Kementerian BUMN Akan Gabungkan Bulog dengan PTPN dan RNI
loading...
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sedang menyusun rencana penggabungan perusaahan pelat merah di bidang pangan, antara lain Perum Bulog, PTPN dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau RNI.
"Saat ini BUMN sedang menyiapkan roadmap untuk industri pangan di BUMN. Dengan penggabungan PTPN, Bulog dan RNI dalam klaster pangan akan mendorong terbentuknya rantai industri pangan yang terkonsolidasi di BUMN," ungkap Menteri BUMN Erick Thohir di Jakarta, Jumat (22/5/2020). (Baca juga: Menteri Erick Thohir Bakal Tutup 10 BUMN Sekarat, Ini Alasannya )
Menurut dia, penggabungan perusahaan-perusahaan ini juga akan mengurangi ketegantungan impor bahan pangan yang hingga kini masih banyak dilakukan perusahaan pelat merah.
"Seperti industri kesehatan, impor juga menjadi masalah krusial di industri pangan, dimana kita masih bergantung pada asing, hal ini perlu direformasi untuk memastikan ketahanan pangan di Indonesia," kata dia.
Menteri BUMN menjelaskan bahwa saat ini BUMN memiliki 130.000 ha tanah di bawah PTPN dan 140.000 ha lahan yang dimiliki oleh rakyat yang dikelola BUMN. Aset itu seharusnya dapat untuk menyeimbangkan kebutuhan 3,5 juta ton gula di Indonesia, yang mana 36% di antaranya dipenuhi oleh swasta dan 800.000-900.000 ton dari impor.
"Dengan penggabungan kluster pangan ini, kami yakin BUMN dapat mengurangi impor dan kedepannya bisa mewujudkan ketahanan pangan menuju Indonesia Emas tahun 2045," pungkas dia.
Lihat Juga: Pemasaran UMKM Lebih Mudah dengan Vending Machine Kerja Sama BRI dan Kementerian BUMN RI
"Saat ini BUMN sedang menyiapkan roadmap untuk industri pangan di BUMN. Dengan penggabungan PTPN, Bulog dan RNI dalam klaster pangan akan mendorong terbentuknya rantai industri pangan yang terkonsolidasi di BUMN," ungkap Menteri BUMN Erick Thohir di Jakarta, Jumat (22/5/2020). (Baca juga: Menteri Erick Thohir Bakal Tutup 10 BUMN Sekarat, Ini Alasannya )
Menurut dia, penggabungan perusahaan-perusahaan ini juga akan mengurangi ketegantungan impor bahan pangan yang hingga kini masih banyak dilakukan perusahaan pelat merah.
"Seperti industri kesehatan, impor juga menjadi masalah krusial di industri pangan, dimana kita masih bergantung pada asing, hal ini perlu direformasi untuk memastikan ketahanan pangan di Indonesia," kata dia.
Menteri BUMN menjelaskan bahwa saat ini BUMN memiliki 130.000 ha tanah di bawah PTPN dan 140.000 ha lahan yang dimiliki oleh rakyat yang dikelola BUMN. Aset itu seharusnya dapat untuk menyeimbangkan kebutuhan 3,5 juta ton gula di Indonesia, yang mana 36% di antaranya dipenuhi oleh swasta dan 800.000-900.000 ton dari impor.
"Dengan penggabungan kluster pangan ini, kami yakin BUMN dapat mengurangi impor dan kedepannya bisa mewujudkan ketahanan pangan menuju Indonesia Emas tahun 2045," pungkas dia.
Lihat Juga: Pemasaran UMKM Lebih Mudah dengan Vending Machine Kerja Sama BRI dan Kementerian BUMN RI
(nth)