Dewan Pendidikan Harapkan Kesejahteraan Guru di Kota Makassar
loading...
Dewan Pendidikan harap kesejahteraan guru di Makassar diperhatikan. Foto: Sindonews/dok
A
A
A
MAKASSAR - Kesejahteraan guru honorer di Kota Makassar dianggap masih minim, padahal perannya dianggap krusial dalam memajukan pendidikan di Kota Makassar.
Hal ini diutarakan juru Bicara Dewan Pendidikan Kota Makassar Fachruddin Palapa menanggapi tes PPPK yang mulai digelar Kemendikbudristek pada hari ini (13/9/2021).
Persoalan guru di Kota Makassar kata dia, masih menyisakan masalah yang pelik. Banyak di antara guru-guru yang jauh dari sejahterah dengan upah yang tak layak, padahal perannya sangat besar dalam memajukan kesejahteraan bangsa.
"Harapannya kami begitu, bahwa pemerintah kota harus tetap memberikan perhatian untuk kesejahteraan guru. Karena sejauh ini untuk guru honor misalnya hanya mengandalkan gaji dari sekolah, dan itu sangat minim," ujarnya.
Tenaga honorer menurutnya perlu diakomodir dengan baik oleh pemkot, semisal perlunya insentif khusus bagi mereka. Terutama daerah kepulauan.
Dari hasil pantauannya bersama dewan pendidikan di pulau-pulau terluar Makassar banyak temuan guru yang mamiliku upah tak layak.
"Dewan pendidikan ke Pulau Lakkang (Kecamatan Tallo) itu masih banyak guru di sana yang gajinya hanya 500 (ribu) perbulan, kita juga datangi Langkai (Ujung Tanah), kondisinya tidak berbeda," ujarnya.
Sebagian besar guru-guru utamanya yang mengakomodir daerah-daerah pesisir adalah guru honorer, peran mereka dianggap besar untuk mewujudkan pendidikan yang adil bagi warga pulau.
"Kontribusi mereka ini lebih besar, dibanding guru PNS (pulau). Tapi justru sampai saat ini kesejahteraannya belum terlalu diperhatikan," lanjut
Lebih jauh dirinya juga berharap kesejateraan guru bisa ditindaklanjuti lewat regulasi yang lebih baik setingkat Perda. Apalagi saat ini Ranperda Perlindungan Guru tengah berproses. Kebijakan-kebijakan dalam kesejahteraan guru diharapkan bisa ikut dimuat dalam perda tersebut.
"Kalau dewan pendidikan diminta masukan, tentu kita berharap, selain regulasi untuk keamanan guru, Perda itu juga bisa mengatur tentang kesejahteraan guru," pungkasnya.
Hal ini diutarakan juru Bicara Dewan Pendidikan Kota Makassar Fachruddin Palapa menanggapi tes PPPK yang mulai digelar Kemendikbudristek pada hari ini (13/9/2021).
Persoalan guru di Kota Makassar kata dia, masih menyisakan masalah yang pelik. Banyak di antara guru-guru yang jauh dari sejahterah dengan upah yang tak layak, padahal perannya sangat besar dalam memajukan kesejahteraan bangsa.
"Harapannya kami begitu, bahwa pemerintah kota harus tetap memberikan perhatian untuk kesejahteraan guru. Karena sejauh ini untuk guru honor misalnya hanya mengandalkan gaji dari sekolah, dan itu sangat minim," ujarnya.
Tenaga honorer menurutnya perlu diakomodir dengan baik oleh pemkot, semisal perlunya insentif khusus bagi mereka. Terutama daerah kepulauan.
Dari hasil pantauannya bersama dewan pendidikan di pulau-pulau terluar Makassar banyak temuan guru yang mamiliku upah tak layak.
"Dewan pendidikan ke Pulau Lakkang (Kecamatan Tallo) itu masih banyak guru di sana yang gajinya hanya 500 (ribu) perbulan, kita juga datangi Langkai (Ujung Tanah), kondisinya tidak berbeda," ujarnya.
Sebagian besar guru-guru utamanya yang mengakomodir daerah-daerah pesisir adalah guru honorer, peran mereka dianggap besar untuk mewujudkan pendidikan yang adil bagi warga pulau.
"Kontribusi mereka ini lebih besar, dibanding guru PNS (pulau). Tapi justru sampai saat ini kesejahteraannya belum terlalu diperhatikan," lanjut
Lebih jauh dirinya juga berharap kesejateraan guru bisa ditindaklanjuti lewat regulasi yang lebih baik setingkat Perda. Apalagi saat ini Ranperda Perlindungan Guru tengah berproses. Kebijakan-kebijakan dalam kesejahteraan guru diharapkan bisa ikut dimuat dalam perda tersebut.
"Kalau dewan pendidikan diminta masukan, tentu kita berharap, selain regulasi untuk keamanan guru, Perda itu juga bisa mengatur tentang kesejahteraan guru," pungkasnya.
(agn)
Explore More