Wakil Wali Kota Ayat Sampaikan LKPJ 2019 di DPRD Kota Pekanbaru
loading...
A
A
A
PEKANBARU - Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru pada tahun 2019 mencapai 83 persen dari target, atau sebesar Rp2,38 triliun. Capaian ini sangat positif.
"Capaian pendapatan daerah mencapai Rp2,38 triliun," ujar Wakil Wali Kota Pekanbaru Ayat Cahyadi dalam rapat paripurna di DPRD Kota Pekanbaru, Senin (20/4/2020).
Ayat sudah menyampaikan laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ) Kepala Daerah akhir tahun 2019. Ada sejumlah capaian positif dalam LKPJ tahun 2019. Ada peningkatan poin dari sejumlah sektor. Satu di antaranya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi 81. Lalu tingkat inflasi hanya 2,36 %.
Ayat juga menyampaikan besaran belanja daerah pada tahun 2019 lalu. Politisi PKS ini mengaku bahwa belanja langsung masih mendominasi. Belanja daerah ini berlangsung di 45 OPD yang ada di lingkungan pemerintah kota. "Kita berharap pada tahun ini BPK RI kembali memberi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)," ulasnya.
Ayat juga menyampaikan bahwa kondisi keuangan daerah tahun 2020 di luar prediksi. Kota Pekanbaru terkena dampak pandemi Covid-19 sejak Maret 2020 lalu.
Ayat menjelaskan, kondisi ini sangat mengganggu. Ia memprediksi bakal ada rasionalisasi anggaran. "Kita semua fokus dalam penanganan kasus Covid-19," paparnya.
Ada juga agenda penyampaian Ranperda Kota Pekanbaru tentang Penetapan Dokumen Revisi RPJMD Kota Pekanbaru tahun 2017-2022. Ia menyebut revisi ini adalah bentuk penyesuaian dengan Peraturan Mendagri RI agar RPJMD nantinya lebih fokus. [adv]
"Capaian pendapatan daerah mencapai Rp2,38 triliun," ujar Wakil Wali Kota Pekanbaru Ayat Cahyadi dalam rapat paripurna di DPRD Kota Pekanbaru, Senin (20/4/2020).
Ayat sudah menyampaikan laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ) Kepala Daerah akhir tahun 2019. Ada sejumlah capaian positif dalam LKPJ tahun 2019. Ada peningkatan poin dari sejumlah sektor. Satu di antaranya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi 81. Lalu tingkat inflasi hanya 2,36 %.
Ayat juga menyampaikan besaran belanja daerah pada tahun 2019 lalu. Politisi PKS ini mengaku bahwa belanja langsung masih mendominasi. Belanja daerah ini berlangsung di 45 OPD yang ada di lingkungan pemerintah kota. "Kita berharap pada tahun ini BPK RI kembali memberi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)," ulasnya.
Ayat juga menyampaikan bahwa kondisi keuangan daerah tahun 2020 di luar prediksi. Kota Pekanbaru terkena dampak pandemi Covid-19 sejak Maret 2020 lalu.
Ayat menjelaskan, kondisi ini sangat mengganggu. Ia memprediksi bakal ada rasionalisasi anggaran. "Kita semua fokus dalam penanganan kasus Covid-19," paparnya.
Ada juga agenda penyampaian Ranperda Kota Pekanbaru tentang Penetapan Dokumen Revisi RPJMD Kota Pekanbaru tahun 2017-2022. Ia menyebut revisi ini adalah bentuk penyesuaian dengan Peraturan Mendagri RI agar RPJMD nantinya lebih fokus. [adv]
(ars)