Kawal Pencairan Bantuan PKH, Dewan Buka Posko Pengaduan
loading...
DPRD Makassar tidak ingin ada permasalahan pencairan bantuan PKH. Dewan menegaskan akan mengawal pencairan bantuan PKH. Foto: Ilustrasi
A
A
A
MAKASSAR - Kementerian Sosial ( Kemensos ) mulai mencairkan Bantuan Sosial Tunai (BST) Program Keluarga Harapan ( PKH ) kepada 9 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Indonesia. Khusus di Kota Makassar, ada 31 ribu yang mendapat bantuan tersebut.
DPRD Makassar tidak ingin ada permasalahan pencairan bantuan PKH. Ketua Komisi D DPRD Makassar, Wahab Tahir menegaskan akan mengawal pencairan bantuan PKH. Salah satunya dengan membuka posko pengaduan bagi masyarakat penerima manfaat.
"Kami melakukan pengawasan ketat terkait penyalurannya dan Komisi D DPRD Makassar membuka posko pengaduan untuk hal tersebut," tegas Wahab, Rabu (21/4/2021).
Dia menyebut jumlah KPM di Kota Makassar mengalami penurunan. Pada awal Januari jumlah KPM 38.531 dan naik di Februari 39.458 KPM. Namun pada Awal Maret, jumlah itu turun drastis hingga 11.025 KPM.
Di pertengah Maret, jumlah itu bertambah menjadi 16 ribu lebih dan awal April bertambah 4 ribu. Sehingga, kata Wahab, total KPM April ini menjadi 31 ribu dari target 45 ribu. Meski begitu, dia tidak ingin berprasangka buruk terkait penurunan jumlah yang terjadi secara signifikan.
Karena itu, pihaknya sudah meminta Inspektorat untuk melakukan audit khusus terhadap data penerima bantuan sosial. Tujuannya, untuk mengetahui detail persoalan. Pasalnya, hal itu berpotensi menimbulkan kecurigaan dan polemik di masyarakat, salah satunya dugaan adanya data fiktif penerima bansos.
"Selama ini kan kita tidak mau berprasangka jadi kita harapkanlah inspektorat, lakukan audit lah terhadap 15 TKSK, audit kepada kinerja Dinas Sosial," ujar dia.
Kata Wahab, audit tersebut selanjutnya akan membuktikan seluruh kecurigaan-kecurigaan yang bermunculan. "Jadi audit itu akan buktikan semuanya, apakah kinerja mereka baik-baik saja atau memang tidak baik-baik saja," tandas Wahab.
DPRD Makassar tidak ingin ada permasalahan pencairan bantuan PKH. Ketua Komisi D DPRD Makassar, Wahab Tahir menegaskan akan mengawal pencairan bantuan PKH. Salah satunya dengan membuka posko pengaduan bagi masyarakat penerima manfaat.
"Kami melakukan pengawasan ketat terkait penyalurannya dan Komisi D DPRD Makassar membuka posko pengaduan untuk hal tersebut," tegas Wahab, Rabu (21/4/2021).
Dia menyebut jumlah KPM di Kota Makassar mengalami penurunan. Pada awal Januari jumlah KPM 38.531 dan naik di Februari 39.458 KPM. Namun pada Awal Maret, jumlah itu turun drastis hingga 11.025 KPM.
Di pertengah Maret, jumlah itu bertambah menjadi 16 ribu lebih dan awal April bertambah 4 ribu. Sehingga, kata Wahab, total KPM April ini menjadi 31 ribu dari target 45 ribu. Meski begitu, dia tidak ingin berprasangka buruk terkait penurunan jumlah yang terjadi secara signifikan.
Karena itu, pihaknya sudah meminta Inspektorat untuk melakukan audit khusus terhadap data penerima bantuan sosial. Tujuannya, untuk mengetahui detail persoalan. Pasalnya, hal itu berpotensi menimbulkan kecurigaan dan polemik di masyarakat, salah satunya dugaan adanya data fiktif penerima bansos.
"Selama ini kan kita tidak mau berprasangka jadi kita harapkanlah inspektorat, lakukan audit lah terhadap 15 TKSK, audit kepada kinerja Dinas Sosial," ujar dia.
Kata Wahab, audit tersebut selanjutnya akan membuktikan seluruh kecurigaan-kecurigaan yang bermunculan. "Jadi audit itu akan buktikan semuanya, apakah kinerja mereka baik-baik saja atau memang tidak baik-baik saja," tandas Wahab.
Lihat Juga :
