Ratusan Massa Geruduk Balai Kota Bandung, Protes PPKM Darurat
loading...
A
A
A
BANDUNG - Ratusan massa dari berbagai elemen seperti Literasi Pemuda Bandung, driver ojek online, dan perwakilan pedagang, menggelar aksi unjuk rasa di pintu masuk Balai Kota Bandung, Jalan Wastukencana, Kota Bandung, Rabu (21/7/2021). Aksi unjuk rasa digelar menolak PPKM Darurat.
Sebelum berkumpul di Balai Kota Bandung, massa driver ojek online sempat berkonvoi melintasi beberapa ruas jalan di Kota Bandung. Mereka juga menyuarakan agar beberapa penyekatan jalan di Kota Bandung dibuka.
Informasi yang dihimpun MNC Portal, aksi tersebut menuntut beberapa hal imbas dilakukannya PPKM Darurat. "Tolak PPKM sekarang juga," teriak peserta aksi.
Baca juga: gas Oksigen Jabar Siaga Penuh Atasi Kondisi Darurat di Rumah Sakit
Beberapa poin yang menjadi tuntutan aksi adalah menurut agar PPKM Darurat dievaluasi total, karena dianggap gagal. Massa juga menurut agar adanya transparansi anggaran Covid 19 Kota bandung. "Mendesak BPK dan KPK untuk memeriksa dugaan korupsi anggaran covid 19," bunyi tuntutan massa.
Sementara tuntutan lainnya yaitu dugaan adanya pembungkaman sipil di kota bandung dengan Adanya Peraturan wali kota yang tidak Pro Rakyat. Identifikasi dan usut tuntas 196 jenazah TPU cikadut yang digali kembali dikarenakan ternyata non reaktif Covid 19.
Pada poin tuntutan, mereka juga menyebut Ketua Gugus tugas Covid 19 telah Gagal. Kemudian hukum mati koruptor Bansos dan pengadaan alat kesehatan serta pejabat yang korupsi di masa pandemi.
Sebelum berkumpul di Balai Kota Bandung, massa driver ojek online sempat berkonvoi melintasi beberapa ruas jalan di Kota Bandung. Mereka juga menyuarakan agar beberapa penyekatan jalan di Kota Bandung dibuka.
Informasi yang dihimpun MNC Portal, aksi tersebut menuntut beberapa hal imbas dilakukannya PPKM Darurat. "Tolak PPKM sekarang juga," teriak peserta aksi.
Baca juga: gas Oksigen Jabar Siaga Penuh Atasi Kondisi Darurat di Rumah Sakit
Beberapa poin yang menjadi tuntutan aksi adalah menurut agar PPKM Darurat dievaluasi total, karena dianggap gagal. Massa juga menurut agar adanya transparansi anggaran Covid 19 Kota bandung. "Mendesak BPK dan KPK untuk memeriksa dugaan korupsi anggaran covid 19," bunyi tuntutan massa.
Sementara tuntutan lainnya yaitu dugaan adanya pembungkaman sipil di kota bandung dengan Adanya Peraturan wali kota yang tidak Pro Rakyat. Identifikasi dan usut tuntas 196 jenazah TPU cikadut yang digali kembali dikarenakan ternyata non reaktif Covid 19.
Pada poin tuntutan, mereka juga menyebut Ketua Gugus tugas Covid 19 telah Gagal. Kemudian hukum mati koruptor Bansos dan pengadaan alat kesehatan serta pejabat yang korupsi di masa pandemi.
(msd)