Pemkot Makassar Upayakan Tidak Ada PSBB Jilid III
Jum'at, 12 Juni 2020 - 21:14 WIB
loading...
Pemkot Makassar terus berupaya mengendalikan laju penyebaran covid-19 agar PSBB jilid III tidak perlu diberlakukan. Foto/Istimewa
A
A
A
MAKASSAR - Laju penyebaran covid-19 di Kota Makassar masih sangat tinggi. Sebagai ibu kota provinsi, Makassar menjadi penyumbang terbesar kasus positif di Sulsel. Jika tidak ada perubahan maka pembatasan sosial berskala besar (PSBB) jilid ketiga bakal dilakukan.
Rencana itu berdasarkan kajian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Sulsel. Penerapan kembali PSBB di Kota Makassar sebagai salah satu upaya menekan kurva epidemi covid-19 di Sulsel. Apalagi, Makassar merupakan wilayah episentrum utama.
Baca Juga: Siap-siap, Skenario PSBB Tahap Ketiga Bakal Diterapkan di Makassar
Jubir Gugus Tugas Covid-19 Pemkot Makassar , Ismail Hajiali menyampaikan rencana penerapan PSBB jilid ketiga di Kota Makassar bergantung hasil evaluasi penanganan covid-19, baik dari pemerintah baik pusat maupun provinsi.
Meski begitu, Ismail mengaku masih optimistis bisa menekan kurva pandemi di Kota Makassar. Salah satunya dengan mengajak seluruh masyarakat untuk lebih peduli dan patuh dalam menerapkan protokol kesehatan sehingga kurva pandemi corona tidak semakin meningkat.
"Kita berharap semoga tidak PSBB, tentunya masyarakat diharap ikut serta patuh dan taat terhadap protokol kesehatan supaya kurva pandemi tidak meningkat. Kita berharap new normal saja itu lebih bagus," kata Ismail, Jumat (12/6/2020).
Dia menyampaikan saat ini berbagai upaya strategis telah dilakukan pemerintah kota untuk memutus mata rantai penyebaran covid-19. Termasuk memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat untuk lebih peduli dan patuh dalam menerapkan protokol kesehatan.
Baca Juga: Positif Corona di Makassar Tembus 1.332, Separuh dari Total Kasus di Sulsel
Tidak hanya itu, pemerintah juga telah membentuk tim khusus yang diberi nama inspektur covid-19 untuk mengawasi dan memantau penerapan protokol kesehatan di pusat-pusat keramaian seperti pasar, mal, hingga masjid.
"Jadi semua pihak harus ikut serta supaya kita bisa memutus mata rantai covid-19. PSBB itu tergantung evaluator pemerintah. Pasti kita juga dipantau terus sama provinsi. Kalau itu dilakukan berarti masyarakat harus siap-siap," tutup dia.
Rencana itu berdasarkan kajian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Sulsel. Penerapan kembali PSBB di Kota Makassar sebagai salah satu upaya menekan kurva epidemi covid-19 di Sulsel. Apalagi, Makassar merupakan wilayah episentrum utama.
Baca Juga: Siap-siap, Skenario PSBB Tahap Ketiga Bakal Diterapkan di Makassar
Jubir Gugus Tugas Covid-19 Pemkot Makassar , Ismail Hajiali menyampaikan rencana penerapan PSBB jilid ketiga di Kota Makassar bergantung hasil evaluasi penanganan covid-19, baik dari pemerintah baik pusat maupun provinsi.
Meski begitu, Ismail mengaku masih optimistis bisa menekan kurva pandemi di Kota Makassar. Salah satunya dengan mengajak seluruh masyarakat untuk lebih peduli dan patuh dalam menerapkan protokol kesehatan sehingga kurva pandemi corona tidak semakin meningkat.
"Kita berharap semoga tidak PSBB, tentunya masyarakat diharap ikut serta patuh dan taat terhadap protokol kesehatan supaya kurva pandemi tidak meningkat. Kita berharap new normal saja itu lebih bagus," kata Ismail, Jumat (12/6/2020).
Dia menyampaikan saat ini berbagai upaya strategis telah dilakukan pemerintah kota untuk memutus mata rantai penyebaran covid-19. Termasuk memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat untuk lebih peduli dan patuh dalam menerapkan protokol kesehatan.
Baca Juga: Positif Corona di Makassar Tembus 1.332, Separuh dari Total Kasus di Sulsel
Tidak hanya itu, pemerintah juga telah membentuk tim khusus yang diberi nama inspektur covid-19 untuk mengawasi dan memantau penerapan protokol kesehatan di pusat-pusat keramaian seperti pasar, mal, hingga masjid.
"Jadi semua pihak harus ikut serta supaya kita bisa memutus mata rantai covid-19. PSBB itu tergantung evaluator pemerintah. Pasti kita juga dipantau terus sama provinsi. Kalau itu dilakukan berarti masyarakat harus siap-siap," tutup dia.
(tri)
Lihat Juga :
