Siapkan Anggaran Rp880 M, TPP ASN Dijaga agar Tidak Terpangkas
Kamis, 11 Juni 2020 - 08:25 WIB
loading...
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel saat ini tengah berupaya menjaga agar tambahan penghasilan pegawai (TPP) ASN tidak terpangkas sebagai akibat menurunnya pendapatan atau penerimaan kas daerah di tengah pademi COVID-19. Foto : SINDOnews/Ilustrasi
A
A
A
MAKASSAR - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel saat ini tengah berupaya menjaga agar tambahan penghasilan pegawai (TPP) ASN tidak terpangkas sebagai akibat menurunnya pendapatan atau penerimaan kas daerah di tengah pademi COVID-19.
"Sampai saat ini memang belum dipikirkan, akan tetapi tidak bisa dipungkiri juga bahwa TPP itu diberikan kepada pegawai negeri sipil disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah," ungkap Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sulsel, Junaedi Bakri kepada SINDOnews.
Baca : Pembayaran TPP ASN di Pemkab Wajo Dikeluhkan
Kata Edi, sapaan akrabnya, TPP yang diberikan kepada PNS saat ini disesuaikan dengan pendapatan yang diterima. Jika kemampuan daerah anjlok, bukan tidak mungkin alokasi anggaran TPP bisa berkurang.
Namun dia menegaskan, langkah pemangkasan TPP belum dipikirkan. Edi berharap kondisi bisa segera normal, hingga kesejahteraan pegawai bisa terjaga dalam kondisi pandemi COVID-19.
Dia mengaku, alokasi TPP tahun ini hampir sama dengan tahun sebelumnya sekitar Rp880 miliar. Meski Pemprov Sulsel melakukan refocussing anggaran untuk penanganan COVID-19, anggaran belanja pegawai tidak terdampak kebijakan itu.
"Kita berharap bahwa kesinambungan fiskal pemprov tetap terjaga di tengah pandemi COVID-19 ini," kata Edi. Apalagi lanjut dia, kemampuan anggaran hingga saat ini masih relatif cukup baik.
Baca Juga : Pemkot Makassar Kaji Pengembalian Potongan TPP ASN
Sebelumnya agenda refocussing anggaran untuk penanganan COVID-19 ditarget dialokasikan sebesar Rp500 miliar dalam untuk satu tahun anggaran. Namun yang terserap, baru sekitar Rp100 miliar. "Sejauh ini baru sekitar Rp100 miliar lebih ditransfer. Kita tentu tetap upayakan kesejahteraan pegawai tak terganggu," jelasnya.
Sebelumnya Kepala Bidang Perencanaan Anggaran BPKAD Sulsel, Sakura menegaskan, agenda kebijakan refocussing anggaran diutamakan pada belanja kegiatan yang sifatnya nonprioritas. "Refocusing anggaran tidak berdampak pada belanja pegawai," sebut Sakura.
"Sampai saat ini memang belum dipikirkan, akan tetapi tidak bisa dipungkiri juga bahwa TPP itu diberikan kepada pegawai negeri sipil disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah," ungkap Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sulsel, Junaedi Bakri kepada SINDOnews.
Baca : Pembayaran TPP ASN di Pemkab Wajo Dikeluhkan
Kata Edi, sapaan akrabnya, TPP yang diberikan kepada PNS saat ini disesuaikan dengan pendapatan yang diterima. Jika kemampuan daerah anjlok, bukan tidak mungkin alokasi anggaran TPP bisa berkurang.
Namun dia menegaskan, langkah pemangkasan TPP belum dipikirkan. Edi berharap kondisi bisa segera normal, hingga kesejahteraan pegawai bisa terjaga dalam kondisi pandemi COVID-19.
Dia mengaku, alokasi TPP tahun ini hampir sama dengan tahun sebelumnya sekitar Rp880 miliar. Meski Pemprov Sulsel melakukan refocussing anggaran untuk penanganan COVID-19, anggaran belanja pegawai tidak terdampak kebijakan itu.
"Kita berharap bahwa kesinambungan fiskal pemprov tetap terjaga di tengah pandemi COVID-19 ini," kata Edi. Apalagi lanjut dia, kemampuan anggaran hingga saat ini masih relatif cukup baik.
Baca Juga : Pemkot Makassar Kaji Pengembalian Potongan TPP ASN
Sebelumnya agenda refocussing anggaran untuk penanganan COVID-19 ditarget dialokasikan sebesar Rp500 miliar dalam untuk satu tahun anggaran. Namun yang terserap, baru sekitar Rp100 miliar. "Sejauh ini baru sekitar Rp100 miliar lebih ditransfer. Kita tentu tetap upayakan kesejahteraan pegawai tak terganggu," jelasnya.
Sebelumnya Kepala Bidang Perencanaan Anggaran BPKAD Sulsel, Sakura menegaskan, agenda kebijakan refocussing anggaran diutamakan pada belanja kegiatan yang sifatnya nonprioritas. "Refocusing anggaran tidak berdampak pada belanja pegawai," sebut Sakura.
(sri)
Lihat Juga :
