DPRD Parepare Minta Pemkot Aktif Pantau Pembayaran THR Tenaga Kerja

PAREPARE - Ketua Komisi I DPRD Kota Parepare , Kaharuddin Kadir, meminta Pemerintah Kota Parepare aktif mengawasi pembayaran tunjangan hari raya (THR) oleh perusahaan kepada tenaga kerjanya.

Kaharuddin mengungkapkan, masalah yang tiap tahun dikeluhkan tenaga kerja di Parepare adalah pembayaran THR dari pemilik perusahaan.

Baca juga:Pemprov Sulsel Akselerasi Serapan Belanja Modal

"Makanya perlu dilakukan pengawasan secara ketat. Kalau perlu, dibuka posko aduan bagi tenaga kerja yang tidak mendapat hak THR nya. Kadang ada yang sudah sampai hari raya belum dibayarkan. Kami ada beberapa catatan terkait perusahaan yang nakal,” papar legislator asal Golkar tersebut.

Upaya proaktif pemkot utamanya Dinas Tenaga Kerja, kata Kaharuddin lagi, minimal memantau dengan turun langsung ke lokasi-lokasi yang mempekerjakan tenaga kerja .

Baca juga:Rp31 M Tunjangan Hari Raya ASN Pemkab Maros Cair

Jika ada perusahaan yang tidak memberikan THR bagi tenaga kerja, sanksinya kata dia, adalah penutupan sesuai peraturan Menteri Ketenagakerjaan .

"Aturannya jelas, THR keagamaan wajib dibayarkan paling lama 7 hari sebelum hari keagamaan," tegasnya.

Terpisah, Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja Parepare, Abdul Latif mengatakan, mengantisipasi adanya perusahaan yang mangkir dari kewajibannya membayar THR , dibuka posko pengaduan yang dipusatkan di kantor Disnaker Parepare.

Baca juga:DPRD Parepare Konsultasi Perda RTRW di Kementerian ATR

"Posko kita buka setiap hari dan sudah ada SK Wali Kota. Surat telah selesai dan ditanda tangani oleh pimpinan daerah, karena mekanisme dan administrasinya harus jalan," jelas Latif.

Pihaknya, tambah Latif, juga telah membentuk tim dan segera bergerak turun memantau langsung ke perusahaan besar yang ada di Parepare.