BPKP Ungkap Anggaran COVID-19 di DIY Tak Terinci Jelas
Selasa, 09 Juni 2020 - 19:11 WIB
loading...
Rapat Koordinasi DPD dengan semua Bappeda dan DPKAD se-DIY melalui aplikasi zoom call membahas refocusing anggaran. FOTO/SINDOnews/SUHARJONO
A
A
A
YOGYAKARTA - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DIY mengungkapkan bahwa refocusing anggaran penanganan virus corona di Daerah Istimewa Yogyakarta tidak terinci, sehingga sulit mengidentifikasi pengeluarannya.
Kepala Perwakilan BPKP DIY, Slamet Tulus Wahyana mengatakan, total anggaran COVID-19 di seluruh kabupaten/kota di DIY sebesar Rp900 miliar. Anggaran itu digunakan untuk jaring pengaman sosial, bidang kesehatan, dan dukungan ekonomi.
"Untuk jaring pengaman sosial (JPS) Rp380 miliar, kesehatan Rp314 miliar, dukungan ekonomi Rp214 miliar," katanya saat rapat koordinasi dengan DPD, dan Bappeda, DPKAD se-DIY melalui Zoom Call, Selasa (9/6/2020).(Baca juga: Pandemi Covid-19, Pemerintah Tidak Potong Anggaran Pendidikan )
Dalam penerapan anggaran COVID-19 , BPKP melihat sebagian anggaran tidak terinci secara jelas kebutuhannya. Hal ini rawan terjadi pengeluaran yang tidak diidentifikasi. "Karena itu perlu dicermati karena sampai saat ini realisasi yang kami pantau belum banyak. Baru Rp44 miliar terlaporkan dari kesehatan. Kami wanti-wanti jangan sampai pengeluaran semua di akhir," katanya.
Menurut Slamet Tulus, risiko pengadaan barang dan jasa adalah risiko kemahalan harga dan barang tidak sesuai spesifikasi. Kemungkinan juga ada tumpang tindih antara pusat dan daerah. Kemudian, potensi tidak dapat dimanfaatkan barangnya. "Jangan sampai COVID-19 mereda, APD (Alat Pelindung Diri) baru datang," katanya.
Kepala Perwakilan BPKP DIY, Slamet Tulus Wahyana mengatakan, total anggaran COVID-19 di seluruh kabupaten/kota di DIY sebesar Rp900 miliar. Anggaran itu digunakan untuk jaring pengaman sosial, bidang kesehatan, dan dukungan ekonomi.
"Untuk jaring pengaman sosial (JPS) Rp380 miliar, kesehatan Rp314 miliar, dukungan ekonomi Rp214 miliar," katanya saat rapat koordinasi dengan DPD, dan Bappeda, DPKAD se-DIY melalui Zoom Call, Selasa (9/6/2020).(Baca juga: Pandemi Covid-19, Pemerintah Tidak Potong Anggaran Pendidikan )
Dalam penerapan anggaran COVID-19 , BPKP melihat sebagian anggaran tidak terinci secara jelas kebutuhannya. Hal ini rawan terjadi pengeluaran yang tidak diidentifikasi. "Karena itu perlu dicermati karena sampai saat ini realisasi yang kami pantau belum banyak. Baru Rp44 miliar terlaporkan dari kesehatan. Kami wanti-wanti jangan sampai pengeluaran semua di akhir," katanya.
Menurut Slamet Tulus, risiko pengadaan barang dan jasa adalah risiko kemahalan harga dan barang tidak sesuai spesifikasi. Kemungkinan juga ada tumpang tindih antara pusat dan daerah. Kemudian, potensi tidak dapat dimanfaatkan barangnya. "Jangan sampai COVID-19 mereda, APD (Alat Pelindung Diri) baru datang," katanya.
Lihat Juga :
