Soal Pencairan Insentif Nakes, Dinkes Sudah Buat Kodefikasi ke Kemendagri
loading...
Kepala Dinas Kesehatan, KBB, Eisenhower Sitanggang. Foto/Dok.MPI
A
A
A
BANDUNG BARAT - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bandung Barat (KBB) memastikan pengajuan insentif bagi tenaga kesehatan (nakes) sudah diserahkan ke pusat.
Untuk di KBB total ada sebanyak 652 nakes yang diusulkan agar dibayarkan insentifnya oleh pemerintah. Berkaca pada tahun sebelumnya, total anggaran yang dibayarkan mencapai Rp23 miliar.
"Sebenarnya keterlambatan ini bukan hanya di KBB saja, tapi hampir di semua daerah juga. Tapi sekarang sudah diajukan ke pusat dan semoga secepatnya bisa dicairkan," kata Kepala Dinas Kesehatan, KBB, Eisenhower Sitanggang, Rabu (14/7/2021).
Dia menjelaskan, jika keterlambatan pencairan insentif nakes di KBB ada pada sistem administrasi. Penganggaran insentif nakes di daerah sudah dibuatkan kodefikasinya oleh Kementerian Dalam Negeri dan Keputusan Menteri Kesehatan.
Itu semua baru turun pada akhir April, sementara di bulan Maret belum ada edaran dari Kemendagri bahwa itu harus dimasukkan ke kodefikasi yang sebenarnya di SIPD. Setelah tahap satu berjalan sekarang barulah di tahap dua akan dimasukkan ke kodefikasi yang sebenarnya sesuai Permendagri.
"Jadi keterlambatan ini memang murni karena administrasi, dan kondisi itu terjadi juga di daerah lainnya. Sebab acuan dari pusatnya seperti itu," imbuhnya. Baca juga: Bandung Barat HUT Ke-14, Warga Diajak Disiplin Terapkan Prokes
Diakuinya, keuangan daerah juga saat ini sedang terkontraksi akibat penanganan COVID-19. Sehingga memang ada prosedur yang harus dilalui, jadi semoga para nakes di rumah sakit bisa memaklumi kondisinya. "Akhir Juli ini kita genjot jadi mudah-mudahan bisa segera terealisasi," pungkasnya.
Seperti diketahui tenaga kesehatan di KBB mengeluh lantaran insentif yang menjadi hak mereka belum juga cair terhitung sejak bulan Januari hingga Juli 2021. Padahal selama ini mereka harus bekerja keras menangani pasien COVID-19 yang kasusnya masih tinggi di KBB.
Untuk di KBB total ada sebanyak 652 nakes yang diusulkan agar dibayarkan insentifnya oleh pemerintah. Berkaca pada tahun sebelumnya, total anggaran yang dibayarkan mencapai Rp23 miliar.
"Sebenarnya keterlambatan ini bukan hanya di KBB saja, tapi hampir di semua daerah juga. Tapi sekarang sudah diajukan ke pusat dan semoga secepatnya bisa dicairkan," kata Kepala Dinas Kesehatan, KBB, Eisenhower Sitanggang, Rabu (14/7/2021).
Dia menjelaskan, jika keterlambatan pencairan insentif nakes di KBB ada pada sistem administrasi. Penganggaran insentif nakes di daerah sudah dibuatkan kodefikasinya oleh Kementerian Dalam Negeri dan Keputusan Menteri Kesehatan.
Itu semua baru turun pada akhir April, sementara di bulan Maret belum ada edaran dari Kemendagri bahwa itu harus dimasukkan ke kodefikasi yang sebenarnya di SIPD. Setelah tahap satu berjalan sekarang barulah di tahap dua akan dimasukkan ke kodefikasi yang sebenarnya sesuai Permendagri.
"Jadi keterlambatan ini memang murni karena administrasi, dan kondisi itu terjadi juga di daerah lainnya. Sebab acuan dari pusatnya seperti itu," imbuhnya. Baca juga: Bandung Barat HUT Ke-14, Warga Diajak Disiplin Terapkan Prokes
Diakuinya, keuangan daerah juga saat ini sedang terkontraksi akibat penanganan COVID-19. Sehingga memang ada prosedur yang harus dilalui, jadi semoga para nakes di rumah sakit bisa memaklumi kondisinya. "Akhir Juli ini kita genjot jadi mudah-mudahan bisa segera terealisasi," pungkasnya.
Seperti diketahui tenaga kesehatan di KBB mengeluh lantaran insentif yang menjadi hak mereka belum juga cair terhitung sejak bulan Januari hingga Juli 2021. Padahal selama ini mereka harus bekerja keras menangani pasien COVID-19 yang kasusnya masih tinggi di KBB.
(don)
Explore More