Status Banten sebagai Badan Publik Informatif Rancu, KI Pusat Digugat ke PTUN
Minggu, 28 November 2021 - 22:45 WIB
loading...
A
A
A
Ojat mengungkapkan bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Informasi Pusat Nomor : 10/KEP/KIP/X/2021 tanggal 21 Oktober 2021, yang sudah diperoleh dokumennya diketahui Provinsi Banten hanya meraih nilai 91,70.
Dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 Perki Nomor 5 Tahun 2016 nilai 91,70 tidak masuk kategori informatif melainkan masuk dalam katagori menuju informatif,” ujarnya.
Ojat mengatakan tidak menutup kemungkinan pihaknya juga akan melakukan pengaduan atas dugaan tindak pidana “pembuatan dan/atau penyebaran dengan sengaja informasi publik yang tidak benar atau “menyesatkan” sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), dan selain itu juga dugaan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Baca juga: Izin Suami ke Kampung Sebelah, Ternyata Harjumiati Kabur dengan Pasangan Selingkuh
Untuk diketahui, sebelumnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten melalui Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) mengeluarkan rilis, Rabu (24/11/2021) lalu yang isinya KI Pusat mengapresiasi peningkatan tren keterbukaan informasi di Pemerintah Provinsi Banten.
Dikatakan, pada tahun ini, Pemprov Banten kembali meraih kategori informatif dalam keterbukaan informasi publik. Penghargaan diserahkan Komisioner Bidang Regulasi dan Kebijakan Publik KI Pusat, Muhammad Sahyan kepada Pelaksana Tugas (Plt) Sekda Provinsi Banten Muhtarom dalam kegiatan Penganugerahan Badan Publik hasil monitoring dan evaluasi (Monev) 2021 di Pendopo Gubernur Banten, Rabu (24/11/2021).
Dalam kesempatan itu, Plt Sekda Pemprov Banten Muhtarom mengapresiasi atas penghargaan keterbukaan informasi publik yang diperoleh Pemprov Banten, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kabupaten/kota dan sejumlah lembaga lain di Provinsi Banten.
Dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 Perki Nomor 5 Tahun 2016 nilai 91,70 tidak masuk kategori informatif melainkan masuk dalam katagori menuju informatif,” ujarnya.
Ojat mengatakan tidak menutup kemungkinan pihaknya juga akan melakukan pengaduan atas dugaan tindak pidana “pembuatan dan/atau penyebaran dengan sengaja informasi publik yang tidak benar atau “menyesatkan” sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), dan selain itu juga dugaan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Baca juga: Izin Suami ke Kampung Sebelah, Ternyata Harjumiati Kabur dengan Pasangan Selingkuh
Untuk diketahui, sebelumnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten melalui Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) mengeluarkan rilis, Rabu (24/11/2021) lalu yang isinya KI Pusat mengapresiasi peningkatan tren keterbukaan informasi di Pemerintah Provinsi Banten.
Dikatakan, pada tahun ini, Pemprov Banten kembali meraih kategori informatif dalam keterbukaan informasi publik. Penghargaan diserahkan Komisioner Bidang Regulasi dan Kebijakan Publik KI Pusat, Muhammad Sahyan kepada Pelaksana Tugas (Plt) Sekda Provinsi Banten Muhtarom dalam kegiatan Penganugerahan Badan Publik hasil monitoring dan evaluasi (Monev) 2021 di Pendopo Gubernur Banten, Rabu (24/11/2021).
Dalam kesempatan itu, Plt Sekda Pemprov Banten Muhtarom mengapresiasi atas penghargaan keterbukaan informasi publik yang diperoleh Pemprov Banten, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kabupaten/kota dan sejumlah lembaga lain di Provinsi Banten.
(nic)
Lihat Juga :
