Pemkot Makassar Mulai Bahas UMK Hari Ini
Selasa, 23 November 2021 - 07:52 WIB
loading...
Pembahasan UMK Makassar dimulai hari ini, Selasa (23/11/2021). Foto/Ilustrasi
A
A
A
MAKASSAR - Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar hingga saat ini belum menetapkan besaran Upah Minimum Kota (UMK) untuk tahun 2022 mendatang.
Padahal penetapan Upah Minimum sudah dilakukan Provinsi Sulsel pada 19 November lalu. Nilainya tahun lalu Rp3.052.000, naik menjadi Rp3.165.876 pada tahun 2022.
Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar , Nielma Palamba mengatakan pembahasan rencana penetapan UMK Makassar mulai dilakukan hari ini bersama dengan Dewan Pengupahan.
Nielma menyebut, penentuan sempat tertunda beberapa kali lantaran belum quorumnya anggota Dewan.
Baca Juga: UMP Sulsel Naik 2%, Pemkot Makassar Masih Pikir-pikir untuk UMK
"Hari Selasa kami rapat, sebelumnya sudah direncanakan tapi ada anggota dewan pengupahan yang berhalangan. Kita maunya lengkap," ujarnya.
Ditanya soal besaran, Nielma mengaku belum bisa membeberkan, sebab ada beberapa kesepakatan dan formula dalam menentukan besarannya. Salah satu pertimbangan utama adalah faktor ekonomi di tengah wabah Covid-19.
"Jadi belumpi bisa kita prediksi berapa besarannya. Karena kita mau menghitung berdasarkan formula," paparnya.
Wali Kota Makassar , Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto tak ingin sesumbar. Kendati tidak ada kenaikan di Provinsi, penetapan upah minimum di Kota Makassar harus tetap memertimbangkan hasil kesepakatan bersama antar stakeholder.
"Kita ikut. Kan ada triparti yang pangupahan itu. Kita serahkan kepada mereka. Antara Apindo atau pengusaha, antara kopoderasi buruh sama Pemerintah. Jadi biarkan mekanisme. Karena semua punya aturan. Ada inflasi ada hitungannya. Semua orang bisa hitung juga," tutur Danny.
Baca Juga: Upah Minimum Provinsi Sulsel Ditetapkan Rp3.165.876
Sebelumnya Anggota Komisi B Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kota Makassar , Hasanuddin Leo berharap tidak ada kenaikan pada UMK tahun depan.
Pertimangan tersebut lantaran Makassar masih dalam status pemulihan ekonomi. Terlebih banyak perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban besaran UMK-nya.
"Yang penting bisa direalisasikan. Dibanding kita tingkatkan tetapi itu hanya di atas kertas. Jadi dengan pertimbangan kondisi di mana kita baru masuk ke masa pemulihan, itu saja dulu. Nanti mungkin tahun depannya setelah kondisi perekonomian semakin bagus, baru kita lakukan penyesuaian," jelasnya.
Padahal penetapan Upah Minimum sudah dilakukan Provinsi Sulsel pada 19 November lalu. Nilainya tahun lalu Rp3.052.000, naik menjadi Rp3.165.876 pada tahun 2022.
Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar , Nielma Palamba mengatakan pembahasan rencana penetapan UMK Makassar mulai dilakukan hari ini bersama dengan Dewan Pengupahan.
Nielma menyebut, penentuan sempat tertunda beberapa kali lantaran belum quorumnya anggota Dewan.
Baca Juga: UMP Sulsel Naik 2%, Pemkot Makassar Masih Pikir-pikir untuk UMK
"Hari Selasa kami rapat, sebelumnya sudah direncanakan tapi ada anggota dewan pengupahan yang berhalangan. Kita maunya lengkap," ujarnya.
Ditanya soal besaran, Nielma mengaku belum bisa membeberkan, sebab ada beberapa kesepakatan dan formula dalam menentukan besarannya. Salah satu pertimbangan utama adalah faktor ekonomi di tengah wabah Covid-19.
"Jadi belumpi bisa kita prediksi berapa besarannya. Karena kita mau menghitung berdasarkan formula," paparnya.
Wali Kota Makassar , Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto tak ingin sesumbar. Kendati tidak ada kenaikan di Provinsi, penetapan upah minimum di Kota Makassar harus tetap memertimbangkan hasil kesepakatan bersama antar stakeholder.
"Kita ikut. Kan ada triparti yang pangupahan itu. Kita serahkan kepada mereka. Antara Apindo atau pengusaha, antara kopoderasi buruh sama Pemerintah. Jadi biarkan mekanisme. Karena semua punya aturan. Ada inflasi ada hitungannya. Semua orang bisa hitung juga," tutur Danny.
Baca Juga: Upah Minimum Provinsi Sulsel Ditetapkan Rp3.165.876
Sebelumnya Anggota Komisi B Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kota Makassar , Hasanuddin Leo berharap tidak ada kenaikan pada UMK tahun depan.
Pertimangan tersebut lantaran Makassar masih dalam status pemulihan ekonomi. Terlebih banyak perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban besaran UMK-nya.
"Yang penting bisa direalisasikan. Dibanding kita tingkatkan tetapi itu hanya di atas kertas. Jadi dengan pertimbangan kondisi di mana kita baru masuk ke masa pemulihan, itu saja dulu. Nanti mungkin tahun depannya setelah kondisi perekonomian semakin bagus, baru kita lakukan penyesuaian," jelasnya.
(agn)
Lihat Juga :
