Nilai Progres Penguatan APIP dan Manajemen ASN Pemprov Sulsel Tinggi
loading...
Sekprov Sulsel, Abdul Hayat Gani mengikuti sosialisasi aplikasi monitoring center for prevention (MCP) secara virtual, Selasa (27/4). Foto: Humas Pemprov Sulsel
A
A
A
MAKASSAR - Sekprov Sulsel, Abdul Hayat Gani menghadiri sosialisasi aplikasi monitoring center for prevention (MCP) khusus pada area intervensi manajemen ASN dan aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) di Baruga Lounge, kantor Gubernur Sulsel, Selasa (27/4).
Sosialisasi yang digelar virtual ini ini menghadirkan Kepala Satgas Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK RI , Niken Ariati. Sosialisasi diikuti pimpinan daerah dan kepala OPD terkait se-Sulsel.
Program MCP ini memungkinkan segala tahapan kegiatan pembangunan di Sulsel terpantau, guna menghindari kesalahan atau penyalahgunaan, khususnya dalam area yang rawan terjadi tindak pidana korupsi. Seperti, perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan APIP, manajemen ASN dan optimalisasi pajak, manajemen aset daerah dan tata keuangan desa.
Niken menyampaikan, untuk pencegahan di pemda difokuskan pada delapan area intervensi tersebut di atas. MCP mengambarkan capaian tata kelola pemerintahan yang telah dicapai selama 1 tahun.
Niken menjelaskan, dalam beberapa sektor, MCP punya andil khusus. Pada bidang manajemen ASN , akan menghadirkan birokrasi dalam konteks promosi, rotasi dan mutasi yang bersih. Tidak ada lagi jual beli jabatan dan dapat memberikan sanksi dengan adil dan fair. Serta memberikan promosi tanpa ada benturan kepentingan.
Dari sisi APIP dapat menghadirkan APIP yang kuat, independen, dan punya kompetensi. Sehingga dapat menjalankan tugas dengan positif, adil dan hasilnya akuntable.
"Itu sebenarnya kenapa KPK peduli masuk probity audit dan mendorong APIP melakukan pemeriksaan khusus. Ini semata-mata meningkatkan kemampuan APIP di pemerintah daerah dan menjaga independensi di pemerintah daerah," sebutnya.
Niken menyampaikan, untuk progres indikator penguatan pada APIP Sulsel saat ini memiliki nilai 75,5 persen. Sulawesi Tengah 56,2 persen, Sulawesi Tenggara 70,5 persen, Sulawesi Barat 56,2 persen.
Sosialisasi yang digelar virtual ini ini menghadirkan Kepala Satgas Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK RI , Niken Ariati. Sosialisasi diikuti pimpinan daerah dan kepala OPD terkait se-Sulsel.
Program MCP ini memungkinkan segala tahapan kegiatan pembangunan di Sulsel terpantau, guna menghindari kesalahan atau penyalahgunaan, khususnya dalam area yang rawan terjadi tindak pidana korupsi. Seperti, perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan APIP, manajemen ASN dan optimalisasi pajak, manajemen aset daerah dan tata keuangan desa.
Niken menyampaikan, untuk pencegahan di pemda difokuskan pada delapan area intervensi tersebut di atas. MCP mengambarkan capaian tata kelola pemerintahan yang telah dicapai selama 1 tahun.
Niken menjelaskan, dalam beberapa sektor, MCP punya andil khusus. Pada bidang manajemen ASN , akan menghadirkan birokrasi dalam konteks promosi, rotasi dan mutasi yang bersih. Tidak ada lagi jual beli jabatan dan dapat memberikan sanksi dengan adil dan fair. Serta memberikan promosi tanpa ada benturan kepentingan.
Dari sisi APIP dapat menghadirkan APIP yang kuat, independen, dan punya kompetensi. Sehingga dapat menjalankan tugas dengan positif, adil dan hasilnya akuntable.
"Itu sebenarnya kenapa KPK peduli masuk probity audit dan mendorong APIP melakukan pemeriksaan khusus. Ini semata-mata meningkatkan kemampuan APIP di pemerintah daerah dan menjaga independensi di pemerintah daerah," sebutnya.
Niken menyampaikan, untuk progres indikator penguatan pada APIP Sulsel saat ini memiliki nilai 75,5 persen. Sulawesi Tengah 56,2 persen, Sulawesi Tenggara 70,5 persen, Sulawesi Barat 56,2 persen.
Explore More