Soroti Kasus Formula E, Refly Harun Minta KPK Tak Bertindak sebagai Auditor
loading...
Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar tindak bertindak sebagai auditor dalam menangani kasus Formula E. Foto dok/SINDOnews
A
A
A
BOGOR - Pakar Hukum Tata Negara ReflyHarun meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar tindak bertindak sebagai auditor dalam menangani kasus Formula E. Menurut Refly, kasus Formula E merupakan wilayah dari Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK ).
“Ini kok terkesan KPK seperti sedang melakukan audit sebuah kegiatan, bukan melakukan investigasi kasus korupsi. Soal audit itu kan ranahnya BPK dan setahu saya BPK sudah melakukan audit dan sudah ada hasilnya,” ungkap Refly dalam pernyataan tertulis, Minggu (14/11/2021).
Refly mengatakan, dirinya memahami, jika KPK menerima banyak laporan masyarakat terkait sejumlah kasus atau persoalan, baik yang memiliki indikasi korupsi maupun karena faktor lain. Namun, tambahnya, jangan sampai memunculkan anggapan publik soal Formula E.
"Jangan sampai memunculkan anggapan bahwa ini untuk incar Gubernur DKI. Saya ya tidak bisa membenarkan atau menyalahkan, namanya imajinasi publik, bisa muncul kapan dan apa saja," ujar Refly.
Pakar Hukum Tata Negara itu mengakui bahwa kerap kali politik sangat berkelindan dengan penegakan hukum. "Ini yang membahayakan proses demokrasi kita. Karena lawan politik itu bisa dihabisi dengan proses hukum. Apalagi, kini KPK bisa mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3)," ujarnya.
Refly lalu mebyarankan agar KPK fokus saja mengusut sejumlah permasalahan seperti bisnis tes PCR yang diduga melibatkan menteri kabinet Jokowi hingga kasus bansos ketimbang Formula E.
“Mesti prioritaskan kasus-kasus itu. Seperti bisnis PCR, ada angka yang jelas, aktor yang diduga terlihat jelas,” pungkasnya.
“Ini kok terkesan KPK seperti sedang melakukan audit sebuah kegiatan, bukan melakukan investigasi kasus korupsi. Soal audit itu kan ranahnya BPK dan setahu saya BPK sudah melakukan audit dan sudah ada hasilnya,” ungkap Refly dalam pernyataan tertulis, Minggu (14/11/2021).
Refly mengatakan, dirinya memahami, jika KPK menerima banyak laporan masyarakat terkait sejumlah kasus atau persoalan, baik yang memiliki indikasi korupsi maupun karena faktor lain. Namun, tambahnya, jangan sampai memunculkan anggapan publik soal Formula E.
"Jangan sampai memunculkan anggapan bahwa ini untuk incar Gubernur DKI. Saya ya tidak bisa membenarkan atau menyalahkan, namanya imajinasi publik, bisa muncul kapan dan apa saja," ujar Refly.
Pakar Hukum Tata Negara itu mengakui bahwa kerap kali politik sangat berkelindan dengan penegakan hukum. "Ini yang membahayakan proses demokrasi kita. Karena lawan politik itu bisa dihabisi dengan proses hukum. Apalagi, kini KPK bisa mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3)," ujarnya.
Refly lalu mebyarankan agar KPK fokus saja mengusut sejumlah permasalahan seperti bisnis tes PCR yang diduga melibatkan menteri kabinet Jokowi hingga kasus bansos ketimbang Formula E.
“Mesti prioritaskan kasus-kasus itu. Seperti bisnis PCR, ada angka yang jelas, aktor yang diduga terlihat jelas,” pungkasnya.
(don)
Lihat Juga :
