Danny Harus Indahkan Dewan dalam Penggunaan Anggaran Makassar Recover
Jum'at, 16 April 2021 - 08:13 WIB
loading...
A
A
A
Konsekuensinya kata dia, bisa saja berujung pada penolakan pertanggungjawaban anggaran jika nantinya peruntukan tidak sesuai.
Bastian mengatakan, beberapa program dari Wali Kota Makassar sudah mulai menampakkan minimnya efektivitas penggunaan. Saat ini, pemerintah harus lebih cerdas dalam menggunakan anggarannya lantaran keuangan daerah tidak sehat.
Semisal pengadaan kontainer kelurahan yang semestinya bisa memanfaatkan fasilitas kesehatan publik, atau menggaji 16.000 orang sekaligus jaketnya, padahal bisa memanfaatkan RT/RW ataupun kelurahan.
“Apa yang sudah ada dibandingkan, kita buat yang baru, yang sebenarnya sama nih, jadi jangan membuat suatu hal yang sebenarnya sudah ada. Baguslah kalau ide itu ada, selama didukung dana dan disetujui oleh pemilik dana,” katanya.
Dia mengatakan, pemerintah semestinya mampu mengimbangi mandat pusat dengan kebutuhan dari daerahnya, dengan melihat keadaan saat ini. Menurutnya, pemerintah semestinya hanya perlu fokus pada pembenahan ekonomi di samping mengurus persoalan Covid.
Baca Juga: Kopel Soroti Refocusing Anggaran Rp380 Miliar Pemkot Makassar
Apalagi, keuangan Makassar saat ini katanya, sangat jauh terpuruk, salah satu contoh kongkretnya minimnya anggaran untuk program yang dicanangkam sehingga harus melakukan refocusing anggaran.
“Nah kalo saya lihat bagusan 2017 dari 2020, nah ini di 2021 kan masih hutang dari 2020 ini, semestinya diperbaiki. Kalau saya, perbaiki dulu konstruksi anggarannya. Ini rendah sekali sebenarnya, yang terlihat itu sebenarnya yang dari 2020. Nah kalau situasinya begini nda ada anggaran dan kita mau buat ini, ini justru tambah beban,” ketusnya.
Pengamat Pemerintahan dari Unversitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar , Firdaus Muhammad sebelumnya juga mengatakan bahwa keputusan DPRD semestinya harus didengarkan untuk menjaga harmonisasi pemerintahan.
Legislatif kata dia sudah memegang perannya untuk menyoroti dan mengontrol kebijakan yang diambil pemkot, apalagi jika kebijakan tersebut dirasa kurang tepat di masyarakat.
“Eksekutif juga harus diimbangi oleh legislatif dalam hal ini DPRD. Saya kira DPRD ini memang harus bicara dan kalau mereka bicara Pak Danny ini nda bisa melawan. Putusan-putusan dari DPRD,” ungkapnya kepada SINDOnews, belum lama ini.
Bastian mengatakan, beberapa program dari Wali Kota Makassar sudah mulai menampakkan minimnya efektivitas penggunaan. Saat ini, pemerintah harus lebih cerdas dalam menggunakan anggarannya lantaran keuangan daerah tidak sehat.
Semisal pengadaan kontainer kelurahan yang semestinya bisa memanfaatkan fasilitas kesehatan publik, atau menggaji 16.000 orang sekaligus jaketnya, padahal bisa memanfaatkan RT/RW ataupun kelurahan.
“Apa yang sudah ada dibandingkan, kita buat yang baru, yang sebenarnya sama nih, jadi jangan membuat suatu hal yang sebenarnya sudah ada. Baguslah kalau ide itu ada, selama didukung dana dan disetujui oleh pemilik dana,” katanya.
Dia mengatakan, pemerintah semestinya mampu mengimbangi mandat pusat dengan kebutuhan dari daerahnya, dengan melihat keadaan saat ini. Menurutnya, pemerintah semestinya hanya perlu fokus pada pembenahan ekonomi di samping mengurus persoalan Covid.
Baca Juga: Kopel Soroti Refocusing Anggaran Rp380 Miliar Pemkot Makassar
Apalagi, keuangan Makassar saat ini katanya, sangat jauh terpuruk, salah satu contoh kongkretnya minimnya anggaran untuk program yang dicanangkam sehingga harus melakukan refocusing anggaran.
“Nah kalo saya lihat bagusan 2017 dari 2020, nah ini di 2021 kan masih hutang dari 2020 ini, semestinya diperbaiki. Kalau saya, perbaiki dulu konstruksi anggarannya. Ini rendah sekali sebenarnya, yang terlihat itu sebenarnya yang dari 2020. Nah kalau situasinya begini nda ada anggaran dan kita mau buat ini, ini justru tambah beban,” ketusnya.
Pengamat Pemerintahan dari Unversitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar , Firdaus Muhammad sebelumnya juga mengatakan bahwa keputusan DPRD semestinya harus didengarkan untuk menjaga harmonisasi pemerintahan.
Legislatif kata dia sudah memegang perannya untuk menyoroti dan mengontrol kebijakan yang diambil pemkot, apalagi jika kebijakan tersebut dirasa kurang tepat di masyarakat.
“Eksekutif juga harus diimbangi oleh legislatif dalam hal ini DPRD. Saya kira DPRD ini memang harus bicara dan kalau mereka bicara Pak Danny ini nda bisa melawan. Putusan-putusan dari DPRD,” ungkapnya kepada SINDOnews, belum lama ini.
Lihat Juga :
