Tersandung Administrasi, Insentif Tim Detektor Covid-19 Belum Cair
Kamis, 14 Oktober 2021 - 10:00 WIB
loading...
Insentif Tim Detektor Covid-19 Pemkot Makassar belum cair gegara tersandung persoalan administrasi. Foto/Ilustrasi
A
A
A
MAKASSAR - Insentif 10.000 relawan Detektor belum juga dibayarkan. Pendataan administrasi disebut menjadi penyebab sulitnya anggaran dicairkan.
Juru Bicara Makassar Recover , Heni Handayani mengatakan penyaluran anggaran harus dilakukan dengan sangat hati-hati.
"Karena itu menggunakan dana BTT (Belanja Tak Terduga) yang tidak ujug-ujug langsung dikeluarkan begitu saja. Ada syarat administrasi yang harus dipenuhi sehingga dana itu bisa dikeluarkan dan hak Detektor bisa diberikan," urainya.
Baca Juga: Pemkot Makassar Diminta Segera Tuntaskan Persoalan Insentif Detektor
Diketahui, total anggaran yang disiapkan untuk membayar insentif relawan Detektor mencapai Rp3 miliar atau senilai Rp300 ribu per orang selama sebulan. Sedangkan untuk tenaga kesehatan senilai Rp3,57 miliar atau Rp750 ribu untuk 5.000 nakes.
"Alokasi anggaran Rp3 miliar. Jadi sementara perampungan laporan administrasi. Eksekusi pembiayaan ada di Dinkes," ujarnya.
Plt Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar , Nursaidah Sirajuddin enggan berkomentar banyak. Dia mengakui masalah penyaluran terkendala pada persoalan dokumen.
Juru Bicara Makassar Recover , Heni Handayani mengatakan penyaluran anggaran harus dilakukan dengan sangat hati-hati.
"Karena itu menggunakan dana BTT (Belanja Tak Terduga) yang tidak ujug-ujug langsung dikeluarkan begitu saja. Ada syarat administrasi yang harus dipenuhi sehingga dana itu bisa dikeluarkan dan hak Detektor bisa diberikan," urainya.
Baca Juga: Pemkot Makassar Diminta Segera Tuntaskan Persoalan Insentif Detektor
Diketahui, total anggaran yang disiapkan untuk membayar insentif relawan Detektor mencapai Rp3 miliar atau senilai Rp300 ribu per orang selama sebulan. Sedangkan untuk tenaga kesehatan senilai Rp3,57 miliar atau Rp750 ribu untuk 5.000 nakes.
"Alokasi anggaran Rp3 miliar. Jadi sementara perampungan laporan administrasi. Eksekusi pembiayaan ada di Dinkes," ujarnya.
Plt Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar , Nursaidah Sirajuddin enggan berkomentar banyak. Dia mengakui masalah penyaluran terkendala pada persoalan dokumen.
Lihat Juga :
