Sederet Prestasi Jawa Tengah Dipimpin Ganjar Pranowo
Selasa, 19 Oktober 2021 - 14:29 WIB
loading...
A
A
A
Prestasi itu diperoleh tak lepas dari berhasilnya pemerintah Jateng menerapkan sistem e-planning dan e-budgeting dan telah terintegrasi melalui SAKIP. Selain itu, provinsi itu juga berhasil memangkas kegiatan yang tadinya sebanyak 4.646 kegiatan menjadi 890 kegiatan saja. Sehingga mampu melakukan efisiensi anggaran sebanyak Rp1,2 triliun.
Selain itu, Pemerintah Jawa Tengah juga meraih penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2017. Lembaga itu menyatakan Provinsi Jawa Tengah sebagai provinsi dengan tingkat kepatuhan laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara (LHKPN) terbaik di tahun 2017.
Ganjar Pranowo mengatakan, sejak awal dirinya menjabat, dia selalu mendorong agar terbentuk wujud birokrasi yang bersih. Untuk itu ia menerbitkan SK Gubernur Jateng Nomor 770/4 tahun 2014 yang isinya ketentuan LHKPN di lingkungan pemrov Jateng yang diwajibkan bagi pejabat eselon I sampai eselon IV serta direksi, komisaris, dan dewan pengawas BUMD milik pemrov Jateng.
Di bawah kepemimpinan Ganjar, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga memperoleh Paritrana Award. Yakni penghargaan yang diberikan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko-PMK) Republik Indonesia dalam hal perlindungan tenaga kerja.
Provinsi Jawa Tengah memperoleh penghargaan itu pada tahun 2018, karena berkomitmen dalam mendukung penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai amanah undang-undang.
Selanjutnya, pada tahun 2017 lalu, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) memberikan penghargaan kepada provinsi Jawa Tengah sebagai Provinsi Peduli Hak Asasi Manusia. Penghargaan itu diserahkan langsung oleh Presiden Joko Widodo kepada Gubernur Ganjar Pranowo di The Sunan Hotel Solo pada Minggu (10/12/2017).
Selain itu, Pemerintah Jawa Tengah juga meraih penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2017. Lembaga itu menyatakan Provinsi Jawa Tengah sebagai provinsi dengan tingkat kepatuhan laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara (LHKPN) terbaik di tahun 2017.
Ganjar Pranowo mengatakan, sejak awal dirinya menjabat, dia selalu mendorong agar terbentuk wujud birokrasi yang bersih. Untuk itu ia menerbitkan SK Gubernur Jateng Nomor 770/4 tahun 2014 yang isinya ketentuan LHKPN di lingkungan pemrov Jateng yang diwajibkan bagi pejabat eselon I sampai eselon IV serta direksi, komisaris, dan dewan pengawas BUMD milik pemrov Jateng.
Di bawah kepemimpinan Ganjar, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga memperoleh Paritrana Award. Yakni penghargaan yang diberikan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko-PMK) Republik Indonesia dalam hal perlindungan tenaga kerja.
Provinsi Jawa Tengah memperoleh penghargaan itu pada tahun 2018, karena berkomitmen dalam mendukung penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai amanah undang-undang.
Selanjutnya, pada tahun 2017 lalu, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) memberikan penghargaan kepada provinsi Jawa Tengah sebagai Provinsi Peduli Hak Asasi Manusia. Penghargaan itu diserahkan langsung oleh Presiden Joko Widodo kepada Gubernur Ganjar Pranowo di The Sunan Hotel Solo pada Minggu (10/12/2017).
Lihat Juga :
