Mensos: Harga Komoditas Pangan di E-Warung Harus Wajar
Selasa, 27 Juli 2021 - 20:14 WIB
loading...
Mensos berdialog dengan warga menggali dan memastikan harga komoditas pangan yang dibeli di E-Warong harus dengan harga wajar. Foto: iNewsTV/Suryono Sukarno
A
A
A
PEKALONGAN - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini kembali melanjutkan pemantauan penyaluran bantuan sosial di daerah dan memastikan pemenuhan hak-hak warga penerima bantuan .
Karena itu, Mensos meminta pemerintah daerah (Pemda) mengawal dengan sungguh-sungguh penyaluran bantuan tersebut. Bahkan dalam setiap kunjungannya ke daerah, Mensos menekankan akurasi dan kecepatan penyaluran bantuan.
Dalam kunjungannya, Mensos dan rombongan bergerak menuju Kota Pekalongan , dan mengunjungi rumah KPM penerima BST di Desa Panjang Wetan Kec Pekalongan Utara, di dua lokasi berbeda.
Baca juga: Emosi Risma Meledak saat Kunjungan Kerja di Tuban, Ini Penyebabnya
Kepada setiap KPM yang ditemui, dia selalu mengecek kesesuaian bantuan, baik dari jumlah, kualitas barang, ketepatan sasaran, dan aspek pemenuhan hak-hak KPM.
Dalam kesempatan itu, Mensos sempat berdialog cukup panjang denganRudiyanto (48). Mensos menggali dan memastikan harga komoditas pangan yang dibeli di E-Warong harus dengan harga wajar.
“KPM tidak boleh diberikan barang secara paket. Karena kan belum tentu sesuai dengan kebutuhan mereka," kata Mensos didampingi Wali Kota Pekalongan A. Afzan Arslan Djunaid (27/7/2021).
Baca juga: Panti Jompo Pekalongan Kesulitan Oksigen, Dua Penghuni Terpapar COVID Meninggal
Mensos bahkan tidak dapat menyembunyikan kekecewaannya karena mendapati harga barang yang mahal dan juga barang diberikan secara paket kepada KPM BPNT/Kartu Sembako. "Saya sudah siapkan sistem yang membuat KPM bisa memilih barang sesuai dengan yang dibutuhkan. Nanti biar E-warong bersaing dengan toko lain. Kan kashian kalau orang miskin dapat harga leboh mahal," kata Mensos.
Mensos Risma meminta semua pihak untuk mengawal penyaluran bansos dengan mematuhi prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi anggaran. Mensos juga mengajak jajaran Forkompimda Kota Pekalongan dan masyarakat setempat untuk bersama-sama memutuskan mata rantai pandemi.
Baca juga: Jual Tabung Oksigen dengan Harga Tak Wajar, Pria Ini Diringkus Tim Intelijen Kejari Surabaya
Penyaluran bantuan sosial di Kota Pekalongan cukup memuaskan. Penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) di kota batik ini cukup menggembirakan. Alokasi penerima BST Kota Pekalongan sebanyak 13.990 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), per 26 Juli jam 24.00, telah salur sebanyak 12.180 KPM (87,06%).
Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 3438 KPM telah salur sebanyak 3.176 (92,38%). Kemudian untuk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Program Sembako pada Mei Juni sebanyak 18.054 KPM dan telah salur kepada 17365 KPM (96,1%).
Karena itu, Mensos meminta pemerintah daerah (Pemda) mengawal dengan sungguh-sungguh penyaluran bantuan tersebut. Bahkan dalam setiap kunjungannya ke daerah, Mensos menekankan akurasi dan kecepatan penyaluran bantuan.
Dalam kunjungannya, Mensos dan rombongan bergerak menuju Kota Pekalongan , dan mengunjungi rumah KPM penerima BST di Desa Panjang Wetan Kec Pekalongan Utara, di dua lokasi berbeda.
Baca juga: Emosi Risma Meledak saat Kunjungan Kerja di Tuban, Ini Penyebabnya
Kepada setiap KPM yang ditemui, dia selalu mengecek kesesuaian bantuan, baik dari jumlah, kualitas barang, ketepatan sasaran, dan aspek pemenuhan hak-hak KPM.
Dalam kesempatan itu, Mensos sempat berdialog cukup panjang denganRudiyanto (48). Mensos menggali dan memastikan harga komoditas pangan yang dibeli di E-Warong harus dengan harga wajar.
“KPM tidak boleh diberikan barang secara paket. Karena kan belum tentu sesuai dengan kebutuhan mereka," kata Mensos didampingi Wali Kota Pekalongan A. Afzan Arslan Djunaid (27/7/2021).
Baca juga: Panti Jompo Pekalongan Kesulitan Oksigen, Dua Penghuni Terpapar COVID Meninggal
Mensos bahkan tidak dapat menyembunyikan kekecewaannya karena mendapati harga barang yang mahal dan juga barang diberikan secara paket kepada KPM BPNT/Kartu Sembako. "Saya sudah siapkan sistem yang membuat KPM bisa memilih barang sesuai dengan yang dibutuhkan. Nanti biar E-warong bersaing dengan toko lain. Kan kashian kalau orang miskin dapat harga leboh mahal," kata Mensos.
Mensos Risma meminta semua pihak untuk mengawal penyaluran bansos dengan mematuhi prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi anggaran. Mensos juga mengajak jajaran Forkompimda Kota Pekalongan dan masyarakat setempat untuk bersama-sama memutuskan mata rantai pandemi.
Baca juga: Jual Tabung Oksigen dengan Harga Tak Wajar, Pria Ini Diringkus Tim Intelijen Kejari Surabaya
Penyaluran bantuan sosial di Kota Pekalongan cukup memuaskan. Penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) di kota batik ini cukup menggembirakan. Alokasi penerima BST Kota Pekalongan sebanyak 13.990 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), per 26 Juli jam 24.00, telah salur sebanyak 12.180 KPM (87,06%).
Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 3438 KPM telah salur sebanyak 3.176 (92,38%). Kemudian untuk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Program Sembako pada Mei Juni sebanyak 18.054 KPM dan telah salur kepada 17365 KPM (96,1%).
(nic)
Lihat Juga :
