Tuntut Ketegasan Kasus Dugaan Pungli BPNT, Sejumlah Ormas Geruduk DPRD Pemalang
Rabu, 31 Maret 2021 - 02:25 WIB
loading...
Sejumlah warga dan ormas yang mengatasnamakan Jaringan Masyarakat Anti Korupsi Pemerhati Kebijakan Penggunaan Anggaran Negara (Jamak PKPAN) serta Jaringan Pengawalan Aspirasi Rakyat (Jawara) juga dari relawan AMAN menggelar audiensi di ruang paripurna DPR
A
A
A
PEMALANG - Sejumlah warga dan ormas yang mengatasnamakan Jaringan Masyarakat Anti Korupsi Pemerhati Kebijakan Penggunaan Anggaran Negara (Jamak PKPAN) serta Jaringan Pengawalan Aspirasi Rakyat (Jawara) juga dari relawan AMAN menggelar audiensi di ruang paripurna DPRD Pemalang, Selasa , (30/3/2021).
Kordinator acara sekaligus ketua Jamak PKPAN, Siswanto menyampaikan dugaan pungli dalam program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang diduga melibatkan salah satu anggota DPRD dan petinggi partai politik di Pemalang. "Kami tidak ingin menuduh siapapun dan masih memegang asas praduga tak bersalah. Namun jika itu benar, ini sangat melukai perasaan masyarakat yang saat ini masih terkena dampak pandemi," ujarnya.
Siswanto menganggap selama ini ada ketidakberesan hal dalam distribusi BPNT tidak hanya dalam konteks kasus ini saja, melainkan dari sebelum Pilkada Pemalang 2020 lalu. "Masih ingat dalam ingatan kita soal komoditas ikan tongkol beracun BPNT, dan sudah sampai ke pihak APH namun tidak ada kejelasan. Lalu sidak mantan ketua DPRD Pemalang yang ditemukan ada dugaan pungli Rp 15 ribu itu juga tidak ada kejelasan," ungkapnya. Baca juga: Antisipasi Banjir Lahar Gunung Slamet, BPBD Buat Tanggul Darurat
Lebih lanjut, Siswanto menyampaikan permasalahan dugaan komoditi BPNT yang secara harga lebih mahal dari pasaran. "Dari itu semua kami masyarakat sebenarnya ingin tahu duduk persoalan ini. Apakah semua itu benar seperti yang disampaikan berita-berita yang diduga melibatkan anggota dewan dan sebagainya," ujarnya.
"Kami disini niatnya lurus, niatnya mulia dalam upaya memperjuangkan masyarakat. Masyarakat yang dalam bahasa saya, duitnya dikutil Rp 4500, jika itu benar terjadi maka dalam bahasa apapun ini tetap salah," ungkap salah satu perwakilan Relawan AMAN, Eka Nugroho, dalam kesempatan audiensi itu.
Eka mendorong pimpinan DPRD lebih objektif tanpa tendensi apapun kepada pihak-pihak yang diduga terlibat dalam persoalan ini. Menanggapi hal ini, ketua sidang sekaligus Wakil ketua DPRD Pemalang, Subur Musoleh mengatakan, pihaknya akan segera menggelar rapat pimpinan dalam persoalan ini sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Kordinator acara sekaligus ketua Jamak PKPAN, Siswanto menyampaikan dugaan pungli dalam program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang diduga melibatkan salah satu anggota DPRD dan petinggi partai politik di Pemalang. "Kami tidak ingin menuduh siapapun dan masih memegang asas praduga tak bersalah. Namun jika itu benar, ini sangat melukai perasaan masyarakat yang saat ini masih terkena dampak pandemi," ujarnya.
Siswanto menganggap selama ini ada ketidakberesan hal dalam distribusi BPNT tidak hanya dalam konteks kasus ini saja, melainkan dari sebelum Pilkada Pemalang 2020 lalu. "Masih ingat dalam ingatan kita soal komoditas ikan tongkol beracun BPNT, dan sudah sampai ke pihak APH namun tidak ada kejelasan. Lalu sidak mantan ketua DPRD Pemalang yang ditemukan ada dugaan pungli Rp 15 ribu itu juga tidak ada kejelasan," ungkapnya. Baca juga: Antisipasi Banjir Lahar Gunung Slamet, BPBD Buat Tanggul Darurat
Lebih lanjut, Siswanto menyampaikan permasalahan dugaan komoditi BPNT yang secara harga lebih mahal dari pasaran. "Dari itu semua kami masyarakat sebenarnya ingin tahu duduk persoalan ini. Apakah semua itu benar seperti yang disampaikan berita-berita yang diduga melibatkan anggota dewan dan sebagainya," ujarnya.
"Kami disini niatnya lurus, niatnya mulia dalam upaya memperjuangkan masyarakat. Masyarakat yang dalam bahasa saya, duitnya dikutil Rp 4500, jika itu benar terjadi maka dalam bahasa apapun ini tetap salah," ungkap salah satu perwakilan Relawan AMAN, Eka Nugroho, dalam kesempatan audiensi itu.
Eka mendorong pimpinan DPRD lebih objektif tanpa tendensi apapun kepada pihak-pihak yang diduga terlibat dalam persoalan ini. Menanggapi hal ini, ketua sidang sekaligus Wakil ketua DPRD Pemalang, Subur Musoleh mengatakan, pihaknya akan segera menggelar rapat pimpinan dalam persoalan ini sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Lihat Juga :
