Akademisi: Riset Advokasi Kunci Perlindungan Warga Sipil
Senin, 29 Juni 2026 - 20:19 WIB
loading...
Akademisi Universitas Papua (Unipa) Hendrik Arwam menyatakan riset advokasi merupakan fondasi utama dalam membangun sistem perlindungan warga sipil yang efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Foto: Ist
A
A
A
MERAUKE - Akademisi Universitas Papua (Unipa) Hendrik Arwam menyatakan riset advokasi merupakan fondasi utama dalam membangun sistem perlindungan warga sipil yang efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Perlindungan warga sipil tidak cukup hanya mengandalkan respons setelah konflik terjadi, tetapi harus diawali dengan riset yang mampu memetakan persoalan secara utuh, menghadirkan bukti kuat, serta menghasilkan rekomendasi kebijakan tepat sasaran.
Hal tersebut disampaikan Hendrik saat menjadi narasumber dalam Workshop Penguatan Riset Advokasi dan Pengembangan Jaringan Aktor Lokal dalam Perlindungan Warga Sipil yang diselenggarakan Yayasan Merah Pusaka Stratejik Indonesia (MPSI) di Careinn Hotel Merauke, Senin (29/6/2026).
Baca juga: Masalah Pelayanan Publik di Papua, Akademisi Ini Sarankan Kemendagri Bersikap
"Banyak persoalan kemanusiaan di Indonesia, termasuk di Papua, tidak kunjung terselesaikan karena proses pengambilan kebijakan seringkali tidak didasarkan pada data empiris yang komprehensif," ujar Hendrik.
Akibatnya, berbagai program advokasi yang dijalankan belum sepenuhnya menjawab kebutuhan riil masyarakat di lapangan.
"Advokasi yang kuat selalu berawal dari riset yang kuat. Ketika fakta lapangan, landasan hukum, dan dukungan publik bergerak dalam satu arah, maka peluang menghadirkan perubahan kebijakan akan semakin besar. Sebaliknya, advokasi yang dibangun tanpa riset dan tanpa bukti kuat akan mudah dipatahkan karena hanya bertumpu pada opini," ungkap Hendrik.
Dia menjelaskan, riset advokasi tidak boleh berhenti pada pengumpulan data atau penyusunan laporan ilmiah. Lebih dari itu, riset harus menjadi jembatan antara suara masyarakat dengan kebijakan publik sehingga persoalan yang dihadapi warga benar-benar diterjemahkan menjadi solusi yang konkret.
"Seringkali masyarakat sudah menyampaikan keluhan mereka, tetapi suara itu hilang di tengah proses birokrasi. Di sinilah riset advokasi berperan yaitu mengubah pengalaman warga menjadi bukti yang dapat dipahami oleh pemerintah, pembuat kebijakan, maupun publik secara luas," katanya.
Hal tersebut disampaikan Hendrik saat menjadi narasumber dalam Workshop Penguatan Riset Advokasi dan Pengembangan Jaringan Aktor Lokal dalam Perlindungan Warga Sipil yang diselenggarakan Yayasan Merah Pusaka Stratejik Indonesia (MPSI) di Careinn Hotel Merauke, Senin (29/6/2026).
Baca juga: Masalah Pelayanan Publik di Papua, Akademisi Ini Sarankan Kemendagri Bersikap
"Banyak persoalan kemanusiaan di Indonesia, termasuk di Papua, tidak kunjung terselesaikan karena proses pengambilan kebijakan seringkali tidak didasarkan pada data empiris yang komprehensif," ujar Hendrik.
Akibatnya, berbagai program advokasi yang dijalankan belum sepenuhnya menjawab kebutuhan riil masyarakat di lapangan.
"Advokasi yang kuat selalu berawal dari riset yang kuat. Ketika fakta lapangan, landasan hukum, dan dukungan publik bergerak dalam satu arah, maka peluang menghadirkan perubahan kebijakan akan semakin besar. Sebaliknya, advokasi yang dibangun tanpa riset dan tanpa bukti kuat akan mudah dipatahkan karena hanya bertumpu pada opini," ungkap Hendrik.
Dia menjelaskan, riset advokasi tidak boleh berhenti pada pengumpulan data atau penyusunan laporan ilmiah. Lebih dari itu, riset harus menjadi jembatan antara suara masyarakat dengan kebijakan publik sehingga persoalan yang dihadapi warga benar-benar diterjemahkan menjadi solusi yang konkret.
"Seringkali masyarakat sudah menyampaikan keluhan mereka, tetapi suara itu hilang di tengah proses birokrasi. Di sinilah riset advokasi berperan yaitu mengubah pengalaman warga menjadi bukti yang dapat dipahami oleh pemerintah, pembuat kebijakan, maupun publik secara luas," katanya.
Lihat Juga :
