Optimalkan Setoran PAD, Pemkot Makassar Bakal Rombak Perusda
Selasa, 25 Januari 2022 - 07:56 WIB
loading...
Pemkot Makassar bakal menyusun ulang regulasi Perusda guna mengoptimalkan setoran PAD. Foto/Ilustrasi
A
A
A
MAKASSAR - Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar akan menyusun kembali regulasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Hal itu menyusul rencana perombakan total perusda lantaran dinilai tak optimal menyetorkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Aspek hukumnya tadi kita bicarakan untuk segera Perda-nya (digodok) dan beberapa Perda untuk direvisi, itu hampir semua (akan direvisi)," ujar Wali Kota Makassar Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto.
Semisal untuk PD Rumah Potong Hewan, di mana regulasi awal hanya menetapkan penyembelihan hewan, kini dipertimbangkan untuk melakukan ekspansi ke ranah penjualan.
Baca Juga: Masih Andalkan Catatan, Aset Pemkot Makassar Rawan Lepas
Sementara Perumda Parkir, kata Danny, tengah dipertimbangkan untuk merger ke Dinas Perhubungan menjadi Unit Pelaksana Tugas (UPT), di mana sebelumnya berbentuk badan hukum Perumda.
"Parkir yang tadinya dia (BUMD) jadi UPT, BLUD-nya apa semua segera kita bikin," terang Danny.
Sementara untuk Perumda Air minum (PDAM), orientasinya akan dibuat menjadi perseroan daerah terbatas (Persroda) khusus. Pelayanan akan diutamakan tanpa mengesampingkan pendapatan.
"Jadi nanti kita akan (buat) Perseroda sendiri dengan BLUD," ujarnya.
Sisanya untuk perusda lain masih dibicarakan, Danny mengakui persoalan ini cukup kompleks. "Makanya saya bilang yang diurusi ini dulu landasannya, landasan, pijakannya," katanya.
Menurutnya, BUMD yang ideal semestinya memberikan kontribusi ke Pemerintah. "Itu tadi saya bilang yang penting itu dia punya tugas PAD jangan sampai untuk senang-senang ke dalam saja," pungkasnya.
Ketua Komisi B Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kota Makassar, William Laurin menilai langkah yang akan dilakukan pemerintah masih memerlukan kajian mendalam.
Dia meyakini dasar perubahan tersebut telah dibicarakan secara seksama, namun demikian masih harus melewati proses diskusi bersama DPRD Makassar.
Baca Juga: Pemkot Makassar Diminta Gerak Cepat Antisipasi Omicron
"Perusahaan itu kan terbentuk dari Perda, kalau ada perubahan pasti di-Perdakan lagi, dan tidak mungkin juga akan jadi secepat itu," imbuhnya.
Menurut William, konsep-konsep yang ditawarkan Pemerintah Kota, semisal perombakan parkir menjadi UPT sudah bukan wacana baru.
"Beberapa tempat seperti Bandung, Tangerang, ada beberapa kalau saya nda salah itu dikelola sama UPT Dishub," katanya.
Demikian juga dengan upaya mendorong PDAM menjadi Perseroda. "Makanya kita mau lihat dulu, kalau mau bicara keunggulan masing-masing tergantung pengelolaannya juga," tandas dia.
"Aspek hukumnya tadi kita bicarakan untuk segera Perda-nya (digodok) dan beberapa Perda untuk direvisi, itu hampir semua (akan direvisi)," ujar Wali Kota Makassar Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto.
Semisal untuk PD Rumah Potong Hewan, di mana regulasi awal hanya menetapkan penyembelihan hewan, kini dipertimbangkan untuk melakukan ekspansi ke ranah penjualan.
Baca Juga: Masih Andalkan Catatan, Aset Pemkot Makassar Rawan Lepas
Sementara Perumda Parkir, kata Danny, tengah dipertimbangkan untuk merger ke Dinas Perhubungan menjadi Unit Pelaksana Tugas (UPT), di mana sebelumnya berbentuk badan hukum Perumda.
"Parkir yang tadinya dia (BUMD) jadi UPT, BLUD-nya apa semua segera kita bikin," terang Danny.
Sementara untuk Perumda Air minum (PDAM), orientasinya akan dibuat menjadi perseroan daerah terbatas (Persroda) khusus. Pelayanan akan diutamakan tanpa mengesampingkan pendapatan.
"Jadi nanti kita akan (buat) Perseroda sendiri dengan BLUD," ujarnya.
Sisanya untuk perusda lain masih dibicarakan, Danny mengakui persoalan ini cukup kompleks. "Makanya saya bilang yang diurusi ini dulu landasannya, landasan, pijakannya," katanya.
Menurutnya, BUMD yang ideal semestinya memberikan kontribusi ke Pemerintah. "Itu tadi saya bilang yang penting itu dia punya tugas PAD jangan sampai untuk senang-senang ke dalam saja," pungkasnya.
Ketua Komisi B Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kota Makassar, William Laurin menilai langkah yang akan dilakukan pemerintah masih memerlukan kajian mendalam.
Dia meyakini dasar perubahan tersebut telah dibicarakan secara seksama, namun demikian masih harus melewati proses diskusi bersama DPRD Makassar.
Baca Juga: Pemkot Makassar Diminta Gerak Cepat Antisipasi Omicron
"Perusahaan itu kan terbentuk dari Perda, kalau ada perubahan pasti di-Perdakan lagi, dan tidak mungkin juga akan jadi secepat itu," imbuhnya.
Menurut William, konsep-konsep yang ditawarkan Pemerintah Kota, semisal perombakan parkir menjadi UPT sudah bukan wacana baru.
"Beberapa tempat seperti Bandung, Tangerang, ada beberapa kalau saya nda salah itu dikelola sama UPT Dishub," katanya.
Demikian juga dengan upaya mendorong PDAM menjadi Perseroda. "Makanya kita mau lihat dulu, kalau mau bicara keunggulan masing-masing tergantung pengelolaannya juga," tandas dia.
(agn)
Lihat Juga :
