Perkuat Ketahanan Pangan, Pemerintah Dorong Ekstensifikasi Sagu di Lutra
Kamis, 10 Juni 2021 - 09:09 WIB
loading...
Kementerian Pertanian Republik Indonesia bekerjasama dengan Pemda Luwu Utara, menggelar kegiatan Focus Group Discussion (FGD). Foto: Istimewa
A
A
A
LUWU UTARA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu Utara , terus mendorong eksistensi sagu untuk membantu memperkuat ketahanan pangan di daerah tersebut.
Diketahui, Sagu merupakan tanaman istimewa yang populasinya sebagian besar tumbuh di wilayah Indonesia Timur, seperti Sulawesi, Maluku dan Papua. Selain sebagai salah satu penyedia karbohidrat terbesar, sagu juga disebut sebagai tanaman serba guna karena mulai batang, daun dan buahnya dapat diolah menjadi bahan makanan atau kerajinan tangan.
Baca Juga: Kapolda Sulsel Apresiasi Penanganan Covid-19 di Kabupaten Luwu Utara
Produksinya pun mencapai 15 ton/hektar. Jauh lebih tinggi daripada padi (7), jagung (5), dan ubi kayu (12). Melihat potensi sagu yang begitu besar, maka kewajiban pemerintah adalah melestarikannya. Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan misalnya. Daerah ini adalah salah satu penghasil sagu terbesar di Sulsel. Itulah kemudian, tidak sedikit peneliti dari berbagai perguruan tinggi melakukan penelitian di Bumi La Maranginang tersebut.
Meski begitu, Pemerintah Kabupaten Luwu Utara juga tidak tinggal diam dalam upaya pelesatarian tanaman sagu. Berbagai forum diskusi selalu dihadirkan oleh pemerintah daerah. Kerannya dibuka, kemudian peneliti, perguruan tinggi dan NGO lainnya dilibatkan. Tujuannya, bagaimana mencari solusi agar keberadaan sagu bisa memperkuat ketahanan pangan.
Tim Riset Pengembangan Inovatif Kolaboratif (RPIK) Kementerian Pertanian Republik Indonesia bekerjasama dengan Pemda Luwu Utara, menggelar kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang bertema “Revitalisasi Peran Sagu di Tana Luwu untuk Ketahanan Pangan, Rabu, (9/6/2021) di Aula La Galigo Kantor Bupati Luwu Utara.
FGD ini dibuka oleh Bupati melalui Asisten Ekonomi dan Pembangan, Alauddin Sukri, serta dihadiri Koordinator BPP di tiga kecamatan (Malbar, Malangke dan Tanalili), perwakilan Petani Produsen Sagu Basah, para Peneliti dari berbagai disiplin ilmu rumpun pertanian (agronomi, pascapanen dan sosial ekonomi), serta beberapa pejabat di Dinas Ketahanan Pangan.
Diketahui, Sagu merupakan tanaman istimewa yang populasinya sebagian besar tumbuh di wilayah Indonesia Timur, seperti Sulawesi, Maluku dan Papua. Selain sebagai salah satu penyedia karbohidrat terbesar, sagu juga disebut sebagai tanaman serba guna karena mulai batang, daun dan buahnya dapat diolah menjadi bahan makanan atau kerajinan tangan.
Baca Juga: Kapolda Sulsel Apresiasi Penanganan Covid-19 di Kabupaten Luwu Utara
Produksinya pun mencapai 15 ton/hektar. Jauh lebih tinggi daripada padi (7), jagung (5), dan ubi kayu (12). Melihat potensi sagu yang begitu besar, maka kewajiban pemerintah adalah melestarikannya. Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan misalnya. Daerah ini adalah salah satu penghasil sagu terbesar di Sulsel. Itulah kemudian, tidak sedikit peneliti dari berbagai perguruan tinggi melakukan penelitian di Bumi La Maranginang tersebut.
Meski begitu, Pemerintah Kabupaten Luwu Utara juga tidak tinggal diam dalam upaya pelesatarian tanaman sagu. Berbagai forum diskusi selalu dihadirkan oleh pemerintah daerah. Kerannya dibuka, kemudian peneliti, perguruan tinggi dan NGO lainnya dilibatkan. Tujuannya, bagaimana mencari solusi agar keberadaan sagu bisa memperkuat ketahanan pangan.
Tim Riset Pengembangan Inovatif Kolaboratif (RPIK) Kementerian Pertanian Republik Indonesia bekerjasama dengan Pemda Luwu Utara, menggelar kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang bertema “Revitalisasi Peran Sagu di Tana Luwu untuk Ketahanan Pangan, Rabu, (9/6/2021) di Aula La Galigo Kantor Bupati Luwu Utara.
FGD ini dibuka oleh Bupati melalui Asisten Ekonomi dan Pembangan, Alauddin Sukri, serta dihadiri Koordinator BPP di tiga kecamatan (Malbar, Malangke dan Tanalili), perwakilan Petani Produsen Sagu Basah, para Peneliti dari berbagai disiplin ilmu rumpun pertanian (agronomi, pascapanen dan sosial ekonomi), serta beberapa pejabat di Dinas Ketahanan Pangan.
Lihat Juga :
