Waspadai Kerumunan, Mobilitas Dalam Kota Bakal Diperketat
loading...
A
A
A
MAKASSAR - Mengantisipasi kerumunan jelang lebaran Idulfitri 1442 Hijriah, Satuan Polisi Pamong Praja ( Satpol-PP ) Kota Makassar bakal membentuk tim gabungan khusus yang disebar di 15 Kecamatan.
Tim tersebut diberi nama Satgas Raika atau Satuan Tugas Pengurai Kerumunan. Dimana tim akan memantau sejumlah tempat-tempat keramaian, seperti pasar, warung kopi hingga tempat ibadah.
"Kita pendekatan edukasi humanis dan hukum itu semakin sering dilakukan penindakan masyarakat semakin patuh karena ini akan sejalan. Jadi kita akan datangi seluruh tempat keramaian yang ada untuk pantau penerapan protokol dan keramaian," tukas Kasatpol PP Kota Makassar, Imam Hud.
Dia mengatakan, indeks kepatuhan masyarakat saat ini kian menurun, dimana masyarakat cenderung mengabaikan protokol utamanya menjaga jarak. Hal ini dikhawatirkan akan semakin parah menjelang lebaran.
"Jadi jangan sampai kita terlalu percaya diri dengan vaksin terus kita abai dengan protokol kesehatan , meskipun mungkin sudah banyak yang divaksin sampai 60% tapi masyarakat ini masih abai," lanjut dia.
Imam mengatakan, program tersebut perdana dimulai besok, dimana ada sebanyak 1.100 khusus satpol yang akan didampingi oleh kejaksaan. Mereka akan terintegrasi dengan satpol kecamatan, kepolisian dan Dandim.
Pihaknya juga akan membangun 16 posko di tiap kecamatan dan 1 di Markas Komando (Mako). Kegiatan tersebut akan rutin dilakukan dalam masa percobaan sebulan ke depan.
Sementara itu, dirinya belum bisa menjabarkan besaran anggaran yang nantinya akan dibutuhkan. Koordinasi lebih lanjut terkait besaran anggaran yang dibutuhkan akan dilakukan hari ini.
"Sekali lagi kita mau rasional berdasarkan kebutuhan, jadi setiap orang itu harus jelas, jangan hanya nama saja, kita akan lihat yang bekerja," urainya.
Adapun beberapa stakeholder yang terlibat yaitu Satpol-PP, BPBD, Dinkes, Damkar, Aparat TNI, kepolisian dan Dishub. Hal ini, kata dia, sesuai dengan instruksi Wakil Wali Kota Makassar Fatmawati Rusdi yang menginginkan agar tidak terjadi kerumunan selama masa-masa lebaran untuk mengantisipasi peningkatan kasus Covid-19.
Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Makassar , Mario Said berharap upaya ini mampu memperketat mobilitas masyarakat dalam kota.
"Di dalam kota itu sesuai hasil rapat, ada satuan tugas yang akan dibentuk seperti dulu (satgas). Ini diharapkan mengurangi mobilitas masyarakat. Kita lakukan pengamanan-pengamanan di dalam kota," ujar Kadishub Mario Said.
Dia mengatakan tingkat mobilitas dalam kota menjelang akhir ramadan ini diprediksi akan meningkat, utamanya ke tempat-tempat belanja.
Pihaknya juga mengharapkan, melalui program tersebut ada penyemprotan khusus bagi kendaraan-kendaraan umum.
"Jadi fokusnya juga ke situ diharapkan (penyemprotan), jadi kalau adanya kegiatan kerumunan, itu tadi, diawasi. Jadi nanti sampai di tingkat kecamatan dan kelurahan," tukasnya.
Terkait penempatan tim khusus di Perbatasan, Mario mengatakan masih menunggu instruksi Provinsi, pihaknya juga telah menggelar rapat bersama.
"Kalau itu ranahnya Provinsi, kami masih menunggu instruksi lanjutan, karena sudah ada juga rapat di Kantor Gubernur, hanya belum ditahu bagaimana langkah selanjutnya apakah dalam hal ini Pemkot dilibatkan atau tidak kita tunggu informasi," pungkasnya.
Tim tersebut diberi nama Satgas Raika atau Satuan Tugas Pengurai Kerumunan. Dimana tim akan memantau sejumlah tempat-tempat keramaian, seperti pasar, warung kopi hingga tempat ibadah.
"Kita pendekatan edukasi humanis dan hukum itu semakin sering dilakukan penindakan masyarakat semakin patuh karena ini akan sejalan. Jadi kita akan datangi seluruh tempat keramaian yang ada untuk pantau penerapan protokol dan keramaian," tukas Kasatpol PP Kota Makassar, Imam Hud.
Dia mengatakan, indeks kepatuhan masyarakat saat ini kian menurun, dimana masyarakat cenderung mengabaikan protokol utamanya menjaga jarak. Hal ini dikhawatirkan akan semakin parah menjelang lebaran.
"Jadi jangan sampai kita terlalu percaya diri dengan vaksin terus kita abai dengan protokol kesehatan , meskipun mungkin sudah banyak yang divaksin sampai 60% tapi masyarakat ini masih abai," lanjut dia.
Imam mengatakan, program tersebut perdana dimulai besok, dimana ada sebanyak 1.100 khusus satpol yang akan didampingi oleh kejaksaan. Mereka akan terintegrasi dengan satpol kecamatan, kepolisian dan Dandim.
Pihaknya juga akan membangun 16 posko di tiap kecamatan dan 1 di Markas Komando (Mako). Kegiatan tersebut akan rutin dilakukan dalam masa percobaan sebulan ke depan.
Sementara itu, dirinya belum bisa menjabarkan besaran anggaran yang nantinya akan dibutuhkan. Koordinasi lebih lanjut terkait besaran anggaran yang dibutuhkan akan dilakukan hari ini.
"Sekali lagi kita mau rasional berdasarkan kebutuhan, jadi setiap orang itu harus jelas, jangan hanya nama saja, kita akan lihat yang bekerja," urainya.
Adapun beberapa stakeholder yang terlibat yaitu Satpol-PP, BPBD, Dinkes, Damkar, Aparat TNI, kepolisian dan Dishub. Hal ini, kata dia, sesuai dengan instruksi Wakil Wali Kota Makassar Fatmawati Rusdi yang menginginkan agar tidak terjadi kerumunan selama masa-masa lebaran untuk mengantisipasi peningkatan kasus Covid-19.
Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Makassar , Mario Said berharap upaya ini mampu memperketat mobilitas masyarakat dalam kota.
"Di dalam kota itu sesuai hasil rapat, ada satuan tugas yang akan dibentuk seperti dulu (satgas). Ini diharapkan mengurangi mobilitas masyarakat. Kita lakukan pengamanan-pengamanan di dalam kota," ujar Kadishub Mario Said.
Dia mengatakan tingkat mobilitas dalam kota menjelang akhir ramadan ini diprediksi akan meningkat, utamanya ke tempat-tempat belanja.
Pihaknya juga mengharapkan, melalui program tersebut ada penyemprotan khusus bagi kendaraan-kendaraan umum.
"Jadi fokusnya juga ke situ diharapkan (penyemprotan), jadi kalau adanya kegiatan kerumunan, itu tadi, diawasi. Jadi nanti sampai di tingkat kecamatan dan kelurahan," tukasnya.
Terkait penempatan tim khusus di Perbatasan, Mario mengatakan masih menunggu instruksi Provinsi, pihaknya juga telah menggelar rapat bersama.
"Kalau itu ranahnya Provinsi, kami masih menunggu instruksi lanjutan, karena sudah ada juga rapat di Kantor Gubernur, hanya belum ditahu bagaimana langkah selanjutnya apakah dalam hal ini Pemkot dilibatkan atau tidak kita tunggu informasi," pungkasnya.
(agn)