Pemerintah Harus Barhati-Hati Lakukan Pelonggaran PPKM
Senin, 09 Agustus 2021 - 09:48 WIB
loading...
Pemerintah diminta berhati-hati melakukan pelonggaran usai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 di sejumlah daerah berakhir hari ini, Senin (9/8/2021). Foto/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah diminta berhati-hati melakukan pelonggaran usai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 di sejumlah daerah berakhir hari ini, Senin (9/8/2021).
Anggota Komisi IX DPR , Nurhadi mengatakan data sepekan ini terlihat kasus positif Covid-19 masih fluktuatif. Sehingga perlu pemetaan dan harus hati-hati dalam menurunkan level suatu daerah. Karenanya, perlu kajian dan pertimbangan matang.
"Selain itu kasus kematian tampaknya menjadi PR berat pemerintah. Penurunan kasus lebih kepada penurunan testing, sehingga positivity rate-nya masih tinggi," terang Nurhadi.
Meski demikian, jika lihat perkembangannya, sejumlah daerah sudah menunjukkan penurunan kasus Covid-19 dan berbagai indikator lainnya, namun ada juga daerah yang justru meningkat.
Nurhadi berpandangan bila kasus Covid-19 di daerah sudah melandai, pasien positif banyak yang sembuh, angka kematian menurun, BOR (bed occupancy rate) di rumah sakit (RS) sudah longgar dan vaksinasi sudah berjalan dengan prosentase tinggi, ada baiknya pemerintah melakukan pembukaan PPKM secara bertahap.
Baca Juga: PPKM Berakhir Hari Ini, Luhut Bakal Gencarkan 3T dengan Aplikasi SILACAK
"Bagi daerah yang kasusnya masih tinggi, PPKM atau pembatasan mobilitas masyarakat baiknya tetap diperpanjang dengan catatan harus ada perhatian lebih berupa jaring pengaman sosial bagi masyarakat yang terdampak," ujarnya.
Karena indikator di setiap daerah yang berbeda, lanjut dia, ada yang kasusnya naik dan ada juga yang melandai. Bahkan di tingkat kecamatan dalam satu kabupaten/kota kasusnya bervariatif. Jadi penanganannya tidak mesti harus disamakan.
"Oleh karenanya, pemerintah daerah harus lebih kreatif dan inovatif," kata Nurhadi.
Adapun jaring pengaman sosial atau bantuan sosial (bansos), politikus Partai Nasdem ini menambahkan, jaring pengaman sosial bisa bersumber dari anggaran negara, daerah atau dari sumbangan masyarakat. Karena, akhir-akhir ini semua menyaksikan di media sosial (medsos) banyaknya masyarakat yang hatinya tersentuh dan ikut serta membantu masyarakat yang sedang kekurangan dan kesusahan.
"Saya meyakini, dengan semangat gotong royong, saling percaya dan guyub rukun antar masyarakat, kita semua bisa segera melewati masa-masa yang memprihatinkan di masa pandemi ini," harapnya.
Baca Juga: Kasus Kematian COVID-19 Masih Tinggi, PPKM Level 4 Diperpanjang atau Dilonggarkan?
Anggota Komisi IX DPR , Nurhadi mengatakan data sepekan ini terlihat kasus positif Covid-19 masih fluktuatif. Sehingga perlu pemetaan dan harus hati-hati dalam menurunkan level suatu daerah. Karenanya, perlu kajian dan pertimbangan matang.
"Selain itu kasus kematian tampaknya menjadi PR berat pemerintah. Penurunan kasus lebih kepada penurunan testing, sehingga positivity rate-nya masih tinggi," terang Nurhadi.
Meski demikian, jika lihat perkembangannya, sejumlah daerah sudah menunjukkan penurunan kasus Covid-19 dan berbagai indikator lainnya, namun ada juga daerah yang justru meningkat.
Nurhadi berpandangan bila kasus Covid-19 di daerah sudah melandai, pasien positif banyak yang sembuh, angka kematian menurun, BOR (bed occupancy rate) di rumah sakit (RS) sudah longgar dan vaksinasi sudah berjalan dengan prosentase tinggi, ada baiknya pemerintah melakukan pembukaan PPKM secara bertahap.
Baca Juga: PPKM Berakhir Hari Ini, Luhut Bakal Gencarkan 3T dengan Aplikasi SILACAK
"Bagi daerah yang kasusnya masih tinggi, PPKM atau pembatasan mobilitas masyarakat baiknya tetap diperpanjang dengan catatan harus ada perhatian lebih berupa jaring pengaman sosial bagi masyarakat yang terdampak," ujarnya.
Karena indikator di setiap daerah yang berbeda, lanjut dia, ada yang kasusnya naik dan ada juga yang melandai. Bahkan di tingkat kecamatan dalam satu kabupaten/kota kasusnya bervariatif. Jadi penanganannya tidak mesti harus disamakan.
"Oleh karenanya, pemerintah daerah harus lebih kreatif dan inovatif," kata Nurhadi.
Adapun jaring pengaman sosial atau bantuan sosial (bansos), politikus Partai Nasdem ini menambahkan, jaring pengaman sosial bisa bersumber dari anggaran negara, daerah atau dari sumbangan masyarakat. Karena, akhir-akhir ini semua menyaksikan di media sosial (medsos) banyaknya masyarakat yang hatinya tersentuh dan ikut serta membantu masyarakat yang sedang kekurangan dan kesusahan.
"Saya meyakini, dengan semangat gotong royong, saling percaya dan guyub rukun antar masyarakat, kita semua bisa segera melewati masa-masa yang memprihatinkan di masa pandemi ini," harapnya.
Baca Juga: Kasus Kematian COVID-19 Masih Tinggi, PPKM Level 4 Diperpanjang atau Dilonggarkan?
(agn)
Lihat Juga :
