Gawat, Keuangan Pemkot Yogya hanya Bertahan Sampai September 2020
Kamis, 11 Juni 2020 - 09:24 WIB
loading...
Komisi B dan BPPKD Yogyakarta saat membahas penyelenggaraan pemerintahan Kota Yogyakarta di DPRD Yogyakarta, Rabu (10/6/2020). Foto : Ist
A
A
A
YOGYAKARTA - Kondisi keuangan untuk penyelenggaraan Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta dipredikskan hanya bertahan sampai September 2020.
Hal ini terungkap saat Komisi B DPRD Yogyakarta melakukan pembahasan pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah, saat pandemi corona, Rabu (10/6/2020). Di mana posisi riil keuangan Pemkot Yogyakarta Rp12.838.135.910.
Anggota Komisi B DPRD Yogyakarta Fokki Ardiyanto mengatakan, dengan kondisi keuangan riil tersebut jika tidak ada penambahan penerimaan, maka jalannya roda pemerintahan Pemkot Yogyakarta hanya bisa bertahan sampai empat bulan yaitu sampai September 2020 dan public service terancam shut down.
“Karena itu diperlukan kebijakan progresif, baik dari pemerintah pusat ataupun DIY saat situasi pandemi COVID-19,” kata Fokki, Kamis (11/6/2020).(Baca juga : Forpi Yogya: ASN Bolos Kerja Harus Ditindak Tegas )
Menurut Fokki, hal tersebut penting, sebab jika tidak, dalam bergerak ke kehidupan new normal, dipastikan pergerakan ekonomi juga hanya jalan di tempat sehingga fungsi dari pemerintah sebagai publik service terancam shut down,
Hal ini terungkap saat Komisi B DPRD Yogyakarta melakukan pembahasan pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah, saat pandemi corona, Rabu (10/6/2020). Di mana posisi riil keuangan Pemkot Yogyakarta Rp12.838.135.910.
Anggota Komisi B DPRD Yogyakarta Fokki Ardiyanto mengatakan, dengan kondisi keuangan riil tersebut jika tidak ada penambahan penerimaan, maka jalannya roda pemerintahan Pemkot Yogyakarta hanya bisa bertahan sampai empat bulan yaitu sampai September 2020 dan public service terancam shut down.
“Karena itu diperlukan kebijakan progresif, baik dari pemerintah pusat ataupun DIY saat situasi pandemi COVID-19,” kata Fokki, Kamis (11/6/2020).(Baca juga : Forpi Yogya: ASN Bolos Kerja Harus Ditindak Tegas )
Menurut Fokki, hal tersebut penting, sebab jika tidak, dalam bergerak ke kehidupan new normal, dipastikan pergerakan ekonomi juga hanya jalan di tempat sehingga fungsi dari pemerintah sebagai publik service terancam shut down,
Lihat Juga :
