Wali Kota Pematangsiantar Diisukan Akan Lantik Massal Pejabat dan Kepsek, Plt BKD Bantah
loading...
Wali Kota Pematangsiantar Hefriansyah diisukan akan melantik pejabat secara massal, termasuk kepala sekolah SD dan SMP menjelang berakhir masa jabatannya. Foto SINDOnews
A
A
A
PEMATANGSIANTAR - Wali Kota Pematangsiantar Hefriansyah diisukan akan melantik pejabat secara massal, termasuk Kepala Sekolah (Kepsek) SD dan SMP menjelang berakhir masa jabatannya. Namun, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawain Daerah (BKD) Pemkot Pematangsiantar membantah isu tersebut.
Direktur Institute Law of Justice (ILAJ), Fawer Full Fander Sihite, Kamis (14/10/2021), mengatakan, informasi yang diperoleh pihaknya, pekan depan walikota Hefriansyah disebut-sebut bakal melantik pejabat dan seratusan Kepala Sekolah SD dan SMP.
"Sebaiknya Wali Kota Hefriansyah menahan diri untuk tidak lagi melakukan pelantikan pejabat dan Kepala Sekolah SD dan SMP secara massal menjelang masa jabatannya berakhir, karena akan merugikan pejabat yang dilantik," ujar Fawer.
Fawer menambahkan, pelantikan pejabat oleh Wali Kota Hefriansyah menjelang masa jabatannya berakhir sangat tidak etis dan melanggar ketentuan dan aturan Pilkada. Dia mengatakan, sesuai dengan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 820/6923/SJ, tanggal 23 Desember 2020 tentang Larangan Penggantian Pejabat di lingkungan pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota yang menyelenggarakan Pilkada serentak.
"Dalam surat edaran Mendagri itu tegas disebutkan pelarangan pergantian pejabat dalam rangka tertib administrasi penyelenggaran pemerintah daerah, hingga kepala daerah baik provinsi, kabupaten dan kota terpilih hasil Pilkada serentak 2020," pungkas Fawer.
Kota Pematangsiantar menurutnya merupakan salah satu daerah yang termasuk dalam ketentuan SE Mendagri itu, karena salah satu daerah yang melaksanakan Pilkada serentak 2020. "Jadi secara de facto Hefriansyah sebenarnya bukan lagi Wali Kota Pematangsiantar, karena rakyat sudah memilih pasangan almarhum Asner Silalahi dan Susanti pada Pilkada 2020," ujar Fawer.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawain Daerah (BKD) Pemkot Pematangsiantar, Heryanto Siddik yang dikonfirmasi membantah adanya rencana pelantikan pejabat dan kepala sekolah dalam waktu dekat ini. "Sampai sekarang belum ada ijin pelantikan," ujar Heryanto singkat.
Direktur Institute Law of Justice (ILAJ), Fawer Full Fander Sihite, Kamis (14/10/2021), mengatakan, informasi yang diperoleh pihaknya, pekan depan walikota Hefriansyah disebut-sebut bakal melantik pejabat dan seratusan Kepala Sekolah SD dan SMP.
"Sebaiknya Wali Kota Hefriansyah menahan diri untuk tidak lagi melakukan pelantikan pejabat dan Kepala Sekolah SD dan SMP secara massal menjelang masa jabatannya berakhir, karena akan merugikan pejabat yang dilantik," ujar Fawer.
Fawer menambahkan, pelantikan pejabat oleh Wali Kota Hefriansyah menjelang masa jabatannya berakhir sangat tidak etis dan melanggar ketentuan dan aturan Pilkada. Dia mengatakan, sesuai dengan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 820/6923/SJ, tanggal 23 Desember 2020 tentang Larangan Penggantian Pejabat di lingkungan pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota yang menyelenggarakan Pilkada serentak.
"Dalam surat edaran Mendagri itu tegas disebutkan pelarangan pergantian pejabat dalam rangka tertib administrasi penyelenggaran pemerintah daerah, hingga kepala daerah baik provinsi, kabupaten dan kota terpilih hasil Pilkada serentak 2020," pungkas Fawer.
Kota Pematangsiantar menurutnya merupakan salah satu daerah yang termasuk dalam ketentuan SE Mendagri itu, karena salah satu daerah yang melaksanakan Pilkada serentak 2020. "Jadi secara de facto Hefriansyah sebenarnya bukan lagi Wali Kota Pematangsiantar, karena rakyat sudah memilih pasangan almarhum Asner Silalahi dan Susanti pada Pilkada 2020," ujar Fawer.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawain Daerah (BKD) Pemkot Pematangsiantar, Heryanto Siddik yang dikonfirmasi membantah adanya rencana pelantikan pejabat dan kepala sekolah dalam waktu dekat ini. "Sampai sekarang belum ada ijin pelantikan," ujar Heryanto singkat.
(don)
Lihat Juga :
