Danny Harus Indahkan Dewan dalam Penggunaan Anggaran Makassar Recover

MAKASSAR - Wali Kota Makassar diminta untuk mengindahkan legitimasi dewan dalam penggunaan anggaran Makassar Recover . Apalagi, program tersebut rencananya akan menelan anggaran fantastis Rp380 milliar.

Pengamat Keuangan Bastian Lubis mengatakan, anggaran yang digunakan wali kota tidak lain merupakan uang rakyat, sehingga semestinya sekecil apapun bentuk anggaran, harus tetap dibicarakan dan disetujui dewan.

“Pemilik dana ini kan DPRD, kita punya uang yah di wakil DPRD, eksekutif kan pelaksana aja, eksekutif mengusulkan, dewan setuju yah selesai. Makanya kepala daerah itu perlu dukungan kuat di dewan,” ujarnya.

Seyogyanya kata dia, penggunaan anggaran harus diawasi sendiri oleh rakyat dalam hal ini diwakili oleh DPRD Kota Makassar , lantaran peruntukannya yang sangat tinggi, jangan sampai anggaran fantastis tersebut hanya sekadar menjadi pemborosan.



Sehingga, Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto diminta mengindahkan legitimasi dewan, apalagi dari beberapa pernyataan wali kota dikatakan seolah bersikap memiliki sendiri program tersebut, padahal yang digunakan justru uang rakyat. “Jadi nda boleh, sebenarnya, nda boleh bilang begitu, itu program, program rakyat karena pakai uang rakyat,” ketusnya.

Dia melanjutkan, pemerintah kota tidak bisa berjalan sendiri untuk merumuskan programnya, harus ada harmonisasi yang terjalin bersama dewan selaku pemilik anggaran.

“Dewan itu penentu anggaran, nda bisa kita jalan sendiri, kita pakai APBD ini harus hati-hati, itu dewan sudah restui atau tidak, yang kita khawatirkan sudah dibelanja semua dan akhirnya nda disetujui, yah tanggung sendiri. Kalaupun tidak lewat dewan itu pasti ada juknisnya nda bisa juga seenaknya, kalau instruksi pusat itu jelas juknisnya, tapi tetap pasti ada pertanggungjawaban ke dewan muaranya,” ungkap Bastian.

Sikap Wakil DPRD Kota Makassar yang mendesak adanya transparansi anggaran beberapa waktu lalu dikatakannya sudah menjadi wajar dan semestinya menjadi keharusan, lantaran sudah menjadi legitimasinya untuk melakukan pengawasan.

“Wajar transparansi ada, itu ngak salah kok, ngak usah pusing kasi aja kalau mau diapakan nda masalah, kalau kita mau laksanakan kegiatan-kegiatan apapun itu yang menggunakan uang rakyat, wakilnya rakyat itu dewan, dewan yang menentukan, boleh atau tidak gitu loh. Kita punya ide boleh, tapi kita harus komunikasikan ke sana supaya enak. Jangan sampai kalau nda ada restu itu bahaya bisa ribut di akhir dan itu susah,” ujarnya.



Konsekuensinya kata dia, bisa saja berujung pada penolakan pertanggungjawaban anggaran jika nantinya peruntukan tidak sesuai.

Bastian mengatakan, beberapa program dari Wali Kota Makassar sudah mulai menampakkan minimnya efektivitas penggunaan. Saat ini, pemerintah harus lebih cerdas dalam menggunakan anggarannya lantaran keuangan daerah tidak sehat.

Semisal pengadaan kontainer kelurahan yang semestinya bisa memanfaatkan fasilitas kesehatan publik, atau menggaji 16.000 orang sekaligus jaketnya, padahal bisa memanfaatkan RT/RW ataupun kelurahan.

“Apa yang sudah ada dibandingkan, kita buat yang baru, yang sebenarnya sama nih, jadi jangan membuat suatu hal yang sebenarnya sudah ada. Baguslah kalau ide itu ada, selama didukung dana dan disetujui oleh pemilik dana,” katanya.

Dia mengatakan, pemerintah semestinya mampu mengimbangi mandat pusat dengan kebutuhan dari daerahnya, dengan melihat keadaan saat ini. Menurutnya, pemerintah semestinya hanya perlu fokus pada pembenahan ekonomi di samping mengurus persoalan Covid.



Apalagi, keuangan Makassar saat ini katanya, sangat jauh terpuruk, salah satu contoh kongkretnya minimnya anggaran untuk program yang dicanangkam sehingga harus melakukan refocusing anggaran.

“Nah kalo saya lihat bagusan 2017 dari 2020, nah ini di 2021 kan masih hutang dari 2020 ini, semestinya diperbaiki. Kalau saya, perbaiki dulu konstruksi anggarannya. Ini rendah sekali sebenarnya, yang terlihat itu sebenarnya yang dari 2020. Nah kalau situasinya begini nda ada anggaran dan kita mau buat ini, ini justru tambah beban,” ketusnya.

Pengamat Pemerintahan dari Unversitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar , Firdaus Muhammad sebelumnya juga mengatakan bahwa keputusan DPRD semestinya harus didengarkan untuk menjaga harmonisasi pemerintahan.

Legislatif kata dia sudah memegang perannya untuk menyoroti dan mengontrol kebijakan yang diambil pemkot, apalagi jika kebijakan tersebut dirasa kurang tepat di masyarakat.

“Eksekutif juga harus diimbangi oleh legislatif dalam hal ini DPRD. Saya kira DPRD ini memang harus bicara dan kalau mereka bicara Pak Danny ini nda bisa melawan. Putusan-putusan dari DPRD,” ungkapnya kepada SINDOnews, belum lama ini.



Firdaus menyakini bahwa wali kota memiliki kewenangan, namun dalam hal harmonisasi pemerintahan , maka wali kota harus bijak dalam mengambil kebijakan.

“Jadi Pak Danny ini sebenarnya bersemangat sekali mau cepat akselerasi pemerintahan. Mau cepat misalnya program Makassar Recover jalan, tapi tidak bisa mengubah secara ekstrem seperti itu, karena harus bersinergi ini pemerintahan," tandasnya.

Sebelumnya, Koordinator Banggar sekaligus Wakil Ketua DPRD Kota Makassar Adi Rasyid Ali telah meminta Pemerintah Kota Makassar untuk lebih transparan terkait penggunaan anggaran Makassar Recover.

Dia tidak ingin program prestisius yang menelan anggaran Rp380 milliar tersebut hanya sekadar jadi ajang pemborosan wali kota saja yang berkedok penanganan Covid-19. “Kami harus tahu apa saja yang dibelanjakan terkait Covid-19 ini. Kami sudah minta data rinciannya tapi belum dikasi sampai saat ini,” kata Ara.



Anggaran tersebut kata dia, sama sekali tidak lewat pengawasan Banggar, dia tidak ingin uang rakyat tersebut justru digunakan oleh Pemerintah Kota Makassar untuk hal-hal kontraproduktif.

Salah satunya terkait tenaga honor yang akan dicanangkan, dimana pemerintah harus mengeluarkan anggaran kurang lebih Rp5,6 miliar per bulan untuk membayar honor tenaga ahli dan relawan. Anggaran itu untuk honor Rp350.000 per orang.

Artinya, pemerintah harus menyiapkan anggaran Rp50,4 miliar untuk membayar honor selama sembilan bulan. Pembayaran itu terhitung mulai April hingga Desember 2021, mendatang. “Kita tidak mau ada pemborosan anggaran dengan tema Covid-19. Kita tidak mau bungkusnya Covid tapi ternyata hanya pemborosan anggaran, karena terlalu banyak honorarium di situ," papar dia.

Beberapa program lain seperti pengadaan kontainer yang dikalkulasi menelan anggatan Rp15,3 milliar, pengadaan GeNose, yang hingga saat ini masih pro-kontra semestinya harus kembali ditilik asas manfaatnya. Terlebih Kota Makassar cukup terpuruk. Sehingga peruntukan anggaran semestinya harus bisa seefektif mungkin.