Pemkab Wajo Perpanjang Kebijakan Belajar dari Rumah hingga Juni
loading...
A
A
A
WAJO - Pemerintah Kabupaten Wajo akan memperpanjang kebijakanmasa pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau belajar dari rumah (BDR) sampai 25 Juni 2021 mendatang
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo, Faisal mengatakan, keputusan memparpanjang kembali PJJ atau BDR ini sesuai surat edaran nomor 420/3450/Disdik yang ditandatangani Plt Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman .
Menurut Faisal, keputusan itu diambil dengan mempertimbangkan perpanjangan status tanggap darurat bencana Covid-19."Kita ikuti keputusan pemerintah provinsi, akan diperpanjang lagi sampai Juni. Kami tidak ingin mengambil risiko," ujarnya kepada SINDOnews, Rabu (7/4/2021).
Kendati demikian, pelaksanaan ujian sekolah yang saat ini berlangsung mengadopsi sistem daring dan luring.
"Sebagian besar online, tapi ada juga yang tatap muka langsung dengan kondisi tertentu. Tetap kita batasi maksimal 6 orang dalam kelompok itu dan bergantian," katanya.
Faisal menambahkan, sejauh ini rencana untuk melakukan sekolah tatap muka langsung masih terus digodok.
"Kita masih terus melakukan pendataan, seperti persyaratan-persyaratan yang dipersyaratkan untuk melakukan tatap muka langsung. Selain itu juga merujuk pada SKB 4 menteri itu," tuturnya.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo, Faisal mengatakan, keputusan memparpanjang kembali PJJ atau BDR ini sesuai surat edaran nomor 420/3450/Disdik yang ditandatangani Plt Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman .
Baca Juga
Menurut Faisal, keputusan itu diambil dengan mempertimbangkan perpanjangan status tanggap darurat bencana Covid-19."Kita ikuti keputusan pemerintah provinsi, akan diperpanjang lagi sampai Juni. Kami tidak ingin mengambil risiko," ujarnya kepada SINDOnews, Rabu (7/4/2021).
Kendati demikian, pelaksanaan ujian sekolah yang saat ini berlangsung mengadopsi sistem daring dan luring.
"Sebagian besar online, tapi ada juga yang tatap muka langsung dengan kondisi tertentu. Tetap kita batasi maksimal 6 orang dalam kelompok itu dan bergantian," katanya.
Faisal menambahkan, sejauh ini rencana untuk melakukan sekolah tatap muka langsung masih terus digodok.
"Kita masih terus melakukan pendataan, seperti persyaratan-persyaratan yang dipersyaratkan untuk melakukan tatap muka langsung. Selain itu juga merujuk pada SKB 4 menteri itu," tuturnya.