Dewan Minta Pembelajaran Tatap Muka di Makassar Tetap Dilaksanakan
loading...
A
A
A
MAKASSAR - Di tengah lonjakan kasus penyebaran Covid-19 di Kota Makassar, anggota Komisi D Kota DPRD Makassar Al Hidayat Samsu meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar tetap melanjutkan rencana sistem pembelajaran tatap muka (PTM).
Menurutnya, kondisi dunia pendidikan di tengah pandemi Covid-19 sudah cukup mengkhawatirkan, kualitas peserta didik kian menurun akibat sistem pembelajaran jarak jauh, dan pemerintah sudah seharusnya mulai menerapkan sekolah tatap muka.
"Untuk sekolah tatap muka ini, saya pikir pemerintah harus segera menjemput bola, karena arah pendidikan kita hilang, tidak ada arahnya. Kualitas anak didik kita yang sekolah lewat online itu bisa dikatakan tidak ada kualitas," kata Al Hidayat Samsu kepada KORAN SINDO Rabu, (09/06/2021).
Soal pandemi Covid-19, pemerintah sudah menemui solusi melalui vaksinasi guru dan tenaga pendidik di sekolah. Sedangkan untuk peserta didik pemerintah kota segera melakukan testing atau swab tes antigen.
Sehingga, aman tidaknya peserta didik belajar tatap muka bergantung kesiapan sarana dan prasarana protokol kesehatan (prokes) di sekolah. Kepala sekolah (kasek) mesti memberikan jaminan kemanan bagi peserta didik dan guru-guru.
Apalagi, Disdik Makassar telah menyiapkan petunjuk teknis (juknis) yang telah dirumuskan 46 indikator sekolah tatap muka yang dibagi ke dalam empat komponen. Diantaranya, administrasi, jadwal, fasilitas, dan faktor resiko.
"Saya kira kita sudah ada vaksin untuk guru. Jadi tingkat keamanannya bergantung dari kepala sekolah, bagaimana menyiapkan seluruh infrastruktur di sekolah. Di sini, Pemkot Makassar hadir untuk mengintruksi seluruh kepala sekolah," paparnya.
Legislator PDIP itu berpendapat, Pemkot Makassar mestinya realistis. Pasalnya, hampir seluruh fasilitas umum mulai dari mal, pasar, hingga tempat wisata telah dibuka meski kasus Covid-19 terus menanjak.
"Tidak ada yang sulit untuk melaksanakan itu (sekolah tatap muka) yang jelas prokes. Saya pikir IDI betul meminta uji coba sekolah tatap muka ditinjau ulang, tapi kita mesti lihat mal buka, bioskop buka, kok sekolah tidak buka," ungkapnya.
Pendapat lain justru disampaikan Ketua Komisi D DPRD Makassar Wahab Tahir. Pemkot Makassar perlu melihat perkembangan kasus Covid-19 sebelum melakukan uji coba sekolah tatap muka .
Dia meminta pemerintah kota dalam hal ini Dinas Pendidikan (Disdik) Makassar tidak gegabah dalam menggelar sistem pembelajaran tatap muka. Pemkot harus memastikan belajar di sekolah peserta didik dan orang tua bisa merasa aman.
"Kalau Makassar masih orange sebaiknya tunda dulu agar tidak menimbulkan masalah. Jadi biarkan dulu menjadi zona hijau atau kasusnya mulai melandai baru dilakukan uji coba tatap muka," tandasnya.
Sebelumnya, Plt Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar Nielma Palamba menyatakan, Kota Makassar tidak akan memaksakan pergelaran tatap muka bagi sekolah jika tidak siap pada Juli 2021 mendatang.
Nielma mengaku pergelaran tatap muka harus memenuhi beberapa aspek keamanan, hal itu telah dirumuskan ke dalam 46 indikator sekolah tatap muka yang dibagi ke dalam 4 komponen.
"Jadi bisa tidaknya itu dari hasil verifikasi. Jadi saya tidak bisa pastikan semua sekolah bisa penuhi semua indikatornya, dan jangan dipaksakan, karena kan kesehatan diatas segalanya," ucapnya.
Menurutnya, kondisi dunia pendidikan di tengah pandemi Covid-19 sudah cukup mengkhawatirkan, kualitas peserta didik kian menurun akibat sistem pembelajaran jarak jauh, dan pemerintah sudah seharusnya mulai menerapkan sekolah tatap muka.
"Untuk sekolah tatap muka ini, saya pikir pemerintah harus segera menjemput bola, karena arah pendidikan kita hilang, tidak ada arahnya. Kualitas anak didik kita yang sekolah lewat online itu bisa dikatakan tidak ada kualitas," kata Al Hidayat Samsu kepada KORAN SINDO Rabu, (09/06/2021).
Soal pandemi Covid-19, pemerintah sudah menemui solusi melalui vaksinasi guru dan tenaga pendidik di sekolah. Sedangkan untuk peserta didik pemerintah kota segera melakukan testing atau swab tes antigen.
Sehingga, aman tidaknya peserta didik belajar tatap muka bergantung kesiapan sarana dan prasarana protokol kesehatan (prokes) di sekolah. Kepala sekolah (kasek) mesti memberikan jaminan kemanan bagi peserta didik dan guru-guru.
Apalagi, Disdik Makassar telah menyiapkan petunjuk teknis (juknis) yang telah dirumuskan 46 indikator sekolah tatap muka yang dibagi ke dalam empat komponen. Diantaranya, administrasi, jadwal, fasilitas, dan faktor resiko.
"Saya kira kita sudah ada vaksin untuk guru. Jadi tingkat keamanannya bergantung dari kepala sekolah, bagaimana menyiapkan seluruh infrastruktur di sekolah. Di sini, Pemkot Makassar hadir untuk mengintruksi seluruh kepala sekolah," paparnya.
Legislator PDIP itu berpendapat, Pemkot Makassar mestinya realistis. Pasalnya, hampir seluruh fasilitas umum mulai dari mal, pasar, hingga tempat wisata telah dibuka meski kasus Covid-19 terus menanjak.
"Tidak ada yang sulit untuk melaksanakan itu (sekolah tatap muka) yang jelas prokes. Saya pikir IDI betul meminta uji coba sekolah tatap muka ditinjau ulang, tapi kita mesti lihat mal buka, bioskop buka, kok sekolah tidak buka," ungkapnya.
Pendapat lain justru disampaikan Ketua Komisi D DPRD Makassar Wahab Tahir. Pemkot Makassar perlu melihat perkembangan kasus Covid-19 sebelum melakukan uji coba sekolah tatap muka .
Dia meminta pemerintah kota dalam hal ini Dinas Pendidikan (Disdik) Makassar tidak gegabah dalam menggelar sistem pembelajaran tatap muka. Pemkot harus memastikan belajar di sekolah peserta didik dan orang tua bisa merasa aman.
"Kalau Makassar masih orange sebaiknya tunda dulu agar tidak menimbulkan masalah. Jadi biarkan dulu menjadi zona hijau atau kasusnya mulai melandai baru dilakukan uji coba tatap muka," tandasnya.
Sebelumnya, Plt Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar Nielma Palamba menyatakan, Kota Makassar tidak akan memaksakan pergelaran tatap muka bagi sekolah jika tidak siap pada Juli 2021 mendatang.
Nielma mengaku pergelaran tatap muka harus memenuhi beberapa aspek keamanan, hal itu telah dirumuskan ke dalam 46 indikator sekolah tatap muka yang dibagi ke dalam 4 komponen.
"Jadi bisa tidaknya itu dari hasil verifikasi. Jadi saya tidak bisa pastikan semua sekolah bisa penuhi semua indikatornya, dan jangan dipaksakan, karena kan kesehatan diatas segalanya," ucapnya.
(agn)