Kawal Pencairan Bantuan PKH, Dewan Buka Posko Pengaduan
Kamis, 22 April 2021 - 09:07 WIB
loading...
A
A
A
"Saya selaku anggota Komisi D DPRD Makassar akan mengawal keluhan-keluhan warga terkait bantuan sosial ini, dan itu nanti akan saya sampaikan langsung ke OPD terkait dalam hal ini Dinas Sosial," kata Kartini, Rabu (21/4/2021).
Kartini mengakui tidak punya kewenangan perihal bansos yang bersumber dari Kementrian Sosial. Sebab, validasi data penerima bantuan langsung dilakuman oleh pemerintah pusat yang diajukan melalui data terpadu kesejahteraan sosial (DTSK).
Namun sebagai wakil rakyat, ia memiliki kewajiban untuk mengawasi sistem pendataan yang dilakukan oleh tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK). Diharapkan masyarakat yang menerima bantuan betul-betul berasal dari keluarga pra sejahtera.
"Jadi memang pendataan penerima bantuan sosial selalu dikeluhkan masyarakat. Makanya setiap monev, kita sampaikan ke Dinas Sosial terkait keluhan-keluhan itu," ungkap dia.
Baca Juga: Bantuan PKH di Pangkep Diharap Bisa Kurangi Angka Stunting
Kartini mengakui tidak punya kewenangan perihal bansos yang bersumber dari Kementrian Sosial. Sebab, validasi data penerima bantuan langsung dilakuman oleh pemerintah pusat yang diajukan melalui data terpadu kesejahteraan sosial (DTSK).
Namun sebagai wakil rakyat, ia memiliki kewajiban untuk mengawasi sistem pendataan yang dilakukan oleh tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK). Diharapkan masyarakat yang menerima bantuan betul-betul berasal dari keluarga pra sejahtera.
"Jadi memang pendataan penerima bantuan sosial selalu dikeluhkan masyarakat. Makanya setiap monev, kita sampaikan ke Dinas Sosial terkait keluhan-keluhan itu," ungkap dia.
Baca Juga: Bantuan PKH di Pangkep Diharap Bisa Kurangi Angka Stunting
(agn)
Lihat Juga :
