Ramai Open Bidding Sekda, Relawan Bedas Ingatkan Bupati Bandung Tidak Salah Pilih
Selasa, 25 Mei 2021 - 14:39 WIB
loading...
A
A
A
"Sekarang di relawan muncul anggapan, kemarin (Pilbup Bandung 2020) mendukung paslon lain, sekarang berebut menjadi calon sekda di kabinet Bedas. Ini kan ironis. Menurut saya, sekalian saja ngambil sekda dari luar Pemkab Bandung biar lebih clear dan fatsun ke Bupati," tegasnya lagi. Baca juga: Pamit ke Bupati, Kadis Infokom Kabupaten Blitar Bersaing Jadi Sekda Kota Malang
Dia khawatir, pejabat ASN yang tidak clear rekam jejaknya malah bakal menjadi menjadi beban Bupati. Padahal, Pemkab Bandung di bawah kepemimpinan Dadang Supriatna memiliki segudang program dan janji politik kepada masyarakat yang harus direalisasikan. "Sekda itu harus fatsun dan bisa bekerja sama dengan Bupati. Kalau yang tidak clear, dia rentan bermanuver. Saya khawatir nantinya dia nyari celah untuk menjatuhkan Bupati. Kalau seperti itu kan bisa jadi polemik dan berbahaya buat Bupati," tandasnya.
Hal senada diungkapkan oleh relawan Bedas asal Rancaekek, Rizal Perdana Kusumah. Menurut Rizal, open bidding jabatan sekda Kabupaten Bandung merupakan momentum untuk mereformasi birokrasi di tubuh Pemkab Bandung. Jabatan sekda menurutnya merupakan jabatan yang sangat strategis dan vital dalam menyukseskan visi misi serta program yang dijanjikan Bupati Dadang Supriatna dan Wakil Bupati Sahrul Gunawan.
Oleh karena itu, Rizal memandang, Bupati tidak cukup hanya melihat aspek normatif atau profesionalisme, melainkan juga harus melihat aspek politis, chemistry, serta loyalitas. "Yang paling utama calon sekda itu harus fatsun, satu napas, satu jiwa, bisa bekerja sama serta bisa menjabarkan visi misi Bedas. Dan saya melihat sosok itu sulit dijaring dari internal Pemkab Bandung," ungkap Rizal seraya menyebut, diakui atau tidak, banyak ASN Pemkab Bandung maupun ASN di mana pun yang kerap terlibat politik praktis menjelang pilkada.
Rizal yang juga mantan anggota DPRD Kabupaten Bandung bahkan menyebut, sangat rentan jika Bupati memaksakan diri mengambil sekda dari internal Pemkab Bandung. Sebab, berdasarkan pengalamannya, tidak mudah mengubah haluan sekda maupun ASN lain ketika masa transisi pergantian pemerintahan. "Dulu masih banyak ASN yang waktu itu masih berhaluan ke Pak Obar, padahal bupatinya sudah Pak Dadang Naser. Jadi, perilaku PNS itu enggak akan langsung fatsun dan kultur itu sangat berpotensi terulang jika sekdanya dari internal," ungkapnya.
Relawan asal Kecamatan Cangkuang, Abah Aloy Suryana juga memiliki pendapat senada. Menurutnya, sangat wajar jika para relawan Bedas memiliki kekhawatiran jabatan sekda akan diisi oleh pejabat yang tidak kredibel dan fatsun kepada Bupati.
"Saya setuju dengan kekhawatiran teman-teman relawan Bedas (soal calon dari internal). Itu sangat wajar karena kami berharap Pak Bupati tidak salah pilih sekda. Sekda itu ibarat istri yang mengatur rumah tangga. Tentu calon sekda harus punya chemistry sama Bupati, harus taat, tumut ka Bupati," kata Abah Aloy.
Dia khawatir, pejabat ASN yang tidak clear rekam jejaknya malah bakal menjadi menjadi beban Bupati. Padahal, Pemkab Bandung di bawah kepemimpinan Dadang Supriatna memiliki segudang program dan janji politik kepada masyarakat yang harus direalisasikan. "Sekda itu harus fatsun dan bisa bekerja sama dengan Bupati. Kalau yang tidak clear, dia rentan bermanuver. Saya khawatir nantinya dia nyari celah untuk menjatuhkan Bupati. Kalau seperti itu kan bisa jadi polemik dan berbahaya buat Bupati," tandasnya.
Hal senada diungkapkan oleh relawan Bedas asal Rancaekek, Rizal Perdana Kusumah. Menurut Rizal, open bidding jabatan sekda Kabupaten Bandung merupakan momentum untuk mereformasi birokrasi di tubuh Pemkab Bandung. Jabatan sekda menurutnya merupakan jabatan yang sangat strategis dan vital dalam menyukseskan visi misi serta program yang dijanjikan Bupati Dadang Supriatna dan Wakil Bupati Sahrul Gunawan.
Oleh karena itu, Rizal memandang, Bupati tidak cukup hanya melihat aspek normatif atau profesionalisme, melainkan juga harus melihat aspek politis, chemistry, serta loyalitas. "Yang paling utama calon sekda itu harus fatsun, satu napas, satu jiwa, bisa bekerja sama serta bisa menjabarkan visi misi Bedas. Dan saya melihat sosok itu sulit dijaring dari internal Pemkab Bandung," ungkap Rizal seraya menyebut, diakui atau tidak, banyak ASN Pemkab Bandung maupun ASN di mana pun yang kerap terlibat politik praktis menjelang pilkada.
Rizal yang juga mantan anggota DPRD Kabupaten Bandung bahkan menyebut, sangat rentan jika Bupati memaksakan diri mengambil sekda dari internal Pemkab Bandung. Sebab, berdasarkan pengalamannya, tidak mudah mengubah haluan sekda maupun ASN lain ketika masa transisi pergantian pemerintahan. "Dulu masih banyak ASN yang waktu itu masih berhaluan ke Pak Obar, padahal bupatinya sudah Pak Dadang Naser. Jadi, perilaku PNS itu enggak akan langsung fatsun dan kultur itu sangat berpotensi terulang jika sekdanya dari internal," ungkapnya.
Relawan asal Kecamatan Cangkuang, Abah Aloy Suryana juga memiliki pendapat senada. Menurutnya, sangat wajar jika para relawan Bedas memiliki kekhawatiran jabatan sekda akan diisi oleh pejabat yang tidak kredibel dan fatsun kepada Bupati.
"Saya setuju dengan kekhawatiran teman-teman relawan Bedas (soal calon dari internal). Itu sangat wajar karena kami berharap Pak Bupati tidak salah pilih sekda. Sekda itu ibarat istri yang mengatur rumah tangga. Tentu calon sekda harus punya chemistry sama Bupati, harus taat, tumut ka Bupati," kata Abah Aloy.
Lihat Juga :
