Kembangkan Sektor Transportasi, Gubernur Kalteng Harapkan Dukungan Pemerintah Pusat
loading...
Gubernur Kalteng saat sambutan dalam Peresmian Bandara Haji Muhammad Sidik oleh Wakil Presiden K.H. Ma ruf Amin, Selasa (30/03/2021).
A
A
A
BARITO UTARA -
Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Sugianto Sabran menyampaikan beberapa hal kepada Wakil Presiden Republik Indonesia (RI) Ma’ruf Amin untuk mendukung program pembangunan di Kalteng. Hal ini disampaikannya dalam sambutan peresmian Bandara Haji Muhammad Sidik oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Selasa (30/3/2021).
Mempertimbangkan luasnya wilayah Kalteng yang memerlukan aksesibilitas, khususnya transportasi udara, Gubernur Kalteng Sugianto Sabran memohon dukungan untuk pengembangan dan peningkatan kapasitas delapan bandara lainnya di Provinsi Kalteng. Tak terkecuali, Bandara Tjilik Riwut di Palangka Raya yang dikelola oleh PT Angkasa Pura II agar dapat menjadi bandar udara internasional, dengan usulan perpanjangan landasan sepanjang 500 meter.
Dengan demikian, Bandara Tjilik Riwut akan memiliki landas pacu sepanjang 3.000 meter, dengan peningkatan daya dukung landasan pacu (PCN) dari 48 menjadi 60, sehingga bisa didarati pesawat jenis Airbus 330-300.
Selanjutnya, perpanjangan landasan Bandar Udara Iskandar di Pangkalan Bun maupun dukungan pembangunan Bandara Baru di Kabupaten Kotawaringin Barat, serta pengembangan Bandara H. Asan di Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur, Bandara Sanggu di Kabupaten Barito Selatan, Bandara Puruk Cahu di Kabupaten Murung Raya, Bandara Kuala Pembuang di Kabupaten Seruyan, Bandara Tumbang Samba di Kabupaten Katingan, dan Bandara Kuala Kurun di Kabupaten Gunung Mas.
Gubernur melaporkan kepada Wakil Presiden Ma’ruf Amin bahwa Kementerian Perhubungan bersama dengan Komisi V DPR RI telah mendukung Program Strategis Nasional Food Estate di Kalteng melalui pembangunan moda angkutan sungai, danau dan penyeberangan.
“Untuk itu, kami berharap agar pengembangan pelabuhan terpadu yang terintegrasi dengan kawasan industri, serta menyiapkan Pelabuhan Penyeberangan Bahaur maupun Pelabuhan Pulang Pisau (Pelindo III) di Kabupaten Pulang Pisau sebagai pelabuhan pengumpul, serta 13 dermaga untuk mempermudah distribusi logistik pangan dari kawasan food estate tetap dilanjutkan pengembangannya,” ujar Sugianto Sabran.
Lebih lanjut, untuk optimalisasi peran dan fungsi moda angkutan laut penunjang food estate, Sugianto Sabran berharap agar pada saatnya dapat didukung dengan armada kapal pendukung tol laut. Hal itu tentunya ditujukan untuk menciptakan konektivitas pendistribusian hasil produksi pertanian ke seluruh wilayah di Indonesia.
Keempat, Sugianto Sabran melaporkan bahwa Provinsi Kalteng memiliki potensi angkutan sungai yang sangat besar untuk mendukung angkutan barang dan hasil-hasil produksi pertambangan, perkebunan, maupun pertanian. Ini ditandai dengan banyaknya Terminal Khusus (TERSUS) maupun Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) yang tersebar di 11 sungai besar.
“Melalui Bapak Wakil Presiden, kami berharap Bapak Menteri Perhubungan dapat mendukung penataan dan pengaturan maupun pengoperasian Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri dengan melibatkan pemda, terlebih dalam hal pemberian izin untuk melayani kepentingan umum, sehingga pemda dapat turut mendorong iklim investasi dan lebih memaksimalkan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), baik provinsi maupun kabupaten/kota,” katanya.
Dirinya juga turut menyampaikan perihal upaya mendukung target Program Nasional Indonesia Bebas ODOL atau yang lebih dikenal sebagai angkutan yang melebihi dimensi dan lapasitas pada 2023. Menurut Sugianto Sabran, pemprov telah melakukan sosialisasi dan koordinasi secara terus-menerus bersama dengan Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan Provinsi Kalteng dan Asosiasi-Asosiasi Pelaku Usaha Angkutan Pertambangan, Perkebunan, Kehutanan maupun Perindustrian dan Perdagangan di Kalteng.
“Untuk mendukung upaya pelaksanaan Program Nasional Indonesia Bebas ODOL tersebut, kami sangat mengharapkan dukungan percepatan pembangunan Unit Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPKB) di Kabupaten Kotawaringin Barat, di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Lamandau, dan Kabupaten Katingan,” ucapnya.
Gubernur mengutarakan bahwa saat ini baru terdapat dua buah UPKB, yaitu di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Barito Timur.
“Jumlah UPKB ini tentu sangat penting untuk memaksimalkan tugas pengawasan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,” tuturnya.
Sebagai informasi, Wakil Gubernur Kalteng Habib Ismail Bin Yahya dan Bupati Barito Utara Nadalsyah turut menyambut kedatangan Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Bandara Haji Muhammad Sidik. Pihaknya didampingi langsung oleh Gubernur Kalteng Sugianto Sabran, Ketua DPRD Prov. Kalteng Wiyatno, Pangdam XII/Tanjungpura Mayjen TNI Muhammad Nur Rahmad, serta Kapolda Kalteng Irjen Pol Dedi Prasetyo.
Tak ketinggalan, Danrem 102 Panju Panjung Brigjen TNI Purwo Sudaryanto dan Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Provinsi Kalteng Brigjen Pol M Slamet Urip Widodo. Turut hadir pula, Pemerintah Kabupaten Barito Utara hadir, Wakil Bupati Barito Utara Sugianto Panala Putra, Forkopimda dan Kepala Perangkat Daerah setempat. (CM)
Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Sugianto Sabran menyampaikan beberapa hal kepada Wakil Presiden Republik Indonesia (RI) Ma’ruf Amin untuk mendukung program pembangunan di Kalteng. Hal ini disampaikannya dalam sambutan peresmian Bandara Haji Muhammad Sidik oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Selasa (30/3/2021).
Mempertimbangkan luasnya wilayah Kalteng yang memerlukan aksesibilitas, khususnya transportasi udara, Gubernur Kalteng Sugianto Sabran memohon dukungan untuk pengembangan dan peningkatan kapasitas delapan bandara lainnya di Provinsi Kalteng. Tak terkecuali, Bandara Tjilik Riwut di Palangka Raya yang dikelola oleh PT Angkasa Pura II agar dapat menjadi bandar udara internasional, dengan usulan perpanjangan landasan sepanjang 500 meter.
Dengan demikian, Bandara Tjilik Riwut akan memiliki landas pacu sepanjang 3.000 meter, dengan peningkatan daya dukung landasan pacu (PCN) dari 48 menjadi 60, sehingga bisa didarati pesawat jenis Airbus 330-300.
Selanjutnya, perpanjangan landasan Bandar Udara Iskandar di Pangkalan Bun maupun dukungan pembangunan Bandara Baru di Kabupaten Kotawaringin Barat, serta pengembangan Bandara H. Asan di Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur, Bandara Sanggu di Kabupaten Barito Selatan, Bandara Puruk Cahu di Kabupaten Murung Raya, Bandara Kuala Pembuang di Kabupaten Seruyan, Bandara Tumbang Samba di Kabupaten Katingan, dan Bandara Kuala Kurun di Kabupaten Gunung Mas.
Gubernur melaporkan kepada Wakil Presiden Ma’ruf Amin bahwa Kementerian Perhubungan bersama dengan Komisi V DPR RI telah mendukung Program Strategis Nasional Food Estate di Kalteng melalui pembangunan moda angkutan sungai, danau dan penyeberangan.
“Untuk itu, kami berharap agar pengembangan pelabuhan terpadu yang terintegrasi dengan kawasan industri, serta menyiapkan Pelabuhan Penyeberangan Bahaur maupun Pelabuhan Pulang Pisau (Pelindo III) di Kabupaten Pulang Pisau sebagai pelabuhan pengumpul, serta 13 dermaga untuk mempermudah distribusi logistik pangan dari kawasan food estate tetap dilanjutkan pengembangannya,” ujar Sugianto Sabran.
Lebih lanjut, untuk optimalisasi peran dan fungsi moda angkutan laut penunjang food estate, Sugianto Sabran berharap agar pada saatnya dapat didukung dengan armada kapal pendukung tol laut. Hal itu tentunya ditujukan untuk menciptakan konektivitas pendistribusian hasil produksi pertanian ke seluruh wilayah di Indonesia.
Keempat, Sugianto Sabran melaporkan bahwa Provinsi Kalteng memiliki potensi angkutan sungai yang sangat besar untuk mendukung angkutan barang dan hasil-hasil produksi pertambangan, perkebunan, maupun pertanian. Ini ditandai dengan banyaknya Terminal Khusus (TERSUS) maupun Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) yang tersebar di 11 sungai besar.
“Melalui Bapak Wakil Presiden, kami berharap Bapak Menteri Perhubungan dapat mendukung penataan dan pengaturan maupun pengoperasian Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri dengan melibatkan pemda, terlebih dalam hal pemberian izin untuk melayani kepentingan umum, sehingga pemda dapat turut mendorong iklim investasi dan lebih memaksimalkan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), baik provinsi maupun kabupaten/kota,” katanya.
Dirinya juga turut menyampaikan perihal upaya mendukung target Program Nasional Indonesia Bebas ODOL atau yang lebih dikenal sebagai angkutan yang melebihi dimensi dan lapasitas pada 2023. Menurut Sugianto Sabran, pemprov telah melakukan sosialisasi dan koordinasi secara terus-menerus bersama dengan Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan Provinsi Kalteng dan Asosiasi-Asosiasi Pelaku Usaha Angkutan Pertambangan, Perkebunan, Kehutanan maupun Perindustrian dan Perdagangan di Kalteng.
“Untuk mendukung upaya pelaksanaan Program Nasional Indonesia Bebas ODOL tersebut, kami sangat mengharapkan dukungan percepatan pembangunan Unit Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPKB) di Kabupaten Kotawaringin Barat, di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Lamandau, dan Kabupaten Katingan,” ucapnya.
Gubernur mengutarakan bahwa saat ini baru terdapat dua buah UPKB, yaitu di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Barito Timur.
“Jumlah UPKB ini tentu sangat penting untuk memaksimalkan tugas pengawasan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,” tuturnya.
Sebagai informasi, Wakil Gubernur Kalteng Habib Ismail Bin Yahya dan Bupati Barito Utara Nadalsyah turut menyambut kedatangan Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Bandara Haji Muhammad Sidik. Pihaknya didampingi langsung oleh Gubernur Kalteng Sugianto Sabran, Ketua DPRD Prov. Kalteng Wiyatno, Pangdam XII/Tanjungpura Mayjen TNI Muhammad Nur Rahmad, serta Kapolda Kalteng Irjen Pol Dedi Prasetyo.
Tak ketinggalan, Danrem 102 Panju Panjung Brigjen TNI Purwo Sudaryanto dan Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Provinsi Kalteng Brigjen Pol M Slamet Urip Widodo. Turut hadir pula, Pemerintah Kabupaten Barito Utara hadir, Wakil Bupati Barito Utara Sugianto Panala Putra, Forkopimda dan Kepala Perangkat Daerah setempat. (CM)
(atk)
Explore More