16 dari 24 DPC Sepakat Tolak LPj Ni'matullah di Musda Demokrat Sulsel
Rabu, 22 Desember 2021 - 12:47 WIB
loading...
Dua kandidat Ketua DPD Demokrat Sulsel periode berikutnya, Ilham Arief Sirajuddin (IAS) dan Nimatullah alias Ulla melakukan salam komando di sela Musda Demokrat Sulsel di Kota Makassar, Rabu (22/12/2021). Foto: Istimewa
A
A
A
MAKASSAR - Sebanyak 16 dari total 24 DPC Partai Demokrat sepakat menolak Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Ketua DPD Demokrat Sulsel, Ni'matullah alias Ulla. Penolakan itu lantang disuarakan pada Musyawarah Daerah (Musda) Demokrat Sulsel di Kota Makassar, Rabu (22/12/2021).
Kegiatan itu dihadiri oleh Kepala BPOKK DPP Demokrat, Herman Khaeron, dan sejumlah pengurus teras DPP. Berdasarkan hasil evaluasi LPj, total ada 16 DPC menolak dan 9 DPC, termasuk DPD yang menerima. Lalu, ada satu yakni DPP yang menyatakan abstain.
Plt Ketua DPC Demokrat Sinjai, Muhammad Nasyit Umar, mengungkapkan paling tidak ada empat alasan sehingga pihaknya menolak LPj Ulla. Yang pertama, perolehan hasil Pemilu 2019 dari Demokrat Sulsel di semua tingkatan mengalami kemerosotan. Capaian tersebut merupakan indikator kegagalan Ulla memimpin partai.
" Demokrat Sulsel butuh penyegaran. Kalau terus berlanjut kan tidak baik untuk Demokrat. Perolehan kursi DPR RI dari 3 menjadi 2 kursi. Lalu, perolehan kursi DPRD Provinsi Sulsel dari 11 menjadi 10 kursi dan perolehan kursi DPRD Kabupaten/Kota se-Sulsel dari 91 menjadi 78 kursi," kata mantan legislator RI tersebut, Rabu (22/12/2021).
Baca Juga: Musda Demokrat Sulsel Diharap Tidak Ciptakan Preseden Buruk
Alasan kedua, Nasyit membeberkan konsolidasi dan koordinasi partai tidak berjalan optimal di bawah kepemimpinan Ulla. Terdapat beberapa fakta maupun indikator perihal masalah tersebut. Salah satunya yakni sejak awal hingga akhir kepengurusan, Ulla tidak pernah melaksanakan Rakerda DPD Demokrat Sulsel .
Ia melanjutkan perintah DPP agar melaksanakan validasi pengurus DPD pun tidak dilaksanakan, padahal pengurus DPD Demokrat Sulsel sudah banyak yang tidak aktif. "Parahnya lagi, DPD Demokrat Sulsel tidak pernah melantik pengurus DPC di semua kabupaten/kota di Sulsel, kecuali DPC Kota Makassar," tuturnya.
Konsolidasi dan validitas kepengurusan DPC, DPAC sampai ranting pun diketahui tidak terkawal dan terverivikasi, baik secara administratif maupun faktual. Termasuk koordinasi dan konsolidasi, meski hanya berupa delegasi pun jarang dilakukan.
Nasyit melanjutkan alasan ketiga, transparansi pengelolaan dan penggunaan anggaran Demokrat Sulsel yang kurang baik. Pendapatan dan penggunaan anggaran partai tidak pernah dipertanggungjawabkan di internal pengurus, termasuk laporan keuangan setiap kegiatan yang dibentuk secara adhock dalam kepanitian partai.
"Termasuk pemanfaatan bantuan anggaran partai dari pemerintah agar dipergunakan untuk pendidikan politik, baik untuk pengurus maupun masyarakat tidak direncanakan secara reguler dan pelaksanaannya sangat minim," jelasnya.
Alasan terakhir atau keempat, Nasyit menyebut Ulla dinilai gagal menjaga solidaritas internal partai terkait kasus KLB. Keterlibatan 5 DPC Demokrat Sulsel terdaftar dalam forum KLB di Sumut adalah fakta kegagalan komunikasi dalam kepemimpinan Ulla.
"Pembiaran 5 DPC Demokrat Sulsel terdaftar dalam forum KLB di Sumut dapat dinilai bahwa saudara Ketua DPD Partai Demokrat Sulsel pada dasarnya tidak secara total menjaga eksistensi kepemimpinan AHY sebagai Ketum DPP Demokrat yang sah di saat dinamika proses KLB terjadi di Sumut," terangnya.
Lebih jauh, Nasyit mengungkapkan sama sekali tidak ada sentimen pribadi terkait keinginan pihaknya bersama belasan DPC lain untuk menolak LPj Ketua DPD Demokrat Sulsel . Semuanya demi perbaikan dan kebangkitan Demokrat Sulsel, apalagi menghadapi Pemilu 2024.
Ia pun optimistis suara dari 16 DPC sudah cukup mengantarkan jagoannya, Ilham Arief Sirajuddin (IAS) untuk memimpin Demokrat Sulsel . Pihaknya condong merapat ke IAS karena memiliki arah yang jelas. Mantan Wali Kota Makassar itu siap maju pada Pilgub Sulsel 2024, artinya ada keinginan untuk membenahi partai lebih baik.
Nasyit juga percaya DPP akan mempertimbangkan suara mayoritas yang kini mendukung IAS. Bila ngotot memilih figur lain yang hanya didukung segelintir DPC, maka tentunya berpotensi menimbulkan masalah baru. Padahal, Demokrat harus solid dalam menghadapi Pemilu 2024.
"Hitungan kita sudah jelas, ada 16 DPC mendukung IAS. Lalu, ada 8 DPC belum jelas ditambah dua suara dari DPD dan DPP. Kalau pun digabung ada 10, yang lebih banyak 16 kan. Sangat berisiko kalau DPP malah memenangkan N'matullah, karena akan jadi preseden buruk. Yang punya massa kan DPC, makanya jangan khianati suara akar rumput," paparnya.
Baca Juga: Diundur Sehari, Musda Demokrat Sulsel Digelar 22 Desember 2021
Hal senada disuarakan Ketua DPC Demokrat Toraja Utara, Hatsen Bangri. Ia mengakui pihaknya mempertimbangkan menolak LPj UIla bila masih ngotot memimpin Demokrat Sulsel. Toh, kepengurusan yang berjalan bisa dibilang gagal. Pihaknya ingin ada penyegaran dan percaya IAS merupakan figur tepat untuk mengembalikan kejayaan Demokrat di Sulsel.
Ia mencontohkan kepengurusannya di Toraja Utara tidak pernah dilantik oleh Ulla. Lalu, saat ada usungan Demokrat maju di Pilkada Toraja Utara 2020, perhatian DPD pun sangat minim. Kondisi itu pula yang membuat figur usungannya itu, yang belakangan terpilih menjadi bupati malah pindah ke Partai Golkar.
"Yang saya sangat disayangkan adalah Ulla dalam kurun lima tahun terakhir tidak pernah melantik kepengurusan ( Demokrat ) Toraja Utara. Perhatian ke usungan yang belakangan jadi bupati pun kurang, tidak ada satupun kalimat untuk Bupati Toraja Utara terpilih, hingga akhirnya pindah ke Golkar. Kami dibiarkan bagai ayam kehilangan induk," tuturnya.
Kegiatan itu dihadiri oleh Kepala BPOKK DPP Demokrat, Herman Khaeron, dan sejumlah pengurus teras DPP. Berdasarkan hasil evaluasi LPj, total ada 16 DPC menolak dan 9 DPC, termasuk DPD yang menerima. Lalu, ada satu yakni DPP yang menyatakan abstain.
Plt Ketua DPC Demokrat Sinjai, Muhammad Nasyit Umar, mengungkapkan paling tidak ada empat alasan sehingga pihaknya menolak LPj Ulla. Yang pertama, perolehan hasil Pemilu 2019 dari Demokrat Sulsel di semua tingkatan mengalami kemerosotan. Capaian tersebut merupakan indikator kegagalan Ulla memimpin partai.
" Demokrat Sulsel butuh penyegaran. Kalau terus berlanjut kan tidak baik untuk Demokrat. Perolehan kursi DPR RI dari 3 menjadi 2 kursi. Lalu, perolehan kursi DPRD Provinsi Sulsel dari 11 menjadi 10 kursi dan perolehan kursi DPRD Kabupaten/Kota se-Sulsel dari 91 menjadi 78 kursi," kata mantan legislator RI tersebut, Rabu (22/12/2021).
Baca Juga: Musda Demokrat Sulsel Diharap Tidak Ciptakan Preseden Buruk
Alasan kedua, Nasyit membeberkan konsolidasi dan koordinasi partai tidak berjalan optimal di bawah kepemimpinan Ulla. Terdapat beberapa fakta maupun indikator perihal masalah tersebut. Salah satunya yakni sejak awal hingga akhir kepengurusan, Ulla tidak pernah melaksanakan Rakerda DPD Demokrat Sulsel .
Ia melanjutkan perintah DPP agar melaksanakan validasi pengurus DPD pun tidak dilaksanakan, padahal pengurus DPD Demokrat Sulsel sudah banyak yang tidak aktif. "Parahnya lagi, DPD Demokrat Sulsel tidak pernah melantik pengurus DPC di semua kabupaten/kota di Sulsel, kecuali DPC Kota Makassar," tuturnya.
Konsolidasi dan validitas kepengurusan DPC, DPAC sampai ranting pun diketahui tidak terkawal dan terverivikasi, baik secara administratif maupun faktual. Termasuk koordinasi dan konsolidasi, meski hanya berupa delegasi pun jarang dilakukan.
Nasyit melanjutkan alasan ketiga, transparansi pengelolaan dan penggunaan anggaran Demokrat Sulsel yang kurang baik. Pendapatan dan penggunaan anggaran partai tidak pernah dipertanggungjawabkan di internal pengurus, termasuk laporan keuangan setiap kegiatan yang dibentuk secara adhock dalam kepanitian partai.
"Termasuk pemanfaatan bantuan anggaran partai dari pemerintah agar dipergunakan untuk pendidikan politik, baik untuk pengurus maupun masyarakat tidak direncanakan secara reguler dan pelaksanaannya sangat minim," jelasnya.
Alasan terakhir atau keempat, Nasyit menyebut Ulla dinilai gagal menjaga solidaritas internal partai terkait kasus KLB. Keterlibatan 5 DPC Demokrat Sulsel terdaftar dalam forum KLB di Sumut adalah fakta kegagalan komunikasi dalam kepemimpinan Ulla.
"Pembiaran 5 DPC Demokrat Sulsel terdaftar dalam forum KLB di Sumut dapat dinilai bahwa saudara Ketua DPD Partai Demokrat Sulsel pada dasarnya tidak secara total menjaga eksistensi kepemimpinan AHY sebagai Ketum DPP Demokrat yang sah di saat dinamika proses KLB terjadi di Sumut," terangnya.
Lebih jauh, Nasyit mengungkapkan sama sekali tidak ada sentimen pribadi terkait keinginan pihaknya bersama belasan DPC lain untuk menolak LPj Ketua DPD Demokrat Sulsel . Semuanya demi perbaikan dan kebangkitan Demokrat Sulsel, apalagi menghadapi Pemilu 2024.
Ia pun optimistis suara dari 16 DPC sudah cukup mengantarkan jagoannya, Ilham Arief Sirajuddin (IAS) untuk memimpin Demokrat Sulsel . Pihaknya condong merapat ke IAS karena memiliki arah yang jelas. Mantan Wali Kota Makassar itu siap maju pada Pilgub Sulsel 2024, artinya ada keinginan untuk membenahi partai lebih baik.
Nasyit juga percaya DPP akan mempertimbangkan suara mayoritas yang kini mendukung IAS. Bila ngotot memilih figur lain yang hanya didukung segelintir DPC, maka tentunya berpotensi menimbulkan masalah baru. Padahal, Demokrat harus solid dalam menghadapi Pemilu 2024.
"Hitungan kita sudah jelas, ada 16 DPC mendukung IAS. Lalu, ada 8 DPC belum jelas ditambah dua suara dari DPD dan DPP. Kalau pun digabung ada 10, yang lebih banyak 16 kan. Sangat berisiko kalau DPP malah memenangkan N'matullah, karena akan jadi preseden buruk. Yang punya massa kan DPC, makanya jangan khianati suara akar rumput," paparnya.
Baca Juga: Diundur Sehari, Musda Demokrat Sulsel Digelar 22 Desember 2021
Hal senada disuarakan Ketua DPC Demokrat Toraja Utara, Hatsen Bangri. Ia mengakui pihaknya mempertimbangkan menolak LPj UIla bila masih ngotot memimpin Demokrat Sulsel. Toh, kepengurusan yang berjalan bisa dibilang gagal. Pihaknya ingin ada penyegaran dan percaya IAS merupakan figur tepat untuk mengembalikan kejayaan Demokrat di Sulsel.
Ia mencontohkan kepengurusannya di Toraja Utara tidak pernah dilantik oleh Ulla. Lalu, saat ada usungan Demokrat maju di Pilkada Toraja Utara 2020, perhatian DPD pun sangat minim. Kondisi itu pula yang membuat figur usungannya itu, yang belakangan terpilih menjadi bupati malah pindah ke Partai Golkar.
"Yang saya sangat disayangkan adalah Ulla dalam kurun lima tahun terakhir tidak pernah melantik kepengurusan ( Demokrat ) Toraja Utara. Perhatian ke usungan yang belakangan jadi bupati pun kurang, tidak ada satupun kalimat untuk Bupati Toraja Utara terpilih, hingga akhirnya pindah ke Golkar. Kami dibiarkan bagai ayam kehilangan induk," tuturnya.
(tri)
Lihat Juga :
