Mudik Dilarang, Dinkes Jatim Berharap Angka Penularanan Tidak Seperti Tahun Lalu

SURABAYA - Larangan mudik dilakukan sebagai paya mencegah penularan COVID-19. Larangan tersebut diberlakukan mulai tanggal 6 hingga 16 Mei 2021. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Herlin Ferliana, mengatakan langkah pemerintah itu semata-mata untuk menekan laju penularan COVID-19. Jumlah kasus positif COVID-19 di Jawa Timur pada lebaran tahun lalu meningkat drastis.

Jumlah kasus positif COVID-19 di Jatim pada hari pertama puasa, saat itu mencapai 690 kasus. Kemudian satu bulan berikutnya atau saat hari saya Idul Fitri tahun 2020, jumlah kasus COVID-19 meningkat tajam menjadi 3.642 kasus. Naik drastis lebih dari 4 kali lipat dengan tambahan kasus baru sebanyak 2.952.

Baca juga: Polda Jatim Terjunkan 1.999 Personel Amankan Peringatan Hari Buruh Sedunia

"Dari kebiasaan yang ada setiap libur panjang selalu cenderung terjadi kenaikan. Idul Fitri tahun lalu meningkat, tahun baru trend juga meningkat. Semoga angka penularanan tidak terjadi seperti tahun lalu," katanya usai menerima Hazmat dari ACE di Kantor Dinkes Jatim.

Meski sudah ada larangan dan pengetatan disejumlah titik keluar masuk antar kota, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur tetap mempersiapkan segala kemungkinan termasuk potensi lonjakan kasus COVID-19 pasca Idul Fitri. Untuk itu, Herlin mengapresiasi segala bantuan dari masyarakat dalam rangka turut memerangi pademi COVID-19.

Baca juga: Peringati Hari Buruh 1 Mei, Ratusan Buruh Serbu Gedung Negara Grahadi

"Idul Fitri yang paling diperhatikan adalah mengurangi pemudik. Untuk itu petugas harus dipersiapkan lebih baik lagi. Maka kebutuhan perlengkapan termasuk hazmat menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan, karena selain mereka harus menolong juga harus terlindungi dari virus yang ada," tegasnya.

Herlin tidak bisa memprediksi berapa jumlah total Hazmat yang dibutuhkan petugas medis di lapangan. Karena setiap kasus berbeda, sehingga kebutuhan APD ini sangat dinamis. Jika pasien meningkat maka otomatis kebutuhan APD juga meningkat.

"Karena setiap pelayanan dan sift harus ganti. Berapa kasus juga mempengaruhi hazmat yang dibutuhkan, begitu juga kalau ada kematian maka kita juga harus memakai hazmat. Jadi banyak kebutuhan melindungi petugas untuk mencegah penularan," tandasnya.