Anggaran Pembangunan Rumah Pemotongan Hewan Dipangkas Rp2 Miliar

MAKASSAR - Anggaran pembangunan Rumah Pemotongan Hewan (RPH) modern di Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar ikut dipangkas sebagai dampak pengalihan anggaran untuk penanggulangan Covid-19.

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) Sulsel, Abdul Azis mengatakan, setelah dilakukan proses review alokasi anggarannya dirasionalisasi, dua sumber penganggarannya, baik APBD maupun APBN.

Hanya saja, Azis melanjutkan khusus APBD tidak berkurang secara signifikan. Alokasi anggaran dari APBD yang terpaksa mesti dipangkas hingga separuh dari total dana yang disiapkan sebelumnya.

"Kalau APBD saya lihat tidak terlalu signifikan. Dari APBN sisa Rp1,5 miliar. Sebelumnya kan ada 3,5 miliar. Jadi berkurang separuhnyalah," beber Azis yang dikonfirmasi SINDOnews.

Baca : Pembangunan Rumah Pemotongan Hewan di Manggala Masuk Tahap Lelang

Sebelumnya, pembangunan RPH ini direncanakan dialokasikan biaya total sekitar Rp13,5 miliar. Dengan rincian, APBD Pemprov Sulsel memback up Rp10 miliar untuk fisik gedung bangunan utama. Sementara Rp3,5 miliar dari APBN untuk memfasilitasi penyediaan peralatannya.

Meski begitu, dia menegaskan pemangkasan anggaran ini khususnya di APBN, tidak menghambat proses pembangunannya."Artinya dengan dipangkasnya itu tidak membuat pengerjaan terkendala. Artinya bisa tetap jalan. Karena inikan proyek multiyears," sambung dia.

Diketahui pembangunan RPH modern akan mulai dibangun tahun ini. Ada total sekitar 6,2 hektare lahan yang harus disiapkan untuk pembangunannya yang juga dibackup dari Pemkot Makassar. Proyek ini pun sudah mulai memasuki tahap lelang untuk jasa konstruksinya.

"Mudah-mudahan akhir Juli sudah bisa action langsung. Karena kita diburu waktu juga. Harus tetap dipacu. Kita harapkan tidak ada kendala dan bisa sesuai target waktu," papar Azis.

Dia menekankan, konsep pembangunan RPH ini memang didorong bisa berstandar nasional. Namun tetap memperhatikan aspek kehigienisan daging yang dihasilkan.

"Pada prinsipnya kita membangun RPH modern ini ujungnya bersertifikasi halal. Artinya masyarakat mengkonsumsi daging bisa lebih aman. Dia aman, sehat, utuh dan halal. Dijamin sisi higienisnya," pungkasnya.

Sebelumnya Wakil Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman menambahkan, untuk saat ini Pemprov Sulsel fokus membantu menyediakan konstruksi fisik RPH kedepan. Untuk sistem pengelolaannya yang direncanakan diserahkan ke Pemkot Makassar, akan dibahas lebih lanjut.

Diapun menegaskan, agar pembangunan RPH tetap mengacu pada konsep Asuh; aman, sehat, utuh, dan halal. "Revitalisasi ini mengandung empat unsur; aman, sehat, utuh, dan halal. Ini yang kita tekankan," pungkasnya.

Baca Juga : Pembongkaran Bangunan Stadion Mattoanging Tunggu Proses Taksasi