Gagal Realisasikan Program, Aktivis Koala Beri Rapor Merah untuk Pemda KBB

BANDUNG BARAT - Aktivis mahasiswa dan beberapa elemen masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Lintas Aktivis (Koala) memberikan rapor merah kepada Pemda Kabupaten Bandung Barat (KBB). Predikat rapor merah diberikan karena Pemda KBB dinilai telah gagal dalam menyelesaikan persoalan pemuda, salah satunya kerja sama beasiswa dengan perguruan tinggi.

Pemberian rapor merah ini bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda, 28 Oktober 2021. "Kami berikan Pemda KBB rapor merah karena gagal dalam mengentaskan berbagai persoalan. Di antaranya kerja sama beasiswa perguruan tinggi, penggusuran pedagang pasar, dan dalam mewujudkan reformasi birokrasi," kata Koordinator Koala Mahasiswa, KBB, Fauzi Akbar, Kamis (28/10/2021).

Dia menjelaskan sebanyak 50 mahasiswa penerima beasiswa daerah saat ini dicutikan sementara. Bahkan mereka terancam kena drop out akibat Pemda KBB macet bayar uang kuliah ke kampus UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Kondisi tersebut terjadi di tengah jadwal Ujian Tengah Semester (UTS). Imbasnya, 50 mahasiswa itu tak bisa mengikuti UTS sehingga terancam tidak lulus. Upaya pengaduan telah dilayangkan baik kepada Pemda KBB maupun DPRD, namun belum ada solusi yang dihasilkan.

"Pemda KBB sejak semester dua tidak membayar beasiswa 50 mahasiswa tersebut sehingga tidak bisa kuliah. Bahkan kini terancam di DO (drop out)," sebutnya.

Indikator lain yang jadi penyebab Pemda KBB diganjar rapor merah adalah penanganan penggusuran terhadap pedang Pasar Tagog. Pemerintah belum bisa memberikan solusi konkret terharap pemilik 75 kios yang diminta meninggalkan lapak dagangannya terhitung sejak Senin 17 Juli 2021 lalu.

PKL saat ini memang sudah berdagang, tapi proses perpindahan dan mitigasi dilakukan secara mandiri oleh paguyuban PKL tanpa ada bantuan dan fasilitasi pemerintah sama sekali. Untuk itu pihaknya mendesak pemerintah duduk bersama dengan pedagang kaki lima untuk membicarakan nasib pedagang yang sudah digusur.

Sementara indikator terakhir adalah soal pelayanan publik. Pemda KBB dinilai belum bisa memberikan layanan umum secara maksimal bagi masyarakat. Praktik tebang pilih dan kedekatan masih terjadi untuk mempercepat pelayanan. Padahal mestinya layanan masyarakat tak boleh pandang bulu.

"Kami menuntut pembenahan reformasi birokrasi agar pelayanan publik ke masyarakat semakin optimal, dan tidak ada lagi praktik-praktik korupsi," ucapnya seraya menyebutkan dalam waktu dekat akan menggelar aksi damai ke Pemda KBB.