Danny Harus Indahkan Dewan dalam Penggunaan Anggaran Makassar Recover
Jum'at, 16 April 2021 - 08:13 WIB
loading...
A
A
A
Baca Juga: Danny Sebut Dukungan 7 Fraksi DPRD Makassar ke RT/RW Hoaks
Firdaus menyakini bahwa wali kota memiliki kewenangan, namun dalam hal harmonisasi pemerintahan , maka wali kota harus bijak dalam mengambil kebijakan.
“Jadi Pak Danny ini sebenarnya bersemangat sekali mau cepat akselerasi pemerintahan. Mau cepat misalnya program Makassar Recover jalan, tapi tidak bisa mengubah secara ekstrem seperti itu, karena harus bersinergi ini pemerintahan," tandasnya.
Sebelumnya, Koordinator Banggar sekaligus Wakil Ketua DPRD Kota Makassar Adi Rasyid Ali telah meminta Pemerintah Kota Makassar untuk lebih transparan terkait penggunaan anggaran Makassar Recover.
Dia tidak ingin program prestisius yang menelan anggaran Rp380 milliar tersebut hanya sekadar jadi ajang pemborosan wali kota saja yang berkedok penanganan Covid-19. “Kami harus tahu apa saja yang dibelanjakan terkait Covid-19 ini. Kami sudah minta data rinciannya tapi belum dikasi sampai saat ini,” kata Ara.
Baca Juga: Danny Bakal Nonaktifkan RT/RW, Dewan: Kemunduran Demokrasi
Anggaran tersebut kata dia, sama sekali tidak lewat pengawasan Banggar, dia tidak ingin uang rakyat tersebut justru digunakan oleh Pemerintah Kota Makassar untuk hal-hal kontraproduktif.
Salah satunya terkait tenaga honor yang akan dicanangkan, dimana pemerintah harus mengeluarkan anggaran kurang lebih Rp5,6 miliar per bulan untuk membayar honor tenaga ahli dan relawan. Anggaran itu untuk honor Rp350.000 per orang.
Artinya, pemerintah harus menyiapkan anggaran Rp50,4 miliar untuk membayar honor selama sembilan bulan. Pembayaran itu terhitung mulai April hingga Desember 2021, mendatang. “Kita tidak mau ada pemborosan anggaran dengan tema Covid-19. Kita tidak mau bungkusnya Covid tapi ternyata hanya pemborosan anggaran, karena terlalu banyak honorarium di situ," papar dia.
Beberapa program lain seperti pengadaan kontainer yang dikalkulasi menelan anggatan Rp15,3 milliar, pengadaan GeNose, yang hingga saat ini masih pro-kontra semestinya harus kembali ditilik asas manfaatnya. Terlebih Kota Makassar cukup terpuruk. Sehingga peruntukan anggaran semestinya harus bisa seefektif mungkin.
Baca Juga: Makassar Recover Butuh Rp370 M, Anggaran Proyek Strategis Dialihkan
Firdaus menyakini bahwa wali kota memiliki kewenangan, namun dalam hal harmonisasi pemerintahan , maka wali kota harus bijak dalam mengambil kebijakan.
“Jadi Pak Danny ini sebenarnya bersemangat sekali mau cepat akselerasi pemerintahan. Mau cepat misalnya program Makassar Recover jalan, tapi tidak bisa mengubah secara ekstrem seperti itu, karena harus bersinergi ini pemerintahan," tandasnya.
Sebelumnya, Koordinator Banggar sekaligus Wakil Ketua DPRD Kota Makassar Adi Rasyid Ali telah meminta Pemerintah Kota Makassar untuk lebih transparan terkait penggunaan anggaran Makassar Recover.
Dia tidak ingin program prestisius yang menelan anggaran Rp380 milliar tersebut hanya sekadar jadi ajang pemborosan wali kota saja yang berkedok penanganan Covid-19. “Kami harus tahu apa saja yang dibelanjakan terkait Covid-19 ini. Kami sudah minta data rinciannya tapi belum dikasi sampai saat ini,” kata Ara.
Baca Juga: Danny Bakal Nonaktifkan RT/RW, Dewan: Kemunduran Demokrasi
Anggaran tersebut kata dia, sama sekali tidak lewat pengawasan Banggar, dia tidak ingin uang rakyat tersebut justru digunakan oleh Pemerintah Kota Makassar untuk hal-hal kontraproduktif.
Salah satunya terkait tenaga honor yang akan dicanangkan, dimana pemerintah harus mengeluarkan anggaran kurang lebih Rp5,6 miliar per bulan untuk membayar honor tenaga ahli dan relawan. Anggaran itu untuk honor Rp350.000 per orang.
Artinya, pemerintah harus menyiapkan anggaran Rp50,4 miliar untuk membayar honor selama sembilan bulan. Pembayaran itu terhitung mulai April hingga Desember 2021, mendatang. “Kita tidak mau ada pemborosan anggaran dengan tema Covid-19. Kita tidak mau bungkusnya Covid tapi ternyata hanya pemborosan anggaran, karena terlalu banyak honorarium di situ," papar dia.
Beberapa program lain seperti pengadaan kontainer yang dikalkulasi menelan anggatan Rp15,3 milliar, pengadaan GeNose, yang hingga saat ini masih pro-kontra semestinya harus kembali ditilik asas manfaatnya. Terlebih Kota Makassar cukup terpuruk. Sehingga peruntukan anggaran semestinya harus bisa seefektif mungkin.
Baca Juga: Makassar Recover Butuh Rp370 M, Anggaran Proyek Strategis Dialihkan
(agn)
Lihat Juga :
