Gubernur Paparkan 5 Misi dan Capaian Sulsel 2019 Lewat Daring
loading...
Lima misi dan capaiannya Musrenbang Sulsel Tahun Anggaran 2021 dipaparkan Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Prof HM Nurdin Abdullah di hadapan stakeholder melalui daring, Senin (20/04/2020). Foto : Istimewa
A
A
A
MAKASSAR - Lima misi dan capaiannya, dipaparkan Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Prof HM Nurdin Abdullah saat gelarMusrenbang Sulsel Tahun Anggaran 2021 melalui jaringan online (daring), bersama sejumlah stakeholder, Senin (20/04/2020).
Kata Gubernur, misi pertama yakni bagaimana mewujudkan pemerintahan yang berorientasi melayani dan inovatif. Pencapaiannya, diwujudkan melalui program nyata birokrasi anti korupsi dengan program prioritas pembangunan.
Selanjutnya misi kedua, mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan askses. Pencapaiannya, diwujudkan melalui program nyata pembangunan infrastruktur yang menjangkau wilayah terisolir dengan program prioritas pembangunan.
"Misi ketiga, mewujudkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang produktif. Pencapaiannya, diwujudkan melalui program pencapaian pembangunan. Antara lain, peningkatan produksi tanaman pangan, hilirisasi pertanian, peningkatan produksi kelautan dan perikanan, pengembangan destinasi pariwisata, perluasan dan pengembangan tenaga kerja, pengembangan dan pemindahan kelompok UKM bagi masyarakat kurang mampu," jelas Nurdin Abdullah.
Adapun misi keempat dan kelima yakni, mewujudkan kualitas manusia yang komputatif, inklusif dan berkarakter. Pencapaiannya, diwujudkan melalui program nyata pembangunan rumah sakit regional dan Ambulance siaga.
Serta peningkatan produktivitas dan daya saing produk sumber daya alam yang berkelanjutan. Pencapaiannya, melalui program nyata, program hilirisasi dengan program prioritas pembangunan antara lain. Hilirisasi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.
"Capain pembangunan Sulsel tahun 2019 tersebut tentunya menjadi modal utama kita untuk menyusun rencana kinerja pemerintah daerah RKPD tahun 2021," jelas Nurdin.
Menurut Gubernur, penyusunan RKPD ini sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Karena penjabaran program kepala daerah, yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan secara formal, menjadi landasan penyusunan kebijakan umum APBD dan penyusunan prioritas plafon anggaran sementara.
"Selanjutnya menjadi acuan rancangan anggaran belanja daerah APBD tahun 2021," tutupnya.
Kata Gubernur, misi pertama yakni bagaimana mewujudkan pemerintahan yang berorientasi melayani dan inovatif. Pencapaiannya, diwujudkan melalui program nyata birokrasi anti korupsi dengan program prioritas pembangunan.
Selanjutnya misi kedua, mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan askses. Pencapaiannya, diwujudkan melalui program nyata pembangunan infrastruktur yang menjangkau wilayah terisolir dengan program prioritas pembangunan.
"Misi ketiga, mewujudkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang produktif. Pencapaiannya, diwujudkan melalui program pencapaian pembangunan. Antara lain, peningkatan produksi tanaman pangan, hilirisasi pertanian, peningkatan produksi kelautan dan perikanan, pengembangan destinasi pariwisata, perluasan dan pengembangan tenaga kerja, pengembangan dan pemindahan kelompok UKM bagi masyarakat kurang mampu," jelas Nurdin Abdullah.
Adapun misi keempat dan kelima yakni, mewujudkan kualitas manusia yang komputatif, inklusif dan berkarakter. Pencapaiannya, diwujudkan melalui program nyata pembangunan rumah sakit regional dan Ambulance siaga.
Serta peningkatan produktivitas dan daya saing produk sumber daya alam yang berkelanjutan. Pencapaiannya, melalui program nyata, program hilirisasi dengan program prioritas pembangunan antara lain. Hilirisasi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.
"Capain pembangunan Sulsel tahun 2019 tersebut tentunya menjadi modal utama kita untuk menyusun rencana kinerja pemerintah daerah RKPD tahun 2021," jelas Nurdin.
Menurut Gubernur, penyusunan RKPD ini sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Karena penjabaran program kepala daerah, yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan secara formal, menjadi landasan penyusunan kebijakan umum APBD dan penyusunan prioritas plafon anggaran sementara.
"Selanjutnya menjadi acuan rancangan anggaran belanja daerah APBD tahun 2021," tutupnya.
(sri)
Lihat Juga :
