Sebanyak 23 Kopontren di Jatim Bakal Menerima Dana Bergulir LPDB-KUMKM

loading...
Sebanyak 23 Kopontren di Jatim Bakal Menerima Dana Bergulir LPDB-KUMKM
Sebanyak 23 Kopontren di Jawa Timur bakal menerima dana bergulir LPDB-KUMKM. Foto SINDOnews
SURABAYA - Sebanyak 23 Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) di Jawa Timur (Jatim) bakal menerima dana bergulir dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (LPDB-KUMKM).

Direktur Pembiayaan Syariah LPDB-KUMKM, Ari Permana menuturkan, tahun 2021 ini anggaran yang disiapkan untuk dana bergulir kepada mitra koperasi sebesar Rp1,6 triliun. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp800 miliar berupa dana bergulir syariah. Baca juga: Syauqi Maruf Amin Nilai Sinergi Penting untuk Kemaslahatan Masyarakat

"Nilai ini bisa berpotensi dinaikkan jadi Rp 1 triliun, jika memang permintaannya positif. Kita mendapat challenge dari Bapak Menkop untuk menyalurkan kepada koperasi yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan," katanya di sela pembukaan "Bimbingan Teknis Pemberian Pembiayaan Dana Bergulir Syariah" di Surabaya, Jumat (2/4/2021).

Dikatakannya, di Jatim, ada sekitar 23 Kopontren yang bakal mendapatkan dana bergulir tersebut. Menurut Ari, potensi di Jatim cukup besar, dan selama ini menjadi provinsi kedua terbesar dalam penyaluran dana bergulir LPDB-KUMKM setelah Jawa Tengah (Jateng).

Tahun lalu, dia menyebut, dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) LPDB-KUMKM yang terserap di Jatim mencapai Rp600 miliar hingga Rp700 miliar. Namun demikian, Ari bersyukur, selama pandemi, kinerja koperasi berbasis syariah cukup positif, dan mereka mampu bertahan."Dana bergulir syariah ini diarahkan untuk koperasi pondok pesantren untuk penguatan sektor riil termasuk usaha simpan pinjam. Ini dimaksudkan agar Kopontren bisa lebih baik, maju dan modern untuk berkembang ke depan," ujar Ari.



Dia menambahkan, tahun 2020 lalu, ada 84 mitra koperas i yang telah mendapatkan dana bergulir syariah. "Tahun ini, tercatat sekitar 60 mitra, dengan besaran kucuran sekitar antara Rp55 miliar hingga Rp10 miliar untuk setiap koperasi dengan grace period 3 sampai dengan 5 tahun," ungkapnya. Baca juga: UMKM Masih Tersandera Masalah Klasik, Rendahnya Produktivitas dan Daya Saing

Di tempat yang sama, Staf Khusus Presiden RI, Aminuddin Ma’ruf menambahkan, pihaknya mendapatkan mandat dari Presiden Joko Widodo untuk pihaknya mendorong kegiatan seperti Bimtek tersebut untuk memberikan penajaman kepada Kopontren terkait dana bergulir yang akan disalurkan oleh LPDB-KUMKM . "Kami diminta untuk melakukan komunikasi dengan lembaga-lembaga pondok pesantren, dan ini pertama kali di Jawa Timur dan ke depan akan digelar di provinsi lain," tandasnya.

Menurutnya, pondok pesantren memiliki tiga fungsi utama. Yaitu pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan ekonomi. Sejalan dengan itu, fungsi koperasi didirikan untuk menjalankan setidaknya tiga peran, yaitu peran ekonomi, peran sosial, dan peran pendidikan. “Dengan demikian, Kopontren menjadi titik temu dimana peran-peran tadi menjadi koheren,” ujar Aminuddin.
(don)
preload video
TULIS KOMENTAR ANDA!
Top