Suara Hati Nakes Bandung Barat, Insentif Penanganan COVID-19 Belum Turun Tujuh Bulan

BANDUNG BARAT - Insentif penanganan COVID-19 bagi tenaga kesehatan (nakes) di Kabupaten Bandung Barat (KBB) sejak Januari sampai Juli 2021 ini belum juga dibayarkan.

Kondisi tersebut dikeluhkan para nakes mengingat sudah lebih dari setengah tahun insentif itu belum dibayarkan. Sementara di sisi lain mereka tetap harus bekerja profesional menangani pasien COVID-19.

"Dari Januari sampai Juli sekarang, insentif kami belum cair. Ya pengennya segera dibayarkan karena kami butuh untuk memenuhi kebutuhan," kata salah seorang nakes di RSUD milik Pemda KBB yang minta namanya tidak disebutkan.

Baca juga: Dipecat Gara-gara Tak Pakai Masker hingga Viral di Medsos, Kuli Bangunan Malah Ketiban Rezeki

Dirinya pernah menanyakan perihal keterlambatan pencairan tersebut ke manajemen rumah sakit tempatnya bekerja. Namun rumah sakit tidak bisa memberikan jawaban soal kepastian kapan insentif tersebut akan dicairkan. Meskipun pihak rumah sakit juga sudah mencoba menanyakan hal ini ke Pemda KBB.

Menurutnya, kejadian seperti ini bukan kali pertama terjadi. Sebelumnya hal serupa dialami para nakes meskipun akhirnya mereka menerima insentif
tersebut. "Ini pernah terjadi tahun lalu, dan insentif dibayarkan sampai Desember 2020. Tapi untuk yang 2021 ini belum ada kabar," keluhnya.

Mereka juga mengkritisi sarana dan prasarana bagi nakes yang langsung bersentuhan dengan pasien terpapar COVID-19. Namun meski banyak permasalahan yang dihadapi, dia dan nakes lainnya tetap bekerja secara profesional menangani pasien COVID-19 yang saat ini masih tinggi.

"Lelah iya, capek juga, tapi kami tetap bekerja profesional agar pasien sembuh dan berharap pandemi COVID-19 segera berakhir," kata dia.

Baca juga: Nekat Gelar Syukuran Pernikahan saat PPKM Darurat, Warga Ini Didenda

Kepala Dinas Kesehatan KBB Eisenhower Sitanggang belum memberikan jawaban terkait keterlambatan pencairan insentif
nakes tersebut. Sementara anggota Komisi IV DPRD KBB, Iwan Setiawan menyayangkan belum turunnya insentif bagi para garda terdepan penanganan COVID-19 tersebut.

Informasi yang diperolehnya, persoalan itu terjadi akibat adanya kendala pemberkasan pengajuan ke Kemenkes. Sebab daerah tidak bisa secara parsial mengajukan dari satu per satu rumah sakit, tapi harus sekaligus. Sejauh ini pengajuan sudah dilakukan dan tinggal menunggu turun dari pusat.

Hal ini, kata Iwan, harus jadi pelajaran bagi Dinkes ke depannya supaya sigap dan cepat dalam pengajuan pemberkasan agar tidak ada keterlambatan. Sementara bagi pemerintah pusat juga mesti cepat membayarkan insentif ke para nakes, mengingat peran sentral mereka sangat penting dalam penanganan COVID-19.

"Harus segera ada solusi, nakes dalam penanganan COVID-19 semestinya dapat perhatian lebih. Pemda KBB (Dinkes) harus secepatnya berkoordinasi untuk mencari jalan keluar, Komisi IV juga akan mendorong untuk mencari solusi," kata politisi Partai Demokrat ini.