Bupati Luwu Pastikan Kerjasama BPJS Ketenagakerjaan Berlanjut

LUWU - Bupati Luwu , Basmin Mattayang memastikan kerjasama kemitraan dengan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan tetap berlanjut hingga akhir tahun 2021 dan tahun 2022 mendatang.

Ini disampaikan Bupati Luwu , saat menerima kunjungan Rusdiansyah selaku Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Palopo di ruang kerjanya, Kantor Bupati Luwu, Senin, (30/8/2021).



Keseriusan Pemkab Luwu ini ditindaklanjuti dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) terkait kepesertaan non ASN dan petugas keagamaan di Kabupaten Luwu antara Bupati Luwu dan BPJS Ketenagakerjaan.

Basmin Mattayang, menyampaikan BPJS Ketenagakerjaan satu lembaga yang sangat baik, karena membantu dan bantuannya sangat luar biasa kepada masyarakat utamanya para pekerja baik swasta atapun pekerja negeri berstatus ASN.

"Kita menabung antara Rp10 ribu hingga Rp30 ribu per bulan sesuai program yang kita ikuti. Sementara manfaatnya luar biasa, bahkan bisa mendapat santunan hingga Rp42 juta kepada keluarga peserta sebagai ahli waris," ujarnya.

"Saya pikir Pemerintah Kabupaten Luwu tetap siap untuk bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan dan semogah kerjasama ini berlanjut terus," tambahnya.

Bupati Luwu menyampaikan tidak ada yang berkeinginan meninggal dalam keadaan bekerja. Namun demikian, kematian menjadi rahasia Allah SWT.

"Situasi ini telah dipikirkan oleh pemerintah dengan menghadirkan BPJS Ketenagakerjaan. Pemkab Luwu hadir sebagai pihak yang menyediakan anggaran kepersertaan warganya," ujarnya.



"Manfaat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sangatlah besar sehingga saya selaku Bupati Luwu memandang penting kerjasama ini dilanjutkan," lanjutnya.



Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Luwu, Syaiful Abdul Latief, dalam laporannya menyebutkan telah menjalin kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan selama 2 tahun.

Pada tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Luwu telah membayarkan iuran peserta non ASN terdiri dari OPD dan Puskesmas, serta guru SD/SMP sebanyak 6.238 orang dan aparat desa sebanyak 1.953 orang dengan jumlah iuran Januari hingga Agustus untuk non ASN sebesar Rp108.392.715 dan aparat desa sebesar Rp221.893.519.

"Jumlah peserta non ASN yang meninggal dunia di tahun 2021 sebanyak 6 orang dengan jumlah klaim sebesar Rp252.000.000 dan Aparat Desa sebanyak 3 orang dengan nilai klaim sebanyak Rp126.000.000," papar Saiful.