Maksimal Kelola PAD dan Pendampingan UMKM, Gowa Raih Penghargaan dari OJK

GOWA - Otorisasi Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi, Maluku, Papua (Sulampapua) mengganjar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa dengan dua penghargaan pada acara Highlands Festival dan Bulan Inklusi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pemkab Gowa, berhasil meraih penghargaan sebagai Pemerintah Kabupaten Daerah Dengan Porsi Pendapatan Daerah Melalui QRIS Terbanyak Tahun 2021.



Selain itu, Pemkab Gowa juga dinilai berhasil melalui pendampingan kepada pelaku usaha mikro kecil dan menengah, (UMKM) khususnya yang bergerak di sektor peternakan. Di mana capaian tersebut didapat dengan menerima penghargaan TPAKD Terbaik Dengan Program Pendampingan Kepada UMKM Sektor Peternakan Tahun 2021.

Wakil Bupati Gowa Abd Rauf Malaganni mengaku sangat bangga dengan pencapaian yang diterima Pemkab Gowa, melalui kinerja maksimal para jajaran SKPD dan stakeholder terkait.

Misalnya, upaya yang dilakukan Bapenda Kabupaten Gowa dengan mendorong transaksi digital melalui QRIS pada sejumlah rumah makan dan tempat perbelanjaan.

"Penghargaan yang diraih tidak lepas dari peran seluruh jajaran SKPD dan stakeholder yang telah bersinergi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Termasuk diera pendemi Covid-19, sehingga kita mampu meraih penghargaan ini," ungkapnya seusai menerima penghargaan Kedua penghargaan di Hotel Misiliana Toraja, Kabupaten Toraja Utara, Senin (4/10/2021).

Apalagi di tahun-tahun mendatang, Pemkab Gowa telah mengusung sejumlah upaya dalam mendorong pendapatan asli daerah. Begitupun pada upaya mendorong peningkatan sektor peternakan akan terus dilakukan dengan lebih maksimal, bahkan di tingkatkan.

Sementara, Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan RI Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Tirta Segara mengatakan, untuk membangkitkan kembali sektor pariwisata dan mengakselerasi roda perekonomian terutama dimasa pandemi Covid-19 , semua akses keuangan masyarakat diharapkan dapat dipulihkan.



"Alhamdulillah kita patut bersyukur bahwa tingkat akses keuangan secara nasional sudah mencapai 76 persen," katanya.



Ia menyebutkan, tingkat inklusi di Sulawesi Selatan pada 2019 berdasarkan survey yang dilakukan OJK lebih tinggi dibandingkan tingkat inklusi keuangan nasional yakni sebesar 87 persen. Hanya saja meski demikian tingkat inklusi keuangan tersebut masih belum merata.

"Akses keuangan diperkotaan tercatat 83,6 persen atau lebih tinggi dari rata-rata nasional tetapi masih butuh pertimbangan karena untuk diwilayah pedesaan tingkat inklusi atau akses keuangannya belum mencapai 68 persen, jadi ini perlu didorong," jelasnya.