Komisi I Sebut Pengembangan Pariwisata Palopo Antara Ada dan Tiada
Senin, 07 Februari 2022 - 17:37 WIB
loading...
Komisi I DPRD Kota Palopo rapat kerja dalam rangka rencana pengembangan wisata di Kota Palopo. Foto: SINDOnews/Chaeruddin
A
A
A
PALOPO - Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palopo menggelar rapat kerja bersama Dinas Pariwisata dan Dinas Kesehatan di ruangan Komisi I DPRD Palopo, Senin (7/2) siang.
Dalam rapat ini, Dinas Pariwisata dan Dinas Kesehatan diberikan kesempatan menyampaikan capaian program mereka di tahun 2021 dan rencana kerja tahun anggaran 2022.
Baca juga:Anggota DPRD Diharap Perbaiki Kinerja Agar Bisa Jaga Amanah Rakyat
Dinas Pariwisata yang diwakili Muhammad Amin, Kabid Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyampaikan, di tahun 2022 mereka tidak lagi mengelola kegiatan fisik, sementara anggaran yang diusulkan tidak terealisasi 100 persen karena refocusing anggaran.
Mendengar sekelumit penjelasan Dinas Pariwisata itu, anggota DPRD Palopo , Baharman Supri menyebut bahwa pengelolaan wisata di Kota Palopo, seperti ada dan tidak ada.
"Mau dibilang tidak ada, tapi ada. Jadi yang kita lakukan saat ini adalah menjaga yang ada, termasuk menjaga objek wisata agar tidak menjadi area paparan Covid-19 hingga memunculkan klaster baru," ujarnya.
Dia berharap, pengelolaan pariwisata di Kota Palopo, ke depan lebih mendapat perhatian pemerintah. "Mudah mudahan pariwisata dapat anggaran DAK, sisa itu harapan kita," katanya.
Baca juga:Ruang Aspirasi DPRD Dimanfaatkan Sementara Jadi Tempat Salat
Sementara itu, anggkota Komisi I lainnya, Misbahuddin, mempertanyakan persiapan Dinas Kesehatan Palopo dalam mencegah masuknya Omicron pada sektor pariwisata.
Dalam rapat ini, Dinas Pariwisata dan Dinas Kesehatan diberikan kesempatan menyampaikan capaian program mereka di tahun 2021 dan rencana kerja tahun anggaran 2022.
Baca juga:Anggota DPRD Diharap Perbaiki Kinerja Agar Bisa Jaga Amanah Rakyat
Dinas Pariwisata yang diwakili Muhammad Amin, Kabid Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyampaikan, di tahun 2022 mereka tidak lagi mengelola kegiatan fisik, sementara anggaran yang diusulkan tidak terealisasi 100 persen karena refocusing anggaran.
Mendengar sekelumit penjelasan Dinas Pariwisata itu, anggota DPRD Palopo , Baharman Supri menyebut bahwa pengelolaan wisata di Kota Palopo, seperti ada dan tidak ada.
"Mau dibilang tidak ada, tapi ada. Jadi yang kita lakukan saat ini adalah menjaga yang ada, termasuk menjaga objek wisata agar tidak menjadi area paparan Covid-19 hingga memunculkan klaster baru," ujarnya.
Dia berharap, pengelolaan pariwisata di Kota Palopo, ke depan lebih mendapat perhatian pemerintah. "Mudah mudahan pariwisata dapat anggaran DAK, sisa itu harapan kita," katanya.
Baca juga:Ruang Aspirasi DPRD Dimanfaatkan Sementara Jadi Tempat Salat
Sementara itu, anggkota Komisi I lainnya, Misbahuddin, mempertanyakan persiapan Dinas Kesehatan Palopo dalam mencegah masuknya Omicron pada sektor pariwisata.
Lihat Juga :
