Wacanakan Bangun Sirkuit Balap, Pemkot Butuh Anggaran Rp100 Miliar
loading...
A
A
A
MAKASSAR - Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar memastikan akan menganggarkan pembangunan sirkuit balap di Kelurahan Untia.
Wali Kota Makassar , Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto mengatakan anggarannya akan didorong pada APBD Perubahan 2021 mendatang.
Alasannya, sarana penyaluran bakat di tengah pandemi Covid-19 masih sangat minim. Fenomena street fighter belum lama ini dinilai menjadi satu contoh kongkret sulitnya anak muda menemukan wadah untuk menyalurkan bakatnya.
"Kalau sirkuit itu di Perubahan. Mudah-mudahan. Karena muncul fenomena Makassar Street Fighter. Itu berarti ada yang bisa meledak di anak muda setelah pandemi. Dilarang keluar, harus kita salurkan. Bahaya kalau tidak disalurkan," ujarnya.
Diketahui, anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan sirkuit balap tersebut cukup fantastis, yaitu mencapai Rp100 miliar. Termasuk di dalamnya fasilitas Gedung Olahraga (GOR) yang selanjutnya akan dibangun kawasan olahraga (KOR) secara berjenjang pada 2022 mendatang.
"Kita bilang salurkan baru kita tidak bikin sarana (ini) bukan solusi," tukasnya.
Dihubungi, Ketua Badan Anggaran DPRD Kota Makassar , Adi Rasyid Ali (ARA) mengaku cukup terkejut dengan penganggaran sirkuit balap tersebut.
Dia mengaku belum mendapatkan kabar apapun dari Pemkot. Meski dimikian, dirinya tidak ingin berkomentar banyak sebelum ada kejelasan, apalagi rencana itu dinilai masih sekadar wacana.
"Wow, nanti kita lihat (anggarannya), (ini) masih wacana," ujarnya singkat.
Jikapun Pemkot benar-benar serius untuk melakukan penanggaran pada Perubahan mendatang, dia menilai hal itu perlu terlebih dahulu dikaji dan didalami dengan baik bersama dengan DPRD Kota Makassar.
"(Pembangunan sirkuit ini) bisa ya bisa tidak, intinya kita akan pelajari, urgen atau tidak," lanjutnya.
Sebelumnya, wacana pembangunan KOR dan Sirkuit Balap tersebut sempat dikritisi Anggota Komisi A DPRD Kota Makassar, Abdul Azis Namu.
Pemkot diminta lebih bijak dalam menentukan program prioritas, misal RS Jumpandang Baru yang hingga kini belum juga dirampungkan.
"Kami sampaikan kita tetap perhatikan skala prioritas, anggaran yang tersedia yang mana yang paling membutuhkan. Kalau anggaran hanya cukup untuk RS, ke sana saja dulu. Nah KOR ini bisa setelah itu," ujarnya.
Wali Kota Makassar , Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto mengatakan anggarannya akan didorong pada APBD Perubahan 2021 mendatang.
Alasannya, sarana penyaluran bakat di tengah pandemi Covid-19 masih sangat minim. Fenomena street fighter belum lama ini dinilai menjadi satu contoh kongkret sulitnya anak muda menemukan wadah untuk menyalurkan bakatnya.
"Kalau sirkuit itu di Perubahan. Mudah-mudahan. Karena muncul fenomena Makassar Street Fighter. Itu berarti ada yang bisa meledak di anak muda setelah pandemi. Dilarang keluar, harus kita salurkan. Bahaya kalau tidak disalurkan," ujarnya.
Diketahui, anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan sirkuit balap tersebut cukup fantastis, yaitu mencapai Rp100 miliar. Termasuk di dalamnya fasilitas Gedung Olahraga (GOR) yang selanjutnya akan dibangun kawasan olahraga (KOR) secara berjenjang pada 2022 mendatang.
"Kita bilang salurkan baru kita tidak bikin sarana (ini) bukan solusi," tukasnya.
Dihubungi, Ketua Badan Anggaran DPRD Kota Makassar , Adi Rasyid Ali (ARA) mengaku cukup terkejut dengan penganggaran sirkuit balap tersebut.
Dia mengaku belum mendapatkan kabar apapun dari Pemkot. Meski dimikian, dirinya tidak ingin berkomentar banyak sebelum ada kejelasan, apalagi rencana itu dinilai masih sekadar wacana.
"Wow, nanti kita lihat (anggarannya), (ini) masih wacana," ujarnya singkat.
Jikapun Pemkot benar-benar serius untuk melakukan penanggaran pada Perubahan mendatang, dia menilai hal itu perlu terlebih dahulu dikaji dan didalami dengan baik bersama dengan DPRD Kota Makassar.
"(Pembangunan sirkuit ini) bisa ya bisa tidak, intinya kita akan pelajari, urgen atau tidak," lanjutnya.
Sebelumnya, wacana pembangunan KOR dan Sirkuit Balap tersebut sempat dikritisi Anggota Komisi A DPRD Kota Makassar, Abdul Azis Namu.
Pemkot diminta lebih bijak dalam menentukan program prioritas, misal RS Jumpandang Baru yang hingga kini belum juga dirampungkan.
"Kami sampaikan kita tetap perhatikan skala prioritas, anggaran yang tersedia yang mana yang paling membutuhkan. Kalau anggaran hanya cukup untuk RS, ke sana saja dulu. Nah KOR ini bisa setelah itu," ujarnya.
(agn)