pancasila sudah final sehingga pemerintah dan DPR tidak perlu lagi memasukkan Rancangan Undang- Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang memberi celah ideologi komunis di Indonesia ini.
HMI Sumut juga mendesak pemerintah agar segera membatalkan RUU itu yang sudah masuk tahapan program legislasi nasional (Prolegnas) tahun 2020. (BACA JUGA: Masuki New Normal, Pembukaan Pesantren Sumut Harus Dipersiapkan Matang)
HMI Sumut menilai Pancasila sudah Final sehingga pemerintah dan DPR RI tidak perlu lagi memasukkan RUU HIP yang memberi celah ideologi komunis di Indonesia ini.
"Kami mendesak agar RUU HIP yang masuk dalam Prolegnas 2020 segera dibatalkan," kataKetua Badko HMI Sumut, M. Alwi Hasbi Silalahi, Minggu (14/6/2020).
Dia mengatakan, RUU HIP itu, jangan sampai memicu kekacaun di tengah-tengah masyarakat. Maka itu, pemerintah dan DPR RI harus bijak menyikapinya, karena sudah mendapat penolakan dari banyak pihak akibat dianggap memberi celah ideologi Komunis untuk berkembang di Indonesia. (BACA JUGA: Pilkada Serentak 2020, Perindo Sumut Berikan Tiga Rekomendasi Dukungan Calon KDH)
HMI Sumut juga mendesak pemerintah agar segera membatalkan RUU itu yang sudah masuk tahapan program legislasi nasional (Prolegnas) tahun 2020. (BACA JUGA: Masuki New Normal, Pembukaan Pesantren Sumut Harus Dipersiapkan Matang)
HMI Sumut menilai Pancasila sudah Final sehingga pemerintah dan DPR RI tidak perlu lagi memasukkan RUU HIP yang memberi celah ideologi komunis di Indonesia ini.
"Kami mendesak agar RUU HIP yang masuk dalam Prolegnas 2020 segera dibatalkan," kataKetua Badko HMI Sumut, M. Alwi Hasbi Silalahi, Minggu (14/6/2020).
Dia mengatakan, RUU HIP itu, jangan sampai memicu kekacaun di tengah-tengah masyarakat. Maka itu, pemerintah dan DPR RI harus bijak menyikapinya, karena sudah mendapat penolakan dari banyak pihak akibat dianggap memberi celah ideologi Komunis untuk berkembang di Indonesia. (BACA JUGA: Pilkada Serentak 2020, Perindo Sumut Berikan Tiga Rekomendasi Dukungan Calon KDH)
Lihat Juga :
