HMI Minta Pilkades di Kabupaten Pangkep Ditunda

PANGKEP - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pangkep menggelar unjuk rasa di kantor DPRD Pangkep, Senin (25/10). Mereka menuntutpemilihan kepala desa (pilkades) serentak yang rencananya digelar 4 November, ditunda.

Dalam aksinya, mahasiswa menilai terjadi pelanggaran peraturan daerah (perda) dalam tahapanpilkades. Salah seorang mahasiswa, Mamal Waler mengatakan, pelanggaran yang paling jelas yaitu larangan bagi pelaksana tugas (Plt) kepala desa mencalonkan dalam pilkades, sesuai yang tertera dalam perda.

Baca Juga: pilkades
"Jangan salahkan jika masyarakat melanggar perda karena pemerintah sendiri yang melanggar. Kami menduga ada main mata sehingga dipaksakan Plt menjadi cakades," ucapnya.

"Kami mendesak penundaan dan menggugurkan seluruh hasil dari proses ini, karena tidak ada hasil yang baik dari proses yang salah," lanjutnya.

Baca Juga: Mahkamah Agung
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pemberdayaan dan Pembangunan Masyarakat Desa Pemkab Pangkep, Haris Has membantah tudingan "main mata". Ia mengatakan, tak punya kepentingan pribadi dalam pilkades ini. "Kami tak punya kepentingan dalam pilkades," tegasnya.

Dukung Pemkab Pangkep, Golkar: Kami Tak Akan Biarkan Pemerintah Jalan Sendiri

Terkait dugaan Plt yang jadi calon kepala desa, Haris menegaskan bahwa itu tidak benar. Sebab, yang bersangkutan tidak lagi menjabat sebagai Plt kepala desasaat mendaftarsebagai kandidat di pilkades.

"Dia mendaftar setelah ada pejabat Plt baru, bukan saat dia masih Plt, pemahaman saya seperti itu. Dan itu menurut saya tidak melanggar," ucap Haris.