Dana untuk parpol di Bangkalan segera cair

Sindonews.com - Partai Politik pemilik kursi DPRD Bangkalan (parlemen), dalam waktu dekat bakal mendapat bantuan. Dana bantuan untuk partai politik senilai ratusan juta rupiah itu akan segera cair ke rekening partai masing-masing.

Informasi yang diperoleh, total bantuan partai politik parlemen untuk tahun anggaran 2012 senilai Rp870 Juta. Dana sebesar itu, dialokasikan langsung kepada 15 partai politik parlemen.

Untuk alokasi dana bantuan terbesar diperoleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) senilai Rp212 juta. Sedangkan alokasi terkecil didapat Partai Gerindra senilai Rp19 juta.

Kepala bagian keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan Ahmat Hafid menyatakan, untuk bantuan partai politik saat ini berbeda dengan tahun sebelumnya.

Adapun perbedaannya, jika sebelumnya dihitung berdasar kursi, untuk saat ini dihitung sesuai dengan perolehan suara.

"Untuk per satu suara anggarannya Rp1.904. Jadi untuk anggaran dana bantuan partai secara keseluruhan mencapai Rp870 jutaan lebih," ujarnya.

Hafid menjelaskan, untuk bantuan partai politik yang mengacu pada perolehan suara tersebut, sesuai dengan Permendagri No 24 Tahun 2009 tentang bantuan partai politik. Di mana, acuannya tidak lagi berdasar perolehan kursi, melainkan jumlah suara yang diperoleh, dikalikan dengan Rp1.904 per suara.

Selanjutnya, Permendagri tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah (Perda) Bangkalan nomor 11 tahun 2011 tentang bantuan partai politik. Di mana menurut Hafid, untuk alokasi anggaran dana bantuan partai politik sendiri ada di bagian keuangan, selanjutnya dicairkan lewat Bakesbangpol setempat.

"Soal kapan akan cair, masih menunggu pengajuan dari Bakesbangpol. Di sini posisi kami kan hanya kasir saja," tegas Hafid.

Sementara itu, Ketua Partai Persatuan Nasional (PPN) Bangkalan, Supardi, menyatakan, selaku pihak yang mempunyai sebanyak dua kursi parlemen, berharap agar bantuan partai tersebut segera cair dan tepat sasaran. Sebab, dana tersebut dibutuhkan untuk kepentingan operasional partai yang dulunya bernama Partai Persatuan Daerah (PPD) tersebut.

"Secepatnya bisa segera cair, kami butuh untuk biaya operasional dan kegiatan partai. Paling tidak ada batas waktunya kapan mau cair," ucapnya.