Target Bebas Korupsi, Kakanwil Kemenkumham Sumsel Ingatkan agar Warga Binaan Dilibatkan

Sabtu, 27 Maret 2021 - 22:27 WIB
loading...
Target Bebas Korupsi, Kakanwil Kemenkumham Sumsel Ingatkan agar Warga Binaan Dilibatkan
Kakanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumsel, Indro Purwoko memberikan penguatan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Foto SINDOnews
A A A
BANYUASIN - Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sumatera Selatan (Sumsel), Indro Purwoko memberikan penguatan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) bagi jajaran pegawai Lapas Kelas IIA Banyuasin.

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuasin, Ronaldo Devinci Talesa mengatakan, predikat WBK menjadi target utama yang ingin dicapai jajaran Lapas Banyuasin pada tahun 2021 ini. "Kami menyatakan komitmen itu saat menggelar Pencanangan Pembangunan Zona Integritas pada Februari lalu dengan mengundang beberapa stakeholder sebagai saksi sekaligus instansi pegawas," ujar Ronaldo, Sabtu (27/3/2021).

Sementara itu, Kakanwil Kemenkumham Sumsel, Indro Purwoko mengatakan, bahwa internalisasi nilai-nilai WBK harus dipahami seluruh elemen yang ada di Lapas. Membangun zona integeritas bukan hanya tanggung jawab Kalapas. Baca Juga: Anggota ISIS Tuntut Swedia atas Dugaan Pelanggaran HAM

"Walaupun tentu pimpinan satker harus menjadi contoh sebagai role model bagi jajaran di bawahnya namun seluruh elemen yang ada di Lapas harus bersatu, bersama-sama, kompak untuk memiliki semangat dan niat mewujudkan WBK. Proses ini harus dikawal bersama, tidak bisa sebagian pihak saja," jelasnya. Baca juga: Rudenim Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas ke Pengelola Penampungan

Menurutnya, target WBK yang dicanangkan tidak hanya menjadi kewajiban para staf Lapas namun juga melibatkan warga binaan Lapas tersebut. "Yang tak kalah penting, pemahaman dan internalisasi pembangunan zona integritas tidak cukup hanya dilaksanakan oleh pegawai saja, harus juga kepada warga binaan. Para warga binaan juga perlu memahami proses ini karena mereka juga akan disurvei, khususnya berkaitan dengan kualitas pelayanan publik," katanya.
(don)
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.1107 seconds (0.1#10.140)