DPRD Makassar Minta Pajak Sembako Agar Dikaji Ulang

MAKASSAR - Rencana Pemerintah Pusat menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% untuk kebutuhan sembilan bahan pokok (sembako) mendapat sorotan dari sejumlah pihak. Salah satunya, DPRD Makassar .

Rencana itu tercantum dalam revisi kelima Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU-KUP). Dalam revisi tersebut, rencana pajak sembako yang akan dinaikkan mulai dari beras, gabah, garam hingga gula.



Dewan menilai di tengah kondisi perekonomian yang sedang terpuruk, pemerintah pusat tidak semestinya menaikkan PPN sembako . Ibarat pepatah sudah jatuh tertimpa tangga pula.

Ketua Fraksi PKS DPRD Makassar, Andi Hadi Ibrahim Baso mengaku kecewa dengan rencana kenaikan PPN sembako yang diwacanakan pemerintah pusat. Apalagi, pada kondisi saat ini tidak sedikit masyarakat yang kena PHK.

"Inikan sangat ironis, maunya pemerintah harus berpikir bagaimana menyiapkan lapangan pekerjaan karena di masa pandemi ini banyak merugikan masyarakat kelas menengah ke bawah," kata Andi Hadi, kepada KORAN SINDO, kemarin.

Karenanya itu, kata dia, Fraksi PKS baik di tingkat pusat maupun daerah meminta pemerintah untuk mengkaji ulang rencana kenaikan PPN sembako 12%. Jangan sampai, kebijakan yang dikeluarkan justru semakin membuat kondisi masyarakat kiat terpuruk di tengah pandemi Covid-19.

"Kami Fraksi PKS di pusat (DPR-RI) sementara melobi, agar pemerintah melihat kembali kebijakan tersebut. Jangan sampai itu diberlakukan masyarakat bukannya bahagia tapi semakin menjerit. Saya pikir pemerintah juga punya hati," ujar Anggota Komisi B DPRD Makassar itu.



Menurut dia, pemerintah seharusnya tidak tebang pilih. Pasalnya berbagai kebijakan relaksasi pajak diberikan kepada pelaku usaha, sedangkan masyarakat ekonomi lemah dibebankan dengan PPN saat hendak membeli sembako.

"Kami menolak kebijakan tersebut. Masa di tengah orang susah beli makanan ada lagi dikenakan pajak . Kita melihat terjadi ketidakadilan. Mestinya cukai rokok saja yang di kasih tinggi karena secara medis sudah tidak bagus untuk kesehatan tapi masih dibiarkan menyebar," beber dia.

Rencana itu juga menuai protes dari Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fraksi PPP, Amir Uskara. Dia meminta pemerintah membatalkan rencana mengenakan PPN sembako. Sebab menurut dia, sembako yang dikenakan pajak berpotensi menaikkan angka penduduk kemiskinan karena daya beli yang menurun.



"Kita minta supaya sembako tak kena pajak. Saya belum terima draft RUU KUP, tapi kalau terkait sembako yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat juga kena pajak pastinya akan menurunkan daya beli masyarakat dan berpotensi meningkatkan presentase penduduk miskin apa lagi dalam kondisi pandemi saat ini," ujar dia.

Legislator asal Sulsel itu juga mengkritik rencana PPN akan naik menjadi 12%. Dia menekankan bahwa beban pajak juga akan berpengaruh pada pola konsumsi warga. Dia menyebut perubahan tarif PPN 12% perlu ada kajian mendalam, harus ekstra hati-hati karena ekonomi ekonomi masyarakat saat ini sedang berada dalam fase pemulihan.

Rencana sembako yang akan dikenakan pajak ini, kata dia, dipastikan akan memberatkan masyarakat menengah ke bawah. Apalagi di tengah pandemi Covid-19, angka kemiskinan semakin meningkat.

"Konsumsi rumah tangga sebagai porsi terbesar PDB atau 57% masih membutuhkan kebijakan fiskal yang akomodatif. Sementara setiap ada beban pajak yang meningkat maka masyarakat berubah pola konsumsinya, lebih berhemat atau mengurangi belanja barang kebutuhan lain," tegas dia.